PEMERINTAH INDONESIA BUNGKAM RUANG DEMOKRASI BAGI BANGSA PAPUA

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

9 Hari yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Yogyakarta Sabtu, (1/12/2018).(Foto Doc.Muner E. Uropmabin/KM)

 

Oleh, Muner E. Uropmabin)*

 

ARTIKEL, KABARMAPEGAA.com--Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan sepenuhnya kepada seluruh warga negaranya untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Dimana keputusan itu akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Arti lainnya adalah rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sistem ini mengizinkan seluruh warga negara untuk berpartisipasi aktif. Peran itu bisa di wakilkan dalam perumusan, pengembangan dan penetapan undang-undang. Setiap ahli memiliki penafsiran tersendiri terhadap demokrasi. Meskipun bermuara pada tujuan yang sama[1]. Menurtut Abraham Lincon, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang di rancang dari rakyat, oleh rakyat ,untuk rakyat. Sedangkan menurut  Charles Costello, mendefinisikan Demokrasi merupakan sistem sosial dan politik yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum demi melindungi seluruh warga negaranya. Dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia, Negara Indonesia pernah menerapkan sistem demokrasi terpimpin pada masa Presiden Soekarno, sedangkan demokrasi Pancasila di usung pada rezim Soeharto. Namun pada era reformasi, negara kita masih menganut Sistem Demokrasi Pancasila. Sejarah singkat demokrasi ini harus di pahami setiap warga negara. Akan tetapi setelah pasca reformasi 1998, Indonesia mulai memahami arti demokrasi yang sebenarnya. Hal ini karena sudah melangsungkan Pemilihan Presiden, Anggota Legislatif dan Kepala Daerah secara langsung. Perubahan status dan wilayah dan perkembangan daerah juga di berikan oleh pemerintah Pusat. Demi terwujudnya seluruh keinginan masyarakat.

 

Jika mengacu pada Konstitusi Pasal 1 Ayat 2  Undang-Undang Dasar 1945  secara eksplisit menegaskan bahwa “Kedaulatan ada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945”. Pernyataan tersebut merupakan Pernyataan mengenai prinsip demokrasi pancasila  yang memberikan kedaulatan penuh di tangan rakyat menurut UUD 1945[2]. Dalam Pasal 28 menyatakan bahwa Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan Undang-Undang. Pada Pasal 28A  ayat (1) Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupanya. Pasal 28C Ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan  dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28D Ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28E Ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28G  Ayat (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakukan yang merendahkan martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Beberapa Ayat yang terdapat dalam Pasal 28 UUD 1945 telah memberikan jaminan penghormatan, perlindungan pelaksanaan atas hak dan kebebasan orang lain untuk mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan moral, dan nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.  Mengenai Hak Asai manusia   secara tegas  tersirat dalam  Pasal 28I Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4),  Ayat (5)  dan Pasal 28J Ayat (1) Ayat (2) . Dengan adanya rumusan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka secara konstitusional hak asasi setiap warga negara telah di atur dan di jamin dalam konstitusi NKRI.

 

Dalam konteks ini bangsa Indonesia berpandangan bahwa HAM harus memperhatikan karakteristik Indoneia dan sebuah hak asasi juga harus di imbangi dengan kewajiban sehingga di harapkan akan tercipta saling menghargai dan menghormati akan hak asasi setiap manusia. Negara  yang menganut sistem domokrasi tentunya bahwa kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Pernyataan tersebut merupakan Pernyataan mengenai prinsip Demokrasi Pancasila  yang memberikan kedaulatan penuh di tangan rakyat menurut UUD  1945. Dalam konstitusi secara jelas mengatur tentang jaminan hukum bagi setiap warga negara dan memberikan kepastian hukum yang menjamin hak-hak setiap orang maupun kolompok. Namun dalam implementasinya kerap kali negara menggunakan kekuasaannya untuk menindas, mengintimidasi, mendiskriminasi, melakukan penggusuran, membungkam media pers, membungkam ruang kebebasan berpendapat dan berserikat serta melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas equality bifore of the law ( persamaan di depan hukum).

