Pemerintah Indonesia Sebaiknya Gunakan Hasil Penelitian LIPI Untuk Penyelesaian Akar Konflik Vertikal Indonesia Papua

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

17 Hari yang lalu
ARTIKEL

Tentang Penulis
Dr. Socratez S.Yoman/KM

 

 

Oleh Dr. Socratez S.Yoman

 

“Pemerintah Indonesia Sebaiknya Gunakan Hasil Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Untuk Penyelesaian Akar Persoalan Konflik Vertikal Indonesia-West Papua”

 

1. PENDAHULUAN

 

Dalam memahami akar konflik vertikal Indonesia dan rakyat West Papua yang telah berlangsung selama 58 tahun sejak tahun 1961 tidak menjadi rahasia umum. Persoalan menjadi semakin rumit dan spiral kekerasan dan kejahatan kemanusiaan semakin meningkat tajam di West Papua, hanya karena penguasa Indonesia yang menduduki dan menjajah Papua berjuang keras untuk menghilangkan akar persoalan Papua dengan menggunakan kekerasan moncong senjata. Seharusnya penguasa Indonesia dapat menggunakan hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang sangat jelas dan dikatakan rumusan yang sempurna tentang akar kekerasan vertikal antar Indonesia dan rakyat West Papua.

 

Sulitnya penyelesaian akar persoalan konflik kekerasan Indonesia yang merupakan tragedi dan krisis kemamusiaan atau pelanggaran HAM di Papua, karena penguasa Indonesia yang didominasi para pemimpin paranoid dan juga pelaku kejahatan kemanusiaan selama ini, mereka dapat memanfaatan dan menggunakan posisi dan kewenangan mereka membuat akar masalah semakin gelap dan rumit.

 

Jujur saja, memang berat dan sangat sulit untuk penyelesaian persoalan konflik yang menyebabkan pelanggaran berat HAM yang dialami rakyat West Papua yang sudah berlangsung lima dekade. Menjadi tembok yang sulit ditembus dan tebing terjal yang sulit ditelusuri karena presiden Ir. Joko Widodo identik dengan presiden yang berada dibawah sayap dan punggung militer dan juga pemelihara serta pelindung para penjahat dan kriminal kemanusiaan.

 

Pemerintah Indonesia membentuk puluhan bahkan ratusam Tim dan juga Panitia Khusus Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia akan keliling Tanah West Papua dari Sorong-Merauke, keliling di Negara-Negara Melanesia, dan Negara-Negara Pasifik, bahkan di seluruh dunia, akar persoalan konflik vertikal antara Indonesia dan bangsa West Papua, tetap kembali pada apa yang sudah ditemukan dan dirumuskan Lembaga Pengetahuan Ilmu Pengetahuan Indonesia.

 

Sepertinya, LIPI telah menempatkan duri dan jarum tajam di dalam tubuh Indonesia, atau batu kerikil kecil dalam sepatu Indonesia atau juga seperti seekor nyamuk kecil di luar kelambu pada setiap malam yang dapat mengganggu tidurnya manusia di tempat tidur dengan kasur empuk tapi tetap saja terus gelisah karena diganggu nyamuk kecil yang nakal.

 

Berkaitan dengan duri dan jarum tajam di tubuh bangsa Indonesia dan nyamuk kecil di luar kelambu, Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno menggambarkan tentang keadaan rakyat Papua: " ...luka membusuk di dalam tubuh bangsa Indonesia" dalam bukunya: Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme (2015, hal. 255, 257).

 

"...Ada kesan bahwa orang-orang Papua mendapat perlakuan seakan-akan mereka belum diakui sebagai manusia....Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu terturup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia." (hal. 255).

 

"...kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab sebagai bangsa biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata tajam." (hal. 257).

Tim Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), alm. Muridan S. Widjojo, Adriana Elisabeth, Amiruddin Al Rahab, Cahyo Pamungkas, dan Rosita Dewi telah mendengar dan melihat dengan mata hati dan mata iman tentang jeritan, tangisan dan penderitaan rakyat Papua. Nama-nama para pahlawan ilmu pengetahuan ini tetap abadi dalam ukiran sejarah dan tentu saja di hati rakyat tertindas dan teraniaya di West Papua. Alm. Muridan dan kawan-kawan adalah para pahlawan kemanusiaan, keadilan, kesamaan derajat dan kedamaian.

