Pembebasan Tapol Atas Instruksi PBB, Menhumhan RI, Kejari, Kapolri dan MA RI Harusnya Bijak

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

1 Bulan yang lalu
OPINI

Tentang Penulis
Tahanan Dalam Trali Besi (Ist)

 

Oleh: Aleksius G

Angka kematian covid-19  di Indonesia dalam sehari drastis bertambah. Tenaga medis, perawat, dokter dan relawan awam  lainnya menjadi garda terdepan menyelamatkan nyawa manusia, meski hidup dan mati di tangan Tuhan.

Meski demikian, dengan segala keterbatasan, meski  obat vaksin covid-19 belum ada, kesedian fasilitas kesehatan yang cukup dan yang lainnya menjadi upaya dalam penanganan pasien  covid-19 agar bisa diselamatkan.

Sekitar 122 Negara lebih terkena dampak buruk  bagi nyawa manusia akibat virus covid-19. Amerika Serikat, Italia, Iran, Spanyol dan negara lainnya tak terkecuali Indonesia mengalami musibah yang tak dibayangkan manusia, hingga mengorbankan nyawa.

Melihat dinamika itu, Komisi Tinggi HAM PBB memberikan sebuah instruksi kepada Negara-Negara di Dunia untuk melakukan pembebasan Tahanan yang rentan terkena virus covid-19.

Sikap itu ditanggapi Indonesia melalui Menteri Hukum dan HAM.

Seperti yang dilansir sosok.grid.id edisi Jumat, 10 April 2020, Mentri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly bahwa lewat acara Indonesia Lawyers Club pada Selasa (7/4/2020), dirinya menjelaskan asal mula usulan yang sempat mengegerkan publik itu.

Ia pun sempat ‘curhat’ dirinya menerima kritik habis-habisan.

"Saya dikritik habis oleh banyak orang, sampai-sampai saya mengatakan belum apa-apa sudah memprovokasi, membuat halusinasi, dan imajinasi tentang apa yang belum dilaksanakan," kata Yasonna.

Sebelum membahas pokok persoalan, Yasonna menjelaskan mengapa bisa muncul ide pembebasan narapidana.

Yasonna menceritakan dirinya mendapat pesan, dari Komisi Tinggi Untuk HAM PBB, Michelle Bachelett, Sub Komite Pencegahan Penyiksaan PBB yang merekomendasikan agar Indonesia membebaskan sejumlah napinya yang tinggal di lapas dengan kapasitas yang sudah terlalu banyak.

Yasonna menambahkan tidak sembarang napi bisa dikeluarkan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

"Pelaku yang sakit, pelaku yang rendah risiko, perempuan, perempuan hamil, perempuan menyusui, penyandang disabilitas, tahanan politik, napi yang sudah tua, dan masih banyak lagi," ujarnya.

Pria kelahiran Tapanuli tersebut lanjut menjelaskan bahwa pembebasan napi tidak hanya dilakukan di Indonesia, namun di seluruh dunia.

"Ini dilakukan di seluruh dunia Pak Karni," terang Yasonna.

Yasonna mencontohkan Iran yang telah membebaskan 85 ribu napi, dan memberikan amnesti bagi 10 ribu tahanan politik mereka.

"Saya disurati Dubes Iran untuk membebaskan, dan memberi perhatian pada napi-napi warga negara Iran, tapi ketentuan perundang-undangan, saya tidak memungkinkan melakukan itu," kata Yasonna.

"Polandia membebaskan 20 ribu, Amerika, California membebaskan 3.500, New York 1.000, masing-masing negara bagian mengeluarkan banyak."

Yasonna kemudian mencontohkan negara-negara yang tidak melakukan pembebasan narapidana justru mengalami kerusuhan.

"Dan negara-negara yang enggan melakukan pembebasan napi di tengah badai konflik Covid-19 mengalami kerusuhan," katanya.

Negara-negara yang dicontohkan Yasonna mengalami kerusuhan karena konflik dengan napi di antaranya adalah Thailand, Italia, dan Kolombia.

Merujuk dari imbauan PBB, akhirnya Yasonna membicarakan masalah tersebut dengan Presiden Jokowi.

"Dan setelah memerhatikan kondisi real di lapas kami yang sangat over (kelebihan) kapasitas, kami berkumpul dengan teman-teman memperhatikan imbauan dari Komisioner Tinggi HAM PBB, kami berpendapat bahwa kita harus membebaskan dengan beberapa persyaratan tertentu," kata Yasonna.