 

Dari beberapa permasalahan tersebut merupakan kegagalan negara dalam menerapkan prinsip demokrasi di tanah Papua. Hal ini  menjadi ancaman tersendiri bagi  eksistensi kehidupan warga   yang mendiami bumi Papua.  Sejak Papua dianeksasi paksa masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), disaat itulah Negara Indonesia kerap kali melakukan tindakan yang tidak manusiawi bagi rakyat Papua  seperti intimidasi, rasisme, tindakan sewenang-wenang yang di lakukan oleh negara melalui kekuatan militernya. Militer seharusnya  memiliki tugas pokok untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, hal ini secara eksplisit terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada huruf : a. Memeliara keamanan dan ketertiban masyarakat b. Menegakan hukum c. Memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Walaupun di atur secara jelas dalam seluruh Paraturan Perundang-Undangan, namun  dalam implentasinya terdapat beberapa kejanggalan yang dilakukan oleh negara Indonesia terhadap rakyat Papua. Tindakan-tindakan tersebut jelas sangat melanggar hak konstitusional setiap warga negara yang terdapat dalam Konstitusi di Negara Indonesia.

 

Ada beberapa tindakan pembungkaman ruang demokrasi yang dilakukan oleh Negara Indonesia terhadap rakyat Papua rumpun Melanesia melalui alat negaranya yaitu TNI/Polri untuk membungkam ruang demokrasi dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu antara lain:

  1. Kebebasan Pers

Pers menjadi media penyalur aspirasi warga  negara sehingga bisa memberikan kritik dan saran kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik. Fungsi lainya adalah sebagai sarana sosialisasi segala program pemerintah. Namun dasar persoalan yang menjadi perhatian dalam artikel ini adalah indivendensi media tidak  berpihak pada rakyat Papua. Media-media nasional maupu lokal selalu  mendapat intervensi dari pemerintah sehingga fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat tidak di publikasikan ke ruang publik secara aktual. Bahkan beberapa media lokal  ternama seperti cepos menjadi ladang bisnis sehingga  informasi yang di terbitkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam setiap kekerasan kemanusiaan yang dilakukan oleh militer (TNI/Polri)  tidak pernah di publikasikan. Sementara pihak keamanan yang menjadi korban, seluruh media baik lokal maupun nasional sibuk menayangkan, memberitakan melalui media cetak, online, maupun  di tanyangkan berulang-ulang di seluruh stasiun televisi nasional. Hal ini membuktikan bahwa dalam kebebasan pers terjadi diskriminasi  secara terstruktur sehingga tidak ada ruang bagi masyarakat Papua untuk berekspresi di media penyalur aspirasi yang di jamin oleh konstitusi.  Dari beberapa persoalan tersebut masyarakat papua mencoba untuk membuat beberapa situs yang aktif dan kritis untuk menyuarakan  informasi mengenai kejadian-kejadian yang terjadi di lingkungan masyarakat. Namum sangat di sayangkan pada tahun 2017 negara melalui kominfo memblokir secara sepihak beberapa situs aktif yang saat itu ikut menyuarakan aspirasi masyarakat Papua. Diantaranya adalah tablid.wani.com. freepapua.com. suarapapua.com. www. Ampnews.org dan papuapost.com[3]. Dari persoalan ini dapat di simpulakan bahwa  salah satu nilai yang terdapat dalam prinsip demokrasi yang di jamin dalam konstitusi yaitu kebebasan pers telah cacat di tanah Papua.

 

Sejak tanggal 10 Mei 2015 Presiden Jokowi menyatakan pemerintah Indonesia membuka kebebasan Pers di seluruh tanah Papua dan mempersilahkan wartawan asing dan peneliti internasional boleh datang dan meliput di Papua. Pada rezim pemerintahan Jokowi-JK selama empat tahun terakhir benar-benar terjadi pembungkaman ruang pers dan wartawan asing maupun wartawan nasional untuk measuk dan meliput terkait situasi real yang ada di Papua[4].  Di samping itu, intimidasi teror dan diskriminasi terhadap wartawan asli Papua terus terjadi di Papua. Ada beberapa blog atau situs resmi tanah Papua yang di gunakan sebagai alat untuk memberitakan kejadian yang terjadi di Papua  secara aktual di blokir secara sepihak oleh Pemerintahan Jokowi-JK. Hal ini merupakan salah satu pembungkaman terhadap  nilai demokrasi. Di Papua Akses wartawan asli untuk mendapatkan informasi dari institusi pemerintahan maupun militer sangat susah dan untuk wartawan non Papua lebih mudah. Wartawan asli papua biasanya lebih diintimidasi saat meliput aksi-aksi yang di lakukan di Papua, kata Viktor Mambor.