 

Saran dari saya kepada Panitia Khusus Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPR RI) yang melakukan kunjungan kerja ke West Papua untuk pertemuan dengan rakyat jangan buang waktu, tenaga dan uang kalau untuk mencari informasi akar persoalan Papua. Karena, think-thank Indonesia sudah bekerja keras dan sangat maksimal telah menemukan akar konflik vertikal berkepanjangan antar Indonesia dengan rakyat Papua.

 

Dr. Adriana Elisabeth dalam kata pengantar buku UPDATING PAPUA ROAD MAP (2017) memberikan kesimpulan yang sempurna. "...rakyat Papua mulai kehilangan kepercayaan, karena presiden Jokowi belum memahami akar persoalan yang sebenarnya. ...Pemerintah memandang bahwa dialog yang itu ditujukan untuk membahas isu-isu kesejahteraan dan pembangunan ekonomi, sedangkan bagi kebanyakan orang Papua, dialog dimaksudkan untuk membahas semua isu, termasuk pelanggaran HAM dan persoalan status politik Papua."

 

"...Tim Kajian Papua LIPI berupaya mengingatkan Pemerintah bahwa internasionalisasi Papua tidak dapat diselesaikan dengan propaganda internasional dan diplomasi ofensif saja tanpa secara sungguh-sungguh menyelesaikan akar persoalannya. Paling sedikit terdapat empat akar persoalan antara Jakarta dan Papua, antara lain:

 

(1) masalah perbedaan pandangan mengenai sejarah dan status politik Papua;

(2) tidak jelasnya penyelesaian masalah kekerasan negara dan pelanggaran HAM;

(3) kegagalan pembangunan dan implementasi UU Otsus Papua yang tidak optimal; dan

(4) marjinalisasi dan diskriminalisasi terhadap Orang Asli Papua.

 

Karena akar masalah sudah ditemukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), maka saran Senator asal Aceh, Fachrul Razi menjadi penting untuk Pemerintah Indonesia melihat akar masalah Papua dengan jujur dan terbuka.

 

“Permasalahan Papua harus dirserahkan ke rakyat Papua sendiri. Jangan melihat Papua dalam kerangka pemerintah pusat atau kacamata provinsi lain. Lihatlah Papua dari hati dan jiwa rakyat Papua.”

 

“Kita harus jujur dan berani menyatakan kebenaran bahwa memang terjadi pelanggaran HAM berat di Papua,”

 

“Berikan Papua otonomi yang sangat luas. Sebab saya melihat otonomi khusus Papua saat ini bukan otonomi sebenarnya. Jadi jangan lagi dijanji-janjikan otsus (otonomi khusus-red). Otsus itu kan saya lihat ujung-ujungnya tipu-tipu juga.”

 

“Jadi berikan Papua itu mengelola pemerintahannya sendiri, mengelola sumberdaya alamnya sendiri, serta mengelola sumberdaya manusianya sendiri."

 

2. PERSOALAN WEST PAPUA BERNAFAS KEMANUSIAAN YANG BERDIMENSI INTERNASIONAL/UNIVERSAL,

 

Teolog dan cendikiawan yang dimiliki rakyat West Papua, Pendeta Dr. Karel Phil. Erari memberikan kesimpulan tepat dan sempurna:

 

"Bagi Papua, konstruksi konflik berdimensi lokal, nasional, dan internasional. Bahwa upaya melakukan perdamaian atau "peace building" hendaknya melibatkan tiga komponen yang terkait dalam sejarah "perang dingin" di Papua. ...upaya membangun perdamaian hanya akan bersifat sementara dan rapuh, jika akar persoalan serta pihak-pihak yang terlibat dalam sejarah " perang dingin" itu berada di luar konstruksi perdamaian yang henhak dibangun."

