Pemda Nabire Hentikan Pemberkasan CPNS Formasi 2018 dan Menjawab Aspirasi AMPK

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

25 Hari yang lalu
MEEPAGO

Tentang Penulis
Pada saat menyampaikan aspirasi dikantor bupati Nabire dan foto bersama AMPK kab Nabire. Foto/Yudas Amoye Nawipa/KM).

 

 

NABIRE,KABARMAPEGAA.COM--Aliansi Masyarakat Pesisir dan Kepulauan, tokoh-tokoh Adat, para Kepala Suku di 7 Wilayah Adat, aksi menolak tegas hasil test CPNS 2018 Di Kabupaten Nabire di karenakan jadikan lahan Bisnis dan politik. Aksi demo damai di Kantor Bupati Nabire pada Pukul 13.30 wit. Selasa (25/08/2020).

 

Ketua umum aksi Koordinator lapangan Hendrik Andoi menyatakan, Pememerintah daerah Kabupaten Nabire hentikan Hasil Pemberkasan Calon Pengawai Negri Sipil (CPNS) Formasi 2018 dan harus secepatnya menjawab Aspirasi kami AMPK.

 

 Lanjut Hendrik Andoi “kami akan tunggu sikap dan keingina kami terjawab oleh pemda Nabire.”

 

Salah satu Peserta ikut Test CPNS 2018 yang lulus administrasi Jekson Degei Menyatakan, saya merasa menyesal  kepada pemda Nabire karena pada hasil Pengumuman Hasil CPNS Kemarin yang pertama saya lulus Administrasi, tapi hasil Pengumuman kedua tidak ada nama saya, Pada hal saya punya skor nilai Lebih tinggi.

 

Dengan demo ini Jekson meminta kami dari Aliansi Masyarakat Kepulauan dan Pesisir Menolak Hasil Pengumuman CPNS  yang tidak jelas.  Harap Bupati Kab Nabire dan BKD kab Nabire segera merekrut kan kembali dari Hasil Administrasi.

 

Helen Swabra Koorlap Tokoh Perempuan Papua, Minta Tolak Hasil Pengumuman Calon Pengawai Negri Sipil (CPNS) 2018 yang di umumkan oleh BKD dan Bupati Kabupaten Nabire.

 

“Kami Orang Papua dan kami orang asli daerah tidak ada satupun yg naik Lulus CPNS 2018. Orang asli Papua 20% persen. Non Papua 80% persen. Apakah 80%persen itu orang asli Papua. Atau apakah? 20%persen Non Papua. Untuk itu, Pemda, Bupati, BKD dan DPR Nabire Segera Bentuk Pansus dan hasilnya Kami Orang Asli Papua Tunggu Jawaban” Tegas Helen.

 

Aliansi Masyarakat Pesisir dan Kepulauan, tokoh-tokoh Adat, para Kepala Suku di 7 Wilayah Adat menyatakan sikap:

  1. Menolak Tegas hasil Pengumuman Test CPNS Formasi 2018.
  2. Hasil Test CPNS di Umumkan Secara Transparan Terbuka sertai lampiran nomor Peserta yang jelas dan Nilai nilai hasil Tes
  3. Kuota 80 Persen, Benar harus di peruntukan bagi Orang Asli Papua (OAP)
  4. Kuota 20 Persen, Harus di Prioritaskan kepada Non Papua, Bee KTP- E Nabire dan Orang Tuannya Berdomisili Dalam Kurung waktu lama, Serta berjasa Ikut Membangun Nabire Sebagai PNS, TNI POLRI, Swasta, Petani, Nelayan Ataupun Buruh
  5. Memperhatikan Nasib para Honorel yang Telah Lamah mengabdi di Nabire dan mengikut Testing CPNS Formasi 2018
  6. Segera Hentikan Pemberkasan CPNS hingga Ada kejelasan Mengenai persoalan Ini
  7. Meminta Dewan Perwakilan Rakyat DPRD membentuk Pansus Hak Angket, Guna Mengusut Persoalan Ini

 

Massa Aksi Demo damai sekitar ratusan yang hadir di kantor Bupati Nabire dari Putra/putri Papua. Titik Kumpul  aksi di Pante Nabire dan aksi ini beda 2 Tempat Yaitu, Kantor DPRD dan Kantor Bupati kabupaten Nabire AMPK menyerahkan Sikap yang sama Kepada Kedua Lembaga di Bupati dan DPR Kab Nabire.

 

DPR menjawab pada siang Pukul 12 00, Kami akan buat Pansus Jadi  masa aksi silahkan Tunggu pada waktu yang dekat.

 

Pewarta: Yudas A Nawipa/KM)

#Pemerintahan

#Mahasiswa dan Pemuda

Baca Juga, Artikel Terkait