Pengaruh Transmigrasi Terhadap Kehidupan di Papua

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

3 Bulan yang lalu
ARTIKEL

Tentang Penulis
Anton Kayame. Ist

 

Oleh, Anton Kayame)*

 

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain,hal ini terjadinya karena adanya keinginan,kemauan(Transmigrasi spontan) yang dapat dibujuk dari sonak saudara,kurangnya mata pencarian,dan tempat tinggalnya tidak nyaman karena kepadatan penduduk. Anggapan manusia di papua,transmigrasi itu sangat merugikan dalam hal menempati tanah adat yang sudah dijanjikan oleh nenek moyang dari zaman dahulu kala,dan juga banyak pengaruh merugikan manusia yang masuk.

 

Pada umumnya tanah adat di Papua tidak dapat disertifikasi,karena tanah adat adalah tanah yang sudah dijanjikan,pandangan secara umum dengan adanya transmigrasi(perpindahan),penempatan orang yang tidak punya hak ini,membawakan dampak yang sangat merugikan kepada masyarakat setempat karena,merusak tanah adat yang sudah ada dari  dulu sampai sekarang dan akan ada sampai akhir zaman. Artinya tanah adat tidak akan pernah hilang sampai kapan pun.

 

Masalah utama yang terjadi dengan adanya transmigrasi ,yaitu membuat masyarakat menjadi tidak nyaman untuk berinteraksi dengan sesama,membuat masyarakat menciptakan konflik merugikan mata pencariaan,masuknya pengaruh luar yang tidak berkonten pada perkembangan,angka kematian yang meningkat,dan menciptakan pengangguran yang tinggi terhadap orang papua. Ini merupakan pengaruh pengaruh yang terjadi terhadap kehidupan dipapua,yang menciptakan masyarakat menjadi keterpurukan dalam melakukan interaksi.

 

Masalah masalah ini dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dimasa yang akan datang bahkan juga saat ini. Seharusnya kita cenderung dengan hal hal yang mendatangkan  baik, yang bisa membangunkan kita dari keterpurukan yaitu dengan rumus cara melihat,berpikir,dan melaksankan (DOU,GAII,EKOWAI).

 

Pengaruh diatas ini,merugikan gerak masyarakat menentukan kehidupan dalam hal mencari kebutuhan pangan,dan papan,walaupun pulau yang begitu luas tetapi ruang yang diandalkan masyarakat diambil dan akhirnya hidupnya  melarat bagaikan tidak punya apa apa. Dulunya mata pencariannya sebagai nelan,petani kebun,tukang bangunan,tukang sensor kayu,penjualan sayur mayur,dan lain sebagainya,namun karena adanya perpindahan penduduk yang takternilai,sebagai tempat mengambil sumber kehidupan masyarakat direkrut,mereka pun menguasai hingga diambil kendali oleh mereka pada hal disitu tempat kita mencari nafkah,anggapannya kita tidak bisa buat hal seperti itu,akhirnya tempat mengambil sumber itu dijadikan tempat mengambil nafka hidup untuk menghidupinya sebagai penguasa.

 

Dalam hidup ini kita sebagai manusia papua yang berhadapan dengan banyaknya Transmigrasi,undang undang yang membatasi gerak kita. Aturan aturan itu membatasi kebebasan kita untuk bertindak. Jika kita melanggar batas batas itu kita akan terkena dalam akibat negative yang tidak menginginkan. Pengaruh luar yang berkonten membangun  sangat membutuhkan tetapi,kita bukan buah catur yang tidak dapat buat apa apa dalam batas itu,kita masih mampu untuk membangunkan melalui pemikiran kita dan kehendak kita yang jelasnya jangan pungut hak kami.

 

Masalah masalah ini menjadi focus pemerintah,karena dampaknya sangat berat yaitu,taraf hidup masyarakat menurun, tercepatnya penebangan pohon, perseturuan/konflik antar suku,ras,dan budaya, menghabiskan angaran pemerintah dalam jumlah yang sangat besar, penduduk local merasa terpinggir

 

 2019, 4 juta Penduduk bertransmigrasi

 

Menurut Marwan Jafar,Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal (DPT) dan Transmigrasi, Target transmigrasi sekitar empat juta transmigran 2019 tercapai.  Tambahnya  Marwan, pemerintah juga sudah berkoordinasi dengan daerah-daerah terkait yang telah mempersiapkan lahan untuk program transmigrasi di beberapa wilayah, seperti di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Setelah mendengarnya hal ini tanggapan dari gubernur papua,transmigrasi ke papua sudah tidak ada sejak 15 tahun yang lalu.

 

 

Saat ini Terjadi Migrasi Luar Biasa ke Papua, Ini Transmigrasi Gelapkah?

 

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, beberapa bulan terakhir ini migrasi yang luar biasa terjadi di Papua dengan jumlah orang yang masuk ke Papua cukup banyak. “Siapa yang mengatur ini? Negara yang atur atau memang ini transmigrasi gelapkah?” katanya dengan nada tanya kepada wartawan, Kota Jayapura, Papua, Selasa sore, 16 Agustus 2018.

 

Untuk itu, kata Lukas, pihaknya akan melakukan penertiban terkait orang masuk ke Papua. “Ini akan kami tertibkan, minta bupati, terutama Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi, dan kabupaten Merauke. Sebab penyebaran orang datang ini, menuju ke daerah ini,” katanya.

 

Menurut Lukas, dirinya masih merasa heran, kenapa beberapan bulan belakangan ini orang dari luar Papua masuk ke wilayah-wilayah itu. “Ini siapa yang mengatur. Ini negara, jadi kami harus tertibkan. Ini juga salah satu yang akan kami bahas, sebab masalah besar di Papua,” jelasnya. Sebenarnya, kata Lukas, pihaknya sudah melarang pengiriman transmigrasi ke Papua. “Tapi sekarang ada pengiriman orang yang luar biasa dari Pulau Jawa ke Papua.

 

Dewan Adat Papua juga menolak transmigrasi masuk ke wilayah Papua. Menurut Ketua Dewan Adat Papua Forkorus Yoboisembut, saat ini situasi perbandingan orang asli Papua dan warga pendatang di wilayah Papua sudah mengkhawatirkan.

 

“Perbandingannya saat ini, 53 persen warga pendatang dan 47 persen sisanya hanya warga asli Papua, dari total jumlah penduduk di Papua mencapai lebih dari dua juta jiwa penduduk,” jelas Forkorus di Jayapura, Senin (26/4/2018).

 

Upaya Hentikan Transmigrasi ke Papua Sudah Dilakukan 15 Tahun Lalu

 

 Komisioner Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai mengungkapkan rencana Presiden Joko Widodo untuk menghentikan program transmigrasi ke Papua sebenarnya sudah dilakukan sejak 15 tahun lalu.

 

Saat itu, kebijakan transmigrasi reