Pembebasan Data dan Penghapusan Kolonial adalah Kuncinya

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

27 Hari yang lalu
OPINI

Tentang Penulis
Yubal A. Nawipa

 

 

Oleh: Yubal A. Nawipa

 

OPINI, KABARMAPEGAA.com--Kemunculan wabah covid pada abad ke-21 telah membuka sudut pandang baru dalam memandang  sebuah dunia sesudah cerita wabah. Para ahli virologi dan hampir semua orang berlomba berusaha memberikan warna pada penyakit tersebut. Semakin hari wabah virus covid akhirnya merambah juga ke jalur rasisme, hal ini nampak ketika negara memberikan jaminan kesehatan kepada rakyatnnya. Penyatuan covid dan rasisme memberikan penekanan kuat kepada negara bagaimana memanfaatkan segala peralatannya dalam keadaan krisis ekonomi, politik, keuangan untuk memaksmalkan keuntungan. Pada sisi lain keadaan krisis seperti demikian mungkin dapat mengantarkan umat manusia pada gerbang dunia baru yang tanpa krisis.  Selain berbagai lontaran mengenai kehidupan masa lalu dan ramalan masa depan tentunya sepanjang dua tahun berjalan setidaknya puluhan juta jiwa populasi dunia telah ditelan covid. Hal ini telah menciptakan kekhawatiran-kekhawatiran yang melebihi dampak dari virus itu sendiri. Berbagai kepanikan dan kekhawatiran tersebut menyebabkan perketatan sistem pengawasan, urusan ranah privat, termasuk hukuman bagi para pelanggar ditata ulang dan berdasarkan pengolahan itu diimplementasi sesuka negara.

 

Bangun Kepercayaan dan Bersolidaritas

 

Membaca semua perkembangan saat ini dari banjirnya berbagai imbauan sampai perangkat pengawasan itu mengindikasikan kehilangan kepercayaan satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini pemerintah dengan rakyat demikian sebaliknya. Relasi ketidakharmonisan yang ditimbulkan akibat aturan-aturan ketat ini tak mengijinkan kerjasama dan kesukarelaan bertumbuh. Menengok kehidupan manusia pada masa lalu persahabatan dan kerjasama yang dibangun sehari-hari membangun rasa percaya dan kesukarelaan. Artinya sangat diharapkan negara dan rakyat membangun kembali kepercayaan public terhadap media massa, kekuasaan public, termasuk ilmu pengetahuan jika menginginkan kehidupan umat manusia yang lebih baik dari sebelumnya saat ini waktunya kedua pihak lakukan hal itu.

 

Dari keterbukaan dan kepercayaan itulah yang menjanjikan penanganan berjangka panjang dan berskala global. Adanya kepercayaan dan pembebasan data memungkinan terbentuknya solidaritas global hingga local bertujuan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang menimpa bumi dan manusia. Maksudnya kunci menangkis ancaman adalah membebaskan data atau berbagi informasi antaranegara dan membuat kesepakatan-kesepakatan ekonomi dan jalur perdagangan yang lebih menguntungkan semua penghuni bumi. Yang dimaksud dalam konteks ini bukan merupakan konspirasi politik multilateral  yang sifatnya merugikan melainkan membangun kolaborasi dan koordinasi demi kepentingan bertahan memperpanjang kehidupan.

 

Saling menanam kepercayaan merupakan bentuk penolakan terhadap sikap tradisional yang mudah pasrah dan menyerah pada kematian. Era modern membuka perspektif baru yaitu bahwa hanya melalui penanaman kepercayaan dapat mengelabui kematian. Jauh sebelumnya manusia lebih banyak melampiaskan kemarahan pada dewa dan tidak mencurigai adanya virus, bakteri, dan sebagainya. Ketika ada bencana manusia biasanya berdoa secara massal namun ternyata aktivitas tersebut malah menyebabkan orang-orang terinfeksi sehingga menewaskan ribuan bahkan jutaan orang, akan tetapi para ilmuwan menemukan penyebab sekalian solusinya yaitu sarana infrastruktur rumah sakit, antibiotic, dan sanitasi itu sangat memungkinkan umat manusia dapat terhindar dari penyakit predator yang tak terlihat itu.