 

2. Kebebasan Berpendapat Dan Berserikat

Kebebasan berbicara atau berpendapat adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara atau berpendapat secara bebas tanpa ada pembatasan kecuali dalam hal menyebarkan kejelekan seperti yang tertera dalam UUD 1945 Pasal 28E Ayat 3. Dalam konteks ini, di Papua masih banyak terjadi pelanggaran HAM. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu HAM yang masih sering di langgar oleh negara melalui militernya. Sejak Papua bergabung dalam bingkai NKRI sampai saat ini, negara belum memberikan jaminan atas hak kebebasan berpendapat di muka umum. Kasus yang terjadi akibat pelanggaran HAM khususnya hak kebebasan berpendapat dan berserikat di muka umum. Banyak orang Papua yang ingin menyampaikan pendapatnya di muka umum  dengan cara diskusi ilmiah maupun demonstrasi damai di bubarkan secara paksa oleh TNI/Polri dan para anggota ormas reaksioner. Pembungkaman ruang demokrasi dengan cara intimidasi terhadap setiap orang atau kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi melalui demontrasi merupakan salah satu kegagalan  berdemokrasi dan sekaligus pelanggaran atas Hak Asasi Manusia (HAM). Contoh konkrit pada hari Selasa 1/12/2015 pembubaran paksa dan penangkapan masa aksi Aliansi Mahasiswa Papua Se- jawa Bali yang di lakukan aparat Polda Metro Jaya, `sikap raksioner yang dilakukan oleh ormas di Makassar terhadap Mahasiswa Papua yang mau menjalankan ibadahnya untuk memperingati 1 Desember 2018 sebagai Hari Manifesto Politik bagi Rakyat Papua (27/11/2018) pada pukul 16.33 WITA. Kegiatan pembungkaman ruang demokrasi dan persekusi yang dilakukan oleh ormas reaksioner yang mengatasnamakan Aliansi Surabaya Melawan Separatisme (ASMS)  juga melakukan tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada (30/11/2018) yang berekspresi dan menyatakan pendapatnya di muka umum dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa West Papua pada 1 Desember 2018. Aksi ujuk rasa yang diadakan dalam rangka ekspresi identitas orang Papua yang di rayakan setiap tahun, tepatnya pada 1 Desember. Satu Desember merupakan hari bersejarah bagi rakyat Papua Barat.

 

3. Penegakan Hukum

Kebenaran dan keadilan tidak akan tercipta tanpa adanya penegakan hukum yang membela martabat luhur manusia. Penerapan hukum tidak boleh di pandang berat sebelah. Oleh karena itu,  setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (bifore of the law). Berkaitan dengan potret penegakan hukum di Tanah Papua sejak Papua di aneksasi secara paksa ke dalam pangkuan Ibu Pertiwi pada tahun 1962 melalui Trikora dan 1 Mei 1963 hingga proses pelaksanaan Pepera 1969 yang di nilai oleh rakyat Papua bahwa ilegal dan amoral karena penuh dengan konspirasi hingga semua instrumen-instrumen hukum internasional yang mengatur  tentang proses pelaksanaan penentuan nasib sendiri ( right to self determination) Rakyat Papua Barat tersebut  secara laten di langgar secara terhormat demi kepentingan politik Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat (Detiknews. 19 Juni  2013). Kesalahan sejarah Papua menjadi bumerang bagi bangsa Papua di seluruh bumi cendrawasih. Hal ini, di buktikan dengan terjadinya multi pelanggaran HAM sejak pasca reformasi 1998. Banyak orang Papua yang dibantai, diculik, di perkosa, diintimidasi, diskriminasi tidak pernah di proses di pengadilan secara adil, jujur dan terbuka sesuai dengan visi Indonesia sebagai negara hukum yang lebih menunjung tinggi  prinsip demokrasi.

