Pelapor Khusus PBB Sebut Gizi Buruk Asmat Sebagai Insiden Tragis

Cinque Terre
Alexander Gobai

6 Bulan yang lalu
INTERNASIONAL

Tentang Penulis
Pemimpin Umum dan Redakur Media Online Kabar Mapegaa (KM)

YOGYAKARTA, KABARMAPEGAA.com-- Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan, Inonesia menderita beberapa dimensi gizi buruk. Hal ini disampaikan dalam Laporan Pengamatan Awal dari Pelapor Khusus tentang Hak atas Pangan, Hilal Elver, dalam misinya ke Indonesia 9-18 April 2018 belum lama ini yang ditayang oleh web resmi UN: Human Rights and Peace For Papua, edisi (24 April 2018).

 

“Meskipun ekonomi dan produktivitas pangan beberapa tahun terakhir meningkat, lebih dari 80 juta orang Indonesia tetap rentan terhadap kerawanan pangan. Indonesia menderita beberapa dimensi gizi buruk: kurus, yang, mengakibatkan anak-anak sakit dan mengalami stunting, kekurangan gizi mikro, serta dalam beberapa tahun terakhir, kelebihan berat badan/obesitas.”

 

Indonesia berurusan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi makanan pokok yang berlebihan serta  tidak cukup buah dan sayuran.

 

Menurut Bank Dunia, 92% populasi di Indonesia mengkonsumsi jauh lebih sedikit daripada tingkat rekomendasi WHO untuk buah dan sayuran. Upaya Pemerintah mempromosikan konsumsi yang sehat dan seimbang harus diperkuat melalui program sekolah, edukasi, dan juga dengan melakukan upaya sebanyak mungkin untuk membuat orang-orang, terutama orang miskin, dapat memperoleh akses ke makanan sehat dengan harga terjangkau dan di lokasi yang mudah dijangkau.

 

“Berkenaan dengan kekurangan gizi, sekitar 9 juta anak di Indonesia di bawah lima tahun mengalami stunting. Pada tahun 2015, hampir 30% anak Indonesia mengalami stunting. Gizi buruk pada ibu hamil juga merupakan masalah serius terutama untuk perempuan menyusui. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, Pemerintah memiliki kebijakan untuk mengatasi masalah ini tetapi upaya ini perlu diperkuat dan diterapkan secara lebih efektif di seluruh negeri dengan tujuan agar tidak ada seorang pun yang terlewatkan.”

 

Gizi buruk dan kerentanan makanan jelas  Hilal Elver , memengaruhi daerah-daerah tertentu lebih parah daripada yang lain, dan memengaruhi populasi tertentu lebih dari yang lain. Anak-anak, ibu menyusui dan ibu hamil, masyarakat adat, orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan daerah terpencil khususnya sangat rentan akan masalah ini.

 

“Ibu dan Bapak sekalian, sekarang, saya ingin menarik perhatian Anda pada sebuah insiden yang sangat tragis. Selama beberapa bulan terakhir, 72 anak telah meninggal di kabupaten Asmat di Papua: 66 anak meninggal akibat campak dan 6 anak sebagai akibat langsung dari gizi buruk. Kematian mereka disebabkan oleh beberapa faktor termasuk masalah kerawanan pangan yang kronis dan kurangnya akses pada layanan kesehatan yang layak. Kematian mereka dapat dicegah, tetapi hal itu dibiarkan terjadi,” paparnya dalam Laporan Awal Pelapor khusus PBB ini.

 

Sebagai seorang ibu, lanjut Hilal Elver , saya bahkan tidak dapat membayangkan rasa sakit dan duka yang tak terperi yang dirasakan para ibu dan ayah - melihat anak-anak mereka meninggal karena penyebab yang dapat dicegah dan tidak dapat memberikan mereka perawatan medis yang baik.

 

“Belasungkawa saya yang terdalam bagi keluarga dan masyarakat di Asmat yang kehilangan anak-anak. Sayangnya, saya tidak dapat pergi ke Papua pada kunjungan ini karena waktu saya yang sangat terbatas di negara ini, tetapi untungnya sejumlah besar perwakilan mereka datang untuk berbicara dengan saya,” terangnya.

 

Saya ingat dengan jelas jeritan seorang bidan dari Papua: “Saya tidak bisa membiarkan anak- anak mati lagi; kita jangan membiarkan itu terjadi lagi. Saya tidak ingin memberi makan bagi orang-orang dan anak-anak saya makanan yang tidak kami inginkan. ”

 

Saya juga ingat rasa frustasinya. Beberapa orang bertanya, “Mengapa? Mengapa ini terus menerus terjadi kepada kita? Kami juga orang Indonesia. Kami ingin diperlakukan seperti orang Indonesia yang lain.”

 

Menurut Pelapor Khusus ini, penderitaan ini mengungkapkan tuntuntan yang sangat wajar. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban, yang diakui Pemerintah untuk menjamin hak atas pangan bagi semua penduduknya di Indonesia tanpa memandang asal, suku, agama, jenis kelamin, atau usia mereka. Tantangannya adalah untuk mengimplementasikan kewajiban mendasar ini dengan mengadopsi kebijakan yang efektif.

 

“Saya memahami bahwa Pemerintah, terutama Presiden, telah membuat peningkatan mata pencaharian masyarakat di Papua sebagai prioritas utama yang berfokus pada jaminan ketahanan pangan dan mengatasi masalah gizi buruk. Saya sangat menyambut baik keinginan Pemerintah untuk bekerja sama dengan sistem hak asasi manusia PBB mengenai tantangan yang diakibatkan oleh situasi di Papua. Sikap yang terbuka ini diungkapkan dengan mengundang kolega saya, Pelapor Khusus Hak atas Kesehatan ke Papua tahun lalu dan menyampaikan undangan serupa kepada tim Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.”

 

Kata Hilal Elver, Saya sangat senang mengetahui komitmen Pemerintah, dan dengan tegas menyerukan kepada Pemerintah agar mengambil langkah-langkah untuk mencegah tragedi seperti itu agar tidak terjadi lagi di Papua atau di mana pun di Indonesia.

 

Harapa Hilal Elver  kepada pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan komitmennya, Pemerintah perlu mengambil tindakan segera untuk mengatasi krisis pangan dan kesehatan di Papua tetapi sekaligus mengatasi akar penyebab kerawanan pangan, termasuk kebijakan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran sambil meningkatkan perlindungan sosial, pendidikan dan mata pencaharian umum penduduk.

 

“Gizi buruk tidak hanya bergantung pada konsumsi makanan tetapi juga tergantung pada layanan kesehatan yang baik, kesejahteraan sosial dan program penanggulangan kemiskinan, air minum bersih, dan sanitasi,” jelas Hilal Elver dalam Laporan Awalnya.

 

Dalam hal ini, kata Hilal Elver Pemerintah harus mengambil pendekatan holistik dalam perwujudan hak atas pangan, terutama dalam menanggapi kondisi darurat di mana Papua adalah contoh luar biasa saat ini.

 

Baca juga: Ini Laporan Awal Pelapor Khusus PBB Hilal Elver tentang Hak atas Pangan

 

Pewarta: Manfred Kudiai/KM

Baca Juga, Artikel Terkait