 

Jadi intinya menutup pintu perbatasan bukan merupakan langkah perlindungan dari penyakit tak terlihat sebab virus tersebar secara cepat. Karantina wilayah dan Peraturan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) juga perlindungan yang tidak cukup dan hanya jebakan. Perlindungan yang sesungguhnya adalah menerima dan membagikan informasi. Negara bersangkutan atau wilayah tertentu harus jujur membagi data informasi tentang ancaman penyakit yang meningkat tanpa merasa takut runtuhnya ekonomi atau implikasi lain yang mengikutinya dan apabila suatu negara terdampak wabah maka negara lain harus bersedia mengulurkan bantuan layak, itu yang penulis maksudkan saling memberi kepercayaan, kordinasi dan kolaborasi sebagai langkah-langkah kolektif yang efektif. Bila tidak ada rasa percaya di antara manusia maka perpecahan pandemic covid yang lebih cepat dan banyak ini akan memenangkan peperangan ini. Sebaliknya jika kelompok virus menghasilkan kerjasama secara global yang lebih kuat maka hal ini akan menjadi kemenangan bagi virus.  

 

Banyak tindakan berjangka pendek berhasil mengubah pengaturan hidup manusia. Tak heran hal ini merupakan alternatif  alamiah dan bagian dari efek kedaruratan ini. Maksud penulis jelas, bahwa kepercayaan dan keterbukaan data atau informasi akan memberikan ruang bagi umat manusia untuk menjaga jarak dari ancaman.

 

Penghapusan Kolonial Basmi Rasisme

 

Pandemic juga dapat mempercepat perubahan sosial. Elemen masyarakat, sector dan berbagai institusi terasa begitu cepatnya mengadopsi praktik-praktik kebiasaan yang sebelumnya belum terkenal, seperti tetap di rumah, bekerja dari rumah, kuliah daring dst. Hal-hal semacam itu mungkin kita semua telah mengalami. Pemerintah juga menekan laju covid lalu memaksa kehendak rakyat dengan menetapkan perbagai perangkat peraturan yang menjebak. Banyak kasus memperlihatkan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap nilai-nilai yang telah lama diadopsi oleh negara sewaktu penangangan pandemic covid. Pelayanan mendapatkan akses kesehatan bagi rakyat biasa atau khususnya orang Papua dipersulit dan dipersempit setidaknya mengalami diskrimasi dan rasisme. Sikap individualisme, dan keleluasan serta bersikeras negara sangat menonjol terjadi dimana-mana di Indonesia.       

 

Tahun 2019 ketika pandemi mulai muncul di Wuhan masuk ke Indonesia dan merambah ke berbagai daerah di Nusantara.  Kedatangan pandemic covid disambut baik oleh persoalan lain yang masih membara di dalam negeri, rasisme misalnya. Rasisme dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun dari zaman ke zaman dari satu pangkuan kolonial ke negara kolonial lainnya sengaja diwacanakan sebagai bagian dari scenario kolonial.  Rasisme di Indonesia akhirnya meletus ketika Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) melakukan aksi damai memperingati Hari Perjanjian New York di Surabaya, Malang, Semarang Yogyakarta pada tanggal 15 Agustus 2019 dilontarkan oleh beberapa kelompok reaksioner massa radikal seperti Front Pembela Islam (FPI), Pemuda Pancasila (PP), Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan lain-lain.

 

Pada tahun yang sama gelombang anti-rasisme di Papua Agustus sampai November terjadi di beberapa kota di Papua Jayapura, Wamena, Manokwari, dan beberapa kota lainnya. Peristiwa tersebut membuka pandangan baru dalam penganangan masalah Papua yang belum pernah diselesaikan. Untuk merespon kondisi ini negara menggunakan praktik sebelumnya yaitu pendekatan aparat keamanan yang menanggulangi dengan cara kekerasan diperlakukan seakan orang Papua adalah binatang buruan. Dalam rentetan peristiwa demonstrasi anti-rasisme TNI/Polri terus melahirkan kekerasan-kekerasan secara fisik dan psikis kepada orang Papua yang nyaris mustahil dihitung jumlahnya secara pasti.