 

"Kelompok internasional itu termasuk Belanda, Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah telibat secara langsung dan terbukti dalam suatu konspirasi internasional yang mendukung suatu praktik Act of Free Choice yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Praktek pelaksanaan Pepera 1969 dengan sistem perwakilan, memperlihatkan kebohongan publik, karena 1.025 "wakil rakyat" dengan tekanan politik dan militer, dipaksa memilih Indonesia."

 

Keterlibatan Militer Indonesia juga diakui oleh Sintong Panjaitan dalam bukunya: Perjalanan Seorang Prajurit Peran Komando:

 

"Seandainya kami (TNI) tidak melakukan operasi Tempur, Teritorial, Wibawa sebelum Pepera 1969, pelaksanaan Pepera di Irian Barat dapat dimenangkan oleh kelompok Papua Merdeka." (2009:hal.169).

 

Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa juga pernah menolak hasil Pepera 1969. Itu terbukti dengan 15 Negara Anggota PBB Pernah Menolak Hasil Pepera 1969 Dalam Sidang Umum PBB. Penulis sampaikan dua contoh.

 

Duta Besar Perwakilan tetap Pemerintah Gana di PBB, Mr. Akwei melawan dan menolak dengan tegas hasil Pepera 1969 yang palsu dan cacat hukum.

 

"...yang dilaporkan Sekretaris Jenderal PBB bahwa bukti-bukti peristiwa keputusan pelaksanaan pemilihan bebas adalah fenomena asing, dimana Menteri Dalam Negeri naik mimbar dan benar-benar kampanye. Dia, Menteri Dalam Negeri Indonesia, dia meminta anggota-anggota dewan musyawarah untuk menentukan masa depan mereka dengan mengajak bahwa mereka satu ideologi, Pancasila, satu bendera, satu pemerintah, satu Negara dari Sabang sampai Merauke." (Sumber: Dokumen PBB A/7723, Annex 1, paragraf 195).

 

Sementara delegasi Pemerintah Gabon, Mr. Davin dalam perlawanan dan penolakannya dengan tegas mengatakan ketidakjujuran dan penipuan pemerintah Indonesia terhadap rakyat dan bangsa West Papua dalam pelaksanaan Pepera 1969 di West Papua sebagai berikut.

 

"Setelah kami mempelajari laporan ini, utusan pemerintah Gabon menemukan hal-hal aneh dan kebingungan yang luar biasa, itu sangat sulit bagi kami untuk menyatakan pendapat kami tentang metode dan prosedur yang dipakai untuk musyawarah rakyat Irian Barat. Kami dibingungkan luar biasa dengan keberatan-keberatan yang dirumuskan oleh Mr. Ortiz Sanz dalam kata-kata terakhir pada penutupan laporannya. Berkenaan dengan metode-metode dan prosedur-prosedur ini, jika utusan saya berpikir perlunya untuk menyampaikan pertanyaan mendasar, itu dengan pasti menarik perhatian peserta Sidang untuk memastikan aspek-aspek yang ada, untuk menyatakan setidak-tidaknya kebingungan yang luar biasa. Kami harus menanyakan kekejutan kami dan permintaan penjelasan tentang sejumah bukti-bukti yang disampaikan dalam laporan perwakilan Sekretaris Jenderal PBB.

 

Contoh: Kami bertanya:

(1) Mengapa sangat banyak jumlah mayoritas wakil-wakil diangkat dan dipilih oleh pemerintah dan tidak dipilih oleh rakyat?

(2) Mengapa pengamat PBB dapat hadir dalam pemilihan hanya 20% wakil, beberapa dari mereka bertugas hanya sebentar?

(3) Mengapa pertemuan konsultasi dikepalai oleh gubernur; dengan kata lain, oleh perwakilan pemerintah?

(4) Mengapa hanya organisasi pemerintah dan bukan gerakan oposisi dapat hadir sebagai calon?

(5) Mengapa prinsip "one man one vote" yang direkomendasikan oleh perwakilan Sekretaris Jenderal PBB tidak dilaksanakan?

(6) Mengapa tidak ada perwakilan rahasia, tetapi musyawarah terbuka yang dihadiri pemerintah dan militer?