Keputusan yang diambil Mentri Hukum dan HAM RI sangat bijak demi membebaskan tahanan Napi. Selain itu, semestinya,  kebijakan itu direspon juga oleh Kejaksaan Tinggi Republik Indonesia,  Mahkama Agung Republik Indonesia dan Kapala Polisi Republik Indonesia.

Sebab, Tahanan-tahanan dibawa masa waktu tahanan Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan Negeri mempunyai wewenang untuk mengeluarkan instruksi pembebasan tahahan demi mencegah penyebaran covid-19.

Kejaksaan Tinggi RI, MA RI dan Kapolri harusnya berperilaku adil dan bijak dalam melihat persoalan dini, yaitu covid-19. Tahanan dan Napi adalah statusnya adalah tahanan. Pembebasan demi cegah covid-19 adalah hak bersama. Karena, Covid-19 tidak memandag Napi dan tahanan.

Kondisi itu, Pembebasan Napi sebanyak 30 Ribu diskapi juga oleh Mantan Komisioner HAM RI, Natalis Pigai.

Seperti yang dilansir di patriot.id, Puluhan ribu narapidana (napi) akan dibebaskan oleh negara. Semua ini dilakukan demi menghadapi ancaman virus corona terhadap para tahanan di penjara.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menjelaskan pelepasan narapidana itu merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Hingga Rabu (1/4), sebanyak 5.556 napi telah dikeluarkan dan dibebaskan sebagai bagian dari upaya pencegahan penyebaran corona di lembaga pemasyarakatan (lapas). Yasonna bahkan menargetkan pelepasan 30.000 hingga 35.000 napi ini selesai dalam sepekan.

“Kami sudah meminta jajaran Kemenkumham selambat-lambatnya dalam seminggu. Permen dan Keputusan Menteri ini sudah selesai dan dilaporkan serta diawasi jam per jam melalui sistem SDP kita [catat] berapa yang dikeluarkan,” ujar Yasonna, di Jakarta, Rabu (01/04/2020).

Mengetahui ada pembebasan tahanan maka kontan saja–sebagai aktivis HAM–Natalius Pigai tegaskan, “Bebaskan Mahasiswa Papua Korban Rasisme di Berbagai Penjara,” tulisnya sebagai judul rilisnya yang diterima tim redaksi, Kamis (2/4) dini hari.

Dia menyambut baik kebijakan tersebut. Apalagi, ingat Pigai, “Ada ratusan korban mahasiswa Papua yang protes tindakan rasisme di Indonesia pada tahun 2019 saat ini masih di penjara, di tahanan, sedang proses hukum di tengah ancaman virus Corona,” perinya.

Dengan akan dilepaskannya puluhan ribu napi maka baginya negara mesti mampu menghadirkan keadilan yang selama ini dianiaya. Pembebasan makanya juga mesti diberikan kepada mereka yang menjadi tahanan politik negara, terutama para korban rasisme asal Papua.

“Pelaku rasialis di Surabaya dihukum ringan, sudah dibebaskan. Sedangkan korban rasisme sedang dalam proses hukum yg tidak adil, diskriminatif dan rasis. Karena itu Saya minta Negara juga harus Bebaskan Mereka! Kami memantang proses hukum yang mereka hadapi adalah sebuah bentuk ketidakadilan (injustice),” tutupnya.

Hal yang serupa juga didesak oleh berbagai tokoh, organisasi dan Legislatif agar membebaskan tahanan politik anti rasisme.

Dari hemat penulis, semestinya Mentri Hukum dan HAM membebaskan tahanan dan Narapidana sesuai dengan instruksi Komisi HAM tinggi PBB demi mengingat virus covid-19 rentan terkena di tahanan baik Lembaga Permasyarakatan dam Rumah Tahanan di Indonesia.

Virus Covid-19 hingga kini belum ada vaksinnya. Justru memberikan kesan buruk bagi keadaan Negara Indonesia dan nyawa manusia. Apalagi kapan virus itu akan berakhir, semuanya belum pasti.

Tahanan di Indonesia masih over kapasitas, meski 30 Ribu Narapidana dan anak dibebaskan dengan program asimilasi dan integritas. 

Mentri Hukum dan HAM, sesungguhnya transparan dan penuh bertanggungjawab serta berperilaku adil demi pembebasan Tahanan Politik sesuai dengan Instruksi HAM PBB. Negara perlu berlaku adil dan bijaksana baik bagi Narapida dan Tahanan.

Penulis Mahasiswa Papua Tinggal di Jayapura

#Pemerintahan

#Lingkungan dan Hutan

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

#Politik

#Mahasiswa Papua

Baca Juga, Artikel Terkait