 

Persoalan rasisme memang sudah ada sejak lama dan akan bertumbuh jika tidak diselesaikan melalui jalan damai dan bermartabat.  Rasisme ini terlihat dalam banyak kasus-kasus yang terjadi sepanjang kurung waktu 1969 sampai era OTSUS 2001 berlanjut  sampai sekarang.  Aksi melawan rasisme berunjung pada konflik sehingga beberapa massa demontrasi tewas dan luka-luka di tangan militer dan polisi. Beberapa orang Papua ditangkap dan dijerat pasal makar, divonis dijebloskan dalam penjara tanpa proses hukum. Rasisme pemerintah Indonesia nampak juga dalam kebijakan-kebijakan yang ditempu, contoh ketika Jakarta membolehkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk mendirikan partai local dan bebas kibarkan bendera Aceh. Sebaliknya, meskipun Papua memiliki status kekhususan namun setiap usulan draf PERDASUS tentang Parpol lokal, tentang orang-orang Papua  dan rekrutmen politik ditolak  mentah-mentah dari Jakarta.

 

Watak rasisme bisa ditemui di banyak kesempatan katakanlah ketika penerimaan mahasiswa jalur afirmatif maupun perekrutan anggotan TNI/Polri yang mengedepankan pendatang ketimbang orang asli Papua. Selain itu ruang-ruang demokrasi ditutup rapat dengan kekuatan negara. Berbagai kegagalan ini membuktikan bahwa persoalan rasisme memang akar masalah yang telah berkembang dan bertumbuh secara sistematis dan terstruktur sepanjang 1969 sampai 2001 dan selama era otonomi khusus.  Realitas yang ada di Papua tidak sesuai dengan isi otonomi khusus sebab roh otonomi sudah dihilangkan dari konstruksi UU No 21 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus.  Maka sesungguhnya Otonomi Khusus tidak lebih dari gula-gula manis dari Jakarta. Dan sebagai bagian dari rencana kolonial sehingga hakekatnya membangun sambil merusak, memberi sambil menguras, memajukan sambil melemahkan, tidak ada kemaslahatan, hanya indah di kata-kata saja.

 

Ujaran kebencian ras dan etnik dan pembangunan kesejahteraan menggunakan pendekatan keamanan dan militer hanya memperkuat keyakinan orang Papua bukan bagian dari Indonesia. Setiap narasi dan stigmatisasi yang dibangun dari Pemerintah Indonesia akan memecah-bela Indonesia artinya dalam waktu dekat Pemerintah Indonesia akan merevisi peta Indonesia. Sejarah membuktikan munculnya keinginan pemisahan atau pembebasan berawal karena adanya segregasi, perampasan, diskriminasi, dan penindasan serta ujaran rasisme dsb. Persoalan rasisme di Indonesia tidak lahir kemarin malam atau secara kebetulan melainkan hasil dari proses panjang kolonialisme. Bukan juga merupakan konstruksi sosial tetapi sesungguhnya lahir dan berkembang bersamaan dengan sistem kolonial.  Umumnya semangat perjuangan kemerdekaan dimulai dari semangat anti penindasan termasuk rasisme. Jadi jelas bahwa perlakuan rasisme terhadap orang Papua adalah bentuk penjajahan Indonesia di atas Tanah Papua.  Untuk membasmi rasisme yang merupakan wajah kolonial maka penghapusan penjajahan dari atas bumi Papua adalah solusinya.

 

Penulis adalah mahasiswa papua, jurusan ilmu pemerintahan

 

#Pemerintahan

#Mahasiswa dan Pemuda

#Mahasiswa Papua

Baca Juga, Artikel Terkait