Penegak Perda Terhadap Peran dan Fungsi Satpol PP

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

15 Hari yang lalu
INFORMASI

Tentang Penulis
Yaved Adii (Selaku Plt Kasat POLPP Kab Paniai)

 

 

Oleh: Yaved Adii 

 

Artikel, KABARMPAEGAA.com--Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila. Peraturan daerah yang di tetap diwajibkan untuk diikuti bagi kelayak masyarakat setempat.

 

Fungsinya sangat strategis  sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut.

 

Melihat fungsinya yang sangat untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dimana saja dapat mampu mentaati dan mematuhinya. Namun kadang sebagian pihak yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap perda-perda yang ada.

 

Terhadap pelanggaran atas perda, peraturan perundang-undangan mengamanatkan kepada satuan polisi pamong praja (Satpol PP) daerah provinsi dan negara untuk melakukan langkah-langkah penegakan.

 

Peran dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan peraturan daerah (Perda) meliputi 4 hal, pengarahan, pembinaan,  penindakan non yustisial dan penindakan (yustisial).

 

Masalah yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menegakkan peraturan daerah (Perda) Secara garis besar ada tiga hambatan yang dialami oleh Pol PP dalam menegakkan perda yaitu: pertama keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Pol PP baik dari aspek keterampilan dan kapabilitas maupun jumlah personil; kedua dukungan sarana dan prasana yang belum memadai dan ketiga tingkat kesadaran masyarakat yang sangat rendah dalam mematuhi peraturan hukum (perda).

 

Semoga artikel singkat ini menjadi dasar untuk memahami fungsi dan peran Satuan Polisi Pamong Praja, Salam.

 

Penulis adalah: Plt Kasat POLPP Kab Paniai, Papua

 

#Budaya

#Pemerintahan

Baca Juga, Artikel Terkait