(7) Mengapa para menteri dengan sengaja hadir dan mempengaruhi wakil-wakil (anggota Pepera) di depan umum dengan menyampaikan bahwa, " hanya hak menjawab atas pertanyaan untuk mengumumkan bahwa mereka berkeinginan tinggal dengan Indonesia?

(8) Mengapa hak-hak pengakuan dalam Pasal XXII (22) Perjanjian New York 15 Agustus 1962, yang berhubungan dengan kebebasan menyatakan pendapat; berserikat dan berkumpul tidak dinikmati oleh seluruh Penduduk Asli Papua?

(Sumber: United Nations Official Records: 1812th Plenary Meeting of the UN General Assembly, Agenda item 108, 20 November 1969, paragraph 11, p. 42).

 

Pemerintah Indonesia berusaha dan bekerja keras untuk membendung dan menghalangi internasionalisasi persoalan Papua, tetapi di sini ada kekeliruan bagi penguasa Indonesia, bahwa sebulum Papua dipaksa masuk dalam wilayah Indonesia dengan kekuatan moncong senjata dengan rekayasa Pepera 1969, West Papua sudah bagian dari komunitas global sejak 5 Februari 1855, bahkan sebelumnya.

 

Sekarang sudah ada kebangkitan solidaritas kemanusiaan dari Negara-Negara Anggota Melanesia (MSG), Negara-Negara Anggota Kepulauan Pasifik (PIF), anggiota dari Negara-Negara Afrika, Karabia, dan Pasifik (ACP), bahkan dalam Sidang Dewan HAM dan Sidang Umun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah dibicarakan tentang persoalan West Papua.

 

Perlu dicatat bahwa persoalan kemanusiaan adalah nilai-nilai unisal yang tidak dibatasi dengan alasan kedaulatan negara dan keamanan nasional. Kemanusiaan melampaui dari segalanya. Dengan dasar dan alasan ini Dewan Gereja Dunia (WCC), Dewan Gereja-Gereja Pasifik (PCC), Dewan Keuskupan Ocinea, Uniting Chuches Australia, Gereja-gereja Anglikan, Gereja-gereja Metodis mendukung perjuang rakyat dan bangsa West Papua.

 

Gereja-gereja di seluruh dunia tidak akan menutup mata, tidak akan tinggal diam, sementara martabat kemanusiaan orang-orang asli Papua direndahkan atas nama keamanan dan kepentingan nasional dan kedaulatan Negara.

 

Baca dan renungkan posisi Gereja seperti pernyataan iman Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo sebagai seorang Gembala dan pemimpin rohani di Timor Leste.

 

"...dalam realita kalau sudah menyangkut pribadi manusia, walaupun dengan alasan keamanan nasional, Gereja akan memihak pada person. Karena pribadi manusia harganya lebih tinggi daripada keamanan negara atau kepentingan nasional." (Sumber: Voice of the Voiceless: Frans Sihol Siagian dan Peter Tukan, 1997: hal. 127).

 

3. KESIMPULAN,

 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah menemukan akar konflik vertikal antara Indonesia-Papua yang berdarah-darah itu dan telah rumuskan dengan sempurna. Pemerintah Indonesia sebaiknya menyelesaikan masalah Papua dengan menggunakan hasil temuan ini.

 

(1) masalah perbedaan pandangan mengenai sejarah dan status politik Papua;

(2) tidak jelasnya penyelesaian masalah kekerasan negara dan pelanggaran HAM;

(3) kegagalan pembangunan dan implementasi UU Otsus Papua yang tidak optimal; dan

(4) marjinalisasi dan diskriminalisasi terhadap Orang Asli Papua.

(5) Akar masalah lain ialah tindakan rasisme terhadap Penduduk Asli Papua.

 

4. SOLUSI,

 

Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) duduk dalam meja perundingan damai yang dimediasi pihak ketiga yang nentral. Pengalaman pemerintah Indonesia menyelesaikan konflik GAM di Aceh dengan jalan dapat digunakan.

 

Doa dan harapan penulis, melalui tulisan ini ada pencerahan.

Ita Wakhu Purom, Rabu, 27 November 2019. Penulis: Presiden Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua (Papua).

#Pemerintahan

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait