Pemerintah Stop Paksakan, Aktivis Papua : Masyarakat Punya Hak Tolak Vaksinisasi

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

3 Bulan yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Aktivitas papua, Alexsander Gobai/KM

 

 

JAYAPURA, KABARMAPEGAA.com - Aktivis Papua, Alexander Gobai mengatakan, masyarakat memiliki hak untuk menolak vaksin yang dipaksakan pemerintah. Apalagi dipaksakan guna memenuhi persyaratan tertentu.

 

"Ini sesuatu yang sudah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 pada  bab Hak dan kewajiban masyarakat," Kata Gobai, Kepada awak media melalui via telphon. Minggu, (11/07/21).

 

Menurutnya, Pemerintah harusnya melakukan edukasi dan sosialisasi vaksinisasi terhadap masyarakat sebelum divaksin. Agar masyarakat secara mandiri dapat mematuhui anjuran pemerintah sebelum dipaksakan.

 

"Masyarakat ini kan, butuh edukasi dan referensi yang bisa membuktikan masyarakat secara kesehatan. bagaiman efek setelah divaksin, bukannya memaksakan masyarakat tanpa edukask. Ini paksaan dan melanggaran HAM," Ujar Gobai yang juga mantan BEM USTJ itu.

 

Melihat dinamika di Sosial Media dan Media cyber yang berkembang, Kata Gobai, Masyarakat merasa takut dan tidak ingin divaksin. Karena hampir sebagian masyarakat yang sudah divaksin mendapatkan efek yang serius hingga tak bernyawa.

 

Bahkan yang sudah divaksin saja, imun tubuhnya menurun dan trauma dengan berbagai gejala yang terjadi.

 

"Saya tegas, Pemerintah Stop paksakan vaksin terhadap Masyarakat. Jika terjadi apa-apa, pemerintah sebagai aktor dan harus bertanggungjawab," Tegasnya.

 

Gobai meminta, pemerintan segera perkuat pembatasan sosial dan perketat Menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan masker. Kewajiban ini sebagai upaya meminimalisir atau mencegah  perluasan Covid-19 di tengah masyarakat.

 

"Jika dipaksakan terus oleh pemerintah, Rakyat Papua  siap turun jalan dan meminta bertanggungjawab atas paksaan vaksin terhadap masyarakat," Katanya.

 

"Saya akan pimpin demo," Terangnya.

 

Sementara itu, Ketua BEM Uncen menyatakan, Pemerintan stop memaksakan vaksin terhadap masyarakat.

 

"Ini berbahaya, kalau sudah paksakan masyarakat untuk dipaksakan," Ungkapnya.

 

Sebelumnya, Anggota DPRP, Laurenzus Kadepa, menyatakan, pemerintah  harus melakukan sosialisasi sebelum divaksi terhadap masyarakat.

 

"Ini penting agar masyarakat ikut menerima sebelum vaksin," Ujarnya. (*).

 

Pewarta: Anselmus Gobai/KM

 

#Pemerintahan

#Mahasiswa dan Pemuda

#Politik

#Mahasiswa Papua

Baca Juga, Artikel Terkait