Penangkapan Aktivis Papua Oleh Tni/Polri Melanggar UUD

Cinque Terre
Andy Ogobai

1 Bulan yang lalu
OPINI

Tentang Penulis
Tinggalkan Jejak Dengan Tulisan...!
Mesias Tatogo, Dok.KM

Oleh, Tatogo_Mesias )*

TIMIKA, KABARAMAPEGAA.COM-- Apa Hukuman-Nya... ?, sebagai negara demokrasi, Indonesia telah menjamin kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum melalui berbagai peraturan perundang-undangan (UU).

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka umum, pada Pasal 1 ayat 1 menjelaskan: Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28 menyatakan: kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 28 E ayat (2): setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 28 E ayat (3): setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28 F: setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Selain jaminan dalam UUD, berbagai undang-undang juga mengatur dan menjamin bahwasannya kemerdekaan menyatakan pendapat sebagai Hak Asasi Manusia. Hal ini dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, yang menyatakan setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Begitu juga Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan Negara.

Sehingga Penangkapan terhadap sejumlah Aktivis KNPB di papua dan AMP di luar Papua di Sejumlah Daerah pada hari peringatan HAM Se_Dunia yang ke-10 pada senin 10 Desember 2018, dan 1 Desember 2018 hari bersejarah bagi orang Papua belum lama ini. Pemerintah NKRI dalam hal ini TNI/POLRI telah lalai dari aturan yang ada.

Kemudian  apa hukuman-Nya Kepada Pemerintah NKRI dalam hal ini TNI/POLRI 
yang sudah melanggar UUD.

pada hal, rakyat berdaulatan ditangan rakyat dan bebas menyampaikan pedapat diatur dalam UU dan Republik Indonesia. salah satunya adalah UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat Dimuka Umum, sebagai berikut;

  • Pasal 1 ayat 1 Menjelaskan: Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Pasal 28 Menyatakan: kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan     tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
  • Pasal 28 E Ayat 3 Menyatakan:  setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
  • Pasal 28 F Menjelaskan : setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk     mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,     memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan     menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Sehingga Hal Semacam Ini harus di perhatikan, agar tidak timbul konfilk yang merugikan masyarakat.


Penulis adalah Pemerhati  Ham Papua Tinggal di Papua)*

#Mahasiswa dan Pemuda

Baca Juga, Artikel Terkait