Pemerintah Indonesia jadikan Kerusakan Lingkungan Alat Tawar Divestasi Saham Freeport

Cinque Terre
Alexander Gobai

3 Bulan yang lalu
ARTIKEL

Tentang Penulis
Pemimpin Umum dan Redakur Media Online Kabar Mapegaa (KM)

Oleh Emanuel Gobai

 

ARTIKEL, KABARMAPEGAA.com Pendahuluan, Hapuskan saja UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup jika faktanya persoalan kekerasan lingkungan hidup dijadikan komoditas kepentingan ekonomi politik sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Indonesia kepada PT. Freeport Indonesia.

 

Fakta diatas secara langsung menunjukan fakta status negara indonesia yang bukan lagi sebagai negara hukum melainkan sebagai negara kekuasaan. Status Negara kekuasaan tersebut disebutkan berdasarkan fakta dimana divestasi saham Freeport dilakukan oleh Mentri Keuangan, Mentri ESDM dan Mentri BUMN atas perintah Presiden Republik Indonesia sebagaimana yang diberitakan pada Tribun Jogja, 30 April 2018 berjudul "Pengambilalihan Divestasi Saham Freeport Alot".

 

Sikap negara diatas wajib dikhawatirkan sebab bisa saja dalam usaha pengembangan kepentingan ekonomi politik negara indonesia sebagaimana dalam Proyek Strategis Nasional diwujudkan dengan cara melanggar UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkunan Hidup atau bahkan aturan perundang-undangan lainnya.

 

Publik papua telah mengetahui bahwa temuan kerusakan lingkungan atas tindakan Freeport merupakan salah satu temuan PPATK ditahun 2017 lalu. Saat itu, Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa persoalan kerusakan lingkungan akan diurus setelah masalah divestasi saham Freeport usai.

 

Fakta diatas menyebutkan bahwa ternyata pemunduran penanganan persoalan kerusakan lingkungan hidup dimaksudkan untuk menjadikan persoalan tersebut sebagai alat penawaran divestasi saham oleh pemerintah indonesia melalui PT. Inalum. Artinya segenap rakyat dan pemerintah papua perlu ketahui bahwa pemerintah pusat tidak memperdulikan HAM Orang Asli Papua khususnya hak atas lingkungan hidup yang sehat.

 

  1. Inalum Pemegang 10% Saham Pemerintah Papua

 

Pada awal tahun 2018 pemerintahah propinsi Papua telah memberikan 10% saham atas Freeport kepada BUMD dan PT. Inalum. Rupanya PT. Inalum pula yang dipersiapkan Pemerintah Pusat untuk menguasai 41% saham sisa yang dikuasai Pemerintah Indonesia.

 

Sayangnya sikap Pemerintah Papua yang tidak memikirkan persoalan pajak air yang berujung pada ditolaknya gugatan pajak air di MA dengan alasan belum berakhirnya Kontrak Karya PT. Freeport Mc Morang Copper And Gold Ink dengan Pemerintah Indonesia (Masa Kontrak Karya dari tahun 1991 - 2021 dan akan diperpanjang hingga 2x10 tahun artinya 2021 - 2041 sesuai UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing) seakan memberikan pesan kepada Pemerintah Papua bahwa "pemberian saham 10% kepada BUMD dan PT.

 

INALUM adalah bagian langsung dari “Skenarion Pemerintah Indonesia Minta Saham Kepada Freeport". Hal itu disebutkan berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang hanya mewajibkan semua perusahaan membangun smelter saja dan menghargai semua kontrak karya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya (Tidak mewajibkan divestasi saham dari perusahaan asing).

 

Berdasarkan hal diatas sudah sewajibnya Pemerintah Papua berpikir dua kali dalam melihat semua program pemerintah pusat dan juga proyek strategis nasionalnya yang jelas-jelas akan berdampak pada perampasan tanah adat, pemiskinan struktural atas kelangkahan lahan pangan akibat alifungsi lahan, kerusakan lingkungan hidup, pembungkaman ruang demokrasi, pengusiran masyarakat adat dari tanah adatnya, pemenjaraan aktifis yang menolak proyek strategis nasional dan bakan pembunuhan aktifisnya.

 

Melalui dampak buruk yang disebutkan diatas secara langsung akan memberikan pertanyaan kepada pemerintah papua terkait eksistensinya melindungi HAM Orang Asli Papua atau justru akan turut menjadi pelaku pelanggaran HAM Orang Asli Papua karena mendukung seluruh Program Pemerintah Pusat sebagaimana termuat dalam Proyek Strategis Nasional.

 

2. Pemerintah Papua Wajib Belajar Dari Kabupaten Kutai Timur

 

Baru pertama kali dalam sejarah pemerintahan di Indonesia dimana Pemerintah Kabupaten berhasil mengusir Perusahaan Internasional dari wilayah atministrasinya atas pelanggaran perijinan yang dilakukan oleh Pemerusahaan Internasional.

 

Sejarah itu dibuktikan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang mampu mengusir Perusahaan Internasional asal Negara Inggris melalui lembaga Arbitrase Internasional.

 

Perlu diketahui bahwa dalil hukum yang digunakan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur adalah menyangkut perijinan salah satunya adalah masalah AMDAL yang mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup.

 

Berpatokan pada kemungkinan pemerintah papua yang telah dikelabui melalui “Skenario Pemerintah Minta Saham Kepada Freeport” yang kemudian mengesampingkan persoalan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan dalil akan diselesaikan setelah persoalan divestasi saham usai. Diatas kenyataan persoalan kerusakan lingkungan hidup dijadikan alat tawar dalam divestasi saham Freeport yang secara langsung membuktikan bahwa pemerintah papua telah tercebur dalam “Skenario Pemerintah Indonesia Minta Saham Kepada Freeport”.

 

Mungkin langkah sukses Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bisa dijadikan contoh bagi Pemerintah Propinsi Papua untuk melindungi HAM Orang Asli Papua dengan cara mengugat Mentri Lingkungan Hidup dan PT. Freeport Mc Morand Copper And Gold Ink atas kerusakan lingkungan hidup terjadi.

 

Penutup. Semua politik kekuasaan untuk mendukung kepentingan ekonomi politik Indonesia telah membumi hanguskan status negara hukum indonesia sebagaimana terlihat dalam sikap pemerintah pusat atas kasus kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh aktifitas eksploitasi PT. Freeport Mc Morand Copper And Gold Ink di bumi amungsal.

 

Meskipun demikian melalui contoh sukses yang dipraktekkan pemerintah kabupaten Kutai Timur dalam melawan Perusahaan Internasional diatas bisa dicontoi oleh Pemerintah Propinsi Papua dalam rangka melindungi HAM Orang Asli Papua sembari mempertahankan status negara indonesia sebagai negara hukum bukan negara kekuasaan.

 

Akhirnya ditegaskan kepada seluruh Orang Asli Papua, jika dalam kasus kerusakan lingkungan hidup Pemerintah Propinsi Papua tidak melakukan sesuatu maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Papua secara bersama-sama melakukan pelanggaran HAM Orang Asli Papua khususnya hak atas lingkungan hidup yang sehat.

 

"Kritikanmu Adalah Pelitaku"

 

Tulisan ini merupakan tanggapan atas berita tentang "Pengambilalihan Divestasi Saham Freeport Alot" yang diberitakan oleh Media Cetak Tribun Jogja, pada tanggal 30 April 2018.

 

Baca Juga, Artikel Terkait