 

Jaminan Atas Hak Asasi Manusia (HAM)

Sistem demokrasi berhasil di terapkan kalau di barengi dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) karena hak dasar ini adalah hak setiap manusia. Negara juga harus menghargai  hak-hak setiap warga negaranya. Namun, setelah pasca reformasi yang mengkristal dalam benak dan sanubari seantero penduduk di Indonesia teristimewa rakyat Papua dengan kebebasan tetapi tetap saja rakyat dibunuh, diintimidasi dalam iklim demokrasi. Inilah ironi hukum negara Indonesia yang mempraktikan di seluruh tanah Papua. Pembunuhan pun terus terjadi di seantero pelosok tanah Papua. Pembunuhan terhadap pemimpin Papua Kharismatik Theys Hiyo Eluai pada 10 November 2001, Wasior Berdarah, Wamena Berdarah, penembakan terhadapa Opinus Tabuni di lapangan Sinampuk Wamena, pembunuhan Kelly Kwalik  pemimipin senior OPM di daerah Amungsa, pembunuhan terhadap  Ketua KNPB Musa Mako Tabuni Juni 2012 di lingkungan Kampus Uncen oleh Korp Densus 88 Polda Papua.

 

Dari sejumlah rentetan peristiwa tragis rakyat Papua selama rentang waktu 57 tahun lebih berintegrasi dengan Indonesia tidak pernah di proses melalui koridor hukum yang bersifat adil, jujur dan demokratis yakni melalui proses pengadilan bukan langsung di culik dan di bunuh. Proses pembunuhan dan pembantaian yang sering terjadi di papua setiap saat, seakan-akan orang Papua bukanlah manusia yang mempunyai hak asasi yang sama dengan sesama manusia lain yang ada di bawa planet bumi ini. Jika kita mengacu pada konstitusi Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang mutlak dan tidak bisa di intervensi oleh siapa pun. Hak yang selama ini di perjuangkan oleh rakyat Papua adalah hak yang sebagaimana di kemukakan oleh Jhon Locke Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang di berikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan sesuatu yang bersifat kodrati yang selama ini diintimidasi oleh pemerintah Indonesia melalui militernya  (TNI/Polri).

 

Pembungkaman Ruang Demokrasi pun Masuk Sampai Pada Ruang Akademik

Ruang akademik merupakan tempat dimana setiap warga negara menggali, mengembangkan kemampuannya melalui karya-karya ilmiah. Hal ini tentu di jamin oleh konstitusi  dalam Pasal 31 Ayat (1) bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Namun demikian, diskriminasi ruang akademis  masih terus di pupuk secara terstruktur dan tersistematis oleh  para Dosen dan Pengurus Universitas. Kampus yang merupakan tempat pengembangan karya ilmiah secara bebas dan trasparan oleh para akademisi tentu di jamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, banyak kejanggalan yang mengandung nilai diskriminatif sering terjadi pada mahasiswa Papua. Hal ini kita bisa melihat secara real dalam beberapa kampus bahwa ada beberapa  mahasiswa asal Papua yang mau menuliskana tugas akhinya (skripsi) tentang persoalan Pelanggaran HAM di Papua atau  mengangkat judul  mengenai Isu Politik Papua  selalu di tolak oleh dosen pembimbingnya, sedangkan mahasiswa/i dari daerah Indonesia lain yang ingin meneliti  keadaan sosial masyarakat Papua  yang pada akhirnya mengandung stigma negatif dosen pembimbing dengan senang hati memberikan ACC untuk melanjutkan penelitiannya. Oleh karena itu, pada era demokrasi sekarang ini di berbagai bidang telah terjadi  pembungkaman para penguasa terhadap  rakyat Papua. Hal ini tentu menjadi salah satu kegagalan penerapan  prinsip demokrasi bagi Bangsa Papua. Negara Indonesia  telah melecehkan nilai-nilai konstitusi yang seharusnya melindungi, memberikan kebebasan, memberikan kepastian hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) tetapi selama ini di bungkam tanpa dasar hukum yang bisa di benarkan. Akhir kata “Seakan Kitorang Setengah Binatang” kata Filep Karma.

 

Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Jawa Tengah

 


[1] https://salamadian.com/pengertian-demokrasi,. Di kunjungi pada sabtu 19.30 Wit

[2] Limc4u.com/uud-1945/penjelasanpasal 28 sampai pasal 28j UUD 1945 Di kunjungi pada sabtu 21.25 wit

[3] Suarapapua com.18 April 2017

[4] Suarapapua. Co m 4 mei 2017

#Mahasiswa dan Pemuda

Baca Juga, Artikel Terkait