Pemerintah Kabupaten Tidak Punya Hak Mengatur Dana Desa

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

12 Bulan yang lalu
ARTIKEL

Tentang Penulis
Ilustrasi. Ist

 

Oleh, Marinus G Gobai]*

                                                                                                                 

ARTIKEL, (KM)--Belakangan ini  melalui media Suara Papua.Com memberitakan bahwa ada Kepala  Kampung kecewa dengan pemotongan Dana Desa setiap Kampung  di Kabupaten Paniai. Pandangan ini murni keluar dari inisiatif  penulis untuk  menolak bentuk-bentuk penindasan  kepada Pemerintah Kampung  di Kabupaten Paniai. Selain ini, bentuk pencerahan, membagi informasi kepada warga masyarakat Kabupaten Paniai supaya di kemudian hari atau tahun – tahun yang akan datang tidak mendapatkan. Kepala Kampung juga wajib mempelajari UU Desa No 6 Tahun 2014 tentang Desa.   


Pendahuluan

Setelah lahirnya UU Desa No 6 Tahun 2014 Pemerintah Kampung. Pemerintah Desa (Pemdes) atau Pemerintah Kampung (Pemkam) disebut pemerintah yang otonom  sehingga enta siapa dalam status apapun tidak punya hak pengatur Pemerintah Kampung. Lagi- lagi banyak sumber dana yang mengalir sehingga banyak upaya- upaya yang dilakukan dan telah terbukti mengambil ali hak Pemerintah Kampung yang notabene kampung otonom.

 

Ingin diketahui bahwa Pemerintah Kampung tersendiri menerima tiga sumber dana yaitu Dana Desa (DD), Anggaran Dana Desa (ADD), dan Prospek serta sumber lain.  Kepala Pemerintah Kabupaten Paniai telah mengambil.

 

Dasar protes Pemerintah Kabupaten Paniai mengambil ali menyusun bahkan memfasilitasi  Musrengbang bertolak belakangan dengan ketetapan UU Desa No 6 tahun 2014.  Dalam UU Desa Bab XIV Pebinaan dan Pengawasan. Pasal 112 poin a telah jelas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Daerah Kabupaten/ Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Kampung. Dengan aturan ini telah tegas bahwa tugas Bupati sebatas mengawasi dan membina. Pemerintah Kabupaten hadir bukan untuk mengatur, mengurus, memfasilitasi Musrengbang Dana Desa dengan tujuan tertentu.

 

Musrengbang Kampung atau Musrengbang Kabupaten?

Proses Musrengbang Kampung yang mana difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten telah mengintervensi serta mengabaikan hak masyarakat setempat sehingga meng-iyakan usulan tunggal. Usulan itu bersifat memaksa sehingga merugikan masyarakat setempat. Pertanyaan ialah usulan tidak bersifat final masih ada tahap perengkingan masalah akan tetapi di loloskan dalam tahap akhir. Ini kelalaian dalam dampingan para pendamping sebab  masing- masing Kampung memiliki potensi serta masalah yang berbeda- beda. Contoh letak Kampung di sekitaran Danau Paniai tanah berpasir tidak layak menaman tanaman coffe. Teknologi apa yang akan diterapkan di Paniai sehingga  Kampung yang tidak layak juga meloloskan usulan tersebut.

 

Tahapan Musrengbang Kabupaten berbeda dengan Musrengbang Kampung. Musrengbang Kabupaten berasal dari usulan Pembangunan Kampung yang tidak bisa ditangani dari tiga sumber dana Kampung di usulkan ke tingkat Distrik kemudian di usulkan ke Musrengbang Kabupaten.

 

Musrengbang Kampung yang bersumber dari anggaran DD dan ADD usulan pembangunan Kampung wajib di usulkan dalam Musrengbang Kampung. Pelaksanaan Musrenbang Kampung dilakukan Kampung itu sendiri, sedangkan usulan program di usulkan RT/ RW sesuai kebutuhan masyarakat setempat.  Tahap berikut ada perengkingan masalah, mana yang di prioritaskan yang layak akomodir dalam Rencana anggaran belanja (RAB) Kampung.  Dalam perengkingan masalah tidak terjadi sehingga usulan sepihak diakomodir dalam RAB 2019.

 

Pendamping ?

Pertanyaan ialah usulan tanaman Kopi adalah kebutuhan yang mendesak sehingga di akomodir dalam RAB 2019 ?

Dimana kewenangan pendamping untuk membatasi usulan tersebut.  Pendamping lebih Mengenal Kampung Dampingan dari pada seorang Bupati. Indikasi bahwa para pendamping gagal mendampingi kampung sehingga mengambil ali untuk pelaksanaan Musrengbang Kampung dari Kabupaten.Belum ada tahapan perengkingan masalah sehingga meng-iyakan ide atau usulan seorang Bupati.  

 

Para pendamping lebih mengenal Kampung Geida atau Kampung Waipa. Dua Kampung ini sesuai topografi tanah tidak cocok untuk mengembangkan tanaman kopi dan  Potensi yang layak kembangkan  perikanan air tawar.

 

Dana Harus Beredar Di Kampung

Tujuan dari program Dana Desa ini ialah agar perputaran uang berada di desa sehingga perekonomian desa bisa tumbuh dan berkembang. Dana desa  diberikan agar uang itu mengalir ke desa dan kampung.  Usulan pertanian Kampung- Kampung di Kab. Paniai bertentangan dengan tujuan diatas dimana pemotongan dana desa diatur oleh salah- satu LSM setempat. Pengurus LSM yang benar- benar tidak kenal  potensi topografi Kampung.

 

 Bab XI Kerja Sama Desa dalam Pasal 93 bagian kedua bahwa kerja sama dengan pihak ketiga akan tetapi  dalam usulan pengadaan kopi, pelatihan kopi atas inisiatif Pemerintah Kampung?. Orang- orang Kampung belum bisa menyediakan bibit kopi dan menanam kopi. Uang dimanfaatkan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan oleh masyarakat setempat.

 

Gerakan1000 Kopi?

Gerakan pencangangan Bupati Kabupaten Paniai  mendeklarasikan 1000 kopi berujung meresakan Pemerintah Kampung. Pemerintah Kampung merasa korban dalam gerakan itu. Awal mula sosialisasi bahwa akan ada sumber dana dari APBD untuk mengembangkan tanaman kopi akan tetapi adanya pemotongan Dana Desa. 

 

Layaknya gerakan tanam kopi limpakan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Paniai. Dana harus bersumber dari APBD bukan dari dana Desa sebab rata – rata volume Dana Desa yang diterima lebih kecil dibandingkan Kabupaten lain. Tidak layak pembiayaan gerakan tanam kopi bersumber dari Dana Desa. Sumber Dana dari APBD untuk gerakan tanam kopi ?


Kesimpulan

Kabupaten Paniai memiliki 216 Kampung, 209 Kampung diantaranya telah mengusulkan tanaman Kopi dalam Musrengbang Kampung dan diakomodir dalam RAB 2019. Enam Kampung memilih abstain pengusulan tanaman kopi pada usulan dana Desa 2019. Dengan alasan bentuk apapun Pemerintah Kabupaten Paniai segera kembalikan Dana Desa ke masing- masing Kas Pemerintah Kampung kurang lebih dana sebesar 15 milyar.

 

Penulis ialah pemuda Paniai sementar pekerja pemberdaya ekonomi masyarakat  di Kabupaten Nabire]*

 

 

#Pemerintahan

#Mahasiswa dan Pemuda

Baca Juga, Artikel Terkait