Penembakan di  Dogiyai:  FPRMAM ungkap tiga dugaan pelanggaran HAM

Cinque Terre
Alexander Gobai

3 Bulan yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Pemimpin Umum dan Redakur Media Online Kabar Mapegaa (KM)

YOGYAKARTA, KABARMAPEGAA.com--Front Masyarakat dan Mahasiswa Anti Militerime (FPRMAM ) melangsukan Jumpa Pers bersama wartawan lokal dan nasional yang dihadiri 16 wartawan, Rabu (18/4/2018)  di aula asrama mahasiswa Papua, Kamasan I, jl. Kususmanegara, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

 

Susan Griapon, Koordinator FPRMAM wilayah Yogyakarta, menyikapi tindakan Gabungan Aparat yang menembaki warga sipil di Dogiyai dengan menunjukan dugaan pelanggaran Hukum dan HAM atas peristiwa diatas, sebagaimana diatur dalam UU pelanggaran HAM atas Hak Atas Rasa Aman.

 

Berdasarkan kronologis tersebut, FPRMAM menunjukan dugaan pelanggaran Hukum dan HAM atas peristiwa diatas: 1) Pelanggaran Hak Atas Rasa Aman, 2) Pelanggaran Hak Atas Kebebasan Dari Tindakan Tidak Manusiawi, 3) Pelanggaran HAM Berat (Kejahatan Kemanusiaan).

 

Sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 7 ayat (1) yang membahas tetang tugas pokok TNI dan  UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, pada Pasal 13, terbukti  bahwa alat kemanan negara (TNI dan Polri) secara terang-terang tidak melindungi dan mengayomi masyarakat Dogiyai,” jelasnya saat Jumpa Pers.

 

Katanya , Justru alat kemanan negara itulah melakukan tindakan kekerasan dengan melepaskan tembakan kepada warga sipil Dogiyai mengakibatkan  Gery Goo (23) dan Rudi Auwe warga Dogiyai terluka pada tanggal 6 April 2018 belum lama ini.

 

Kemudian, terkait kronologi lengkap atas peristiwa penembakan di Dogiyai ini, dijelaskan oleh Yance Yobe kepada awak media yang hadir.

 

“Untuk menindaklanjuti hal ini, kami FPRMAM telah membuat surat terbuka kepada Bupati Dogiyai, dan Kapolda Papua, setelahnya kami juga sudah menyerahkan surat pengaduan kepada Komnas HAM RI Jakarta,” jelas Yobe.

 

Di press release mengungkapkan muliterime adalah pelaku utama pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua khusunya di Dogiyai.

 

 

Menganalisis kondisi ini, papar dalam press release,  Front Persatuan Rakyat dan Mahasiswa anti Militerisme menuntut:

Pertama, Usut, tangkap, adili, dan penjarakan pelaku pelanggaran HAM yang telah menembak Geri Goo dan Rudi Auwe.

Kedua, Segera proses sesuai hokum yang berlaku, adili polisi pelaku pelanggaran kode etik baik secara kelembagaan maupun sesuai hukum.

 Ketiga, Tarik TNI/Polri organik dan non-organik dari seluruh tanah West Papua.

Keempat, Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa harus bertanggung jawab atas penembakan ini sesuai janji saat acara pelantikannya beberapa bulan lalu.

Kelima, Mendesak Komnas HAM untuk segera langsung turun ke Dogiyai untuk melakukan Penyelidikan dugaan pelanggaran HAM yakni membunuh dengan sadar dan rerencana untuk tujuan-tujuan tertentu dari individu atau lembaga yang bersangkutan.

Keenam, Hentikan eksploitasi dan tutup semua perusahan milik imperialis di atas tanah West Papua, khususnya di Dogiyai.

 

Untuk diketahui, Jumpa Pers ini serentak dilakukan beberapa kota (Jakarta, Malang, Surabaya dan Yogyakarta)  dengan tuntutan yang sama menyikapi tindakan gabungan kepolisian di Dogiyai.

 

 

Pewarta: Manfred Kudiai/KM

 

 

Baca Juga, Artikel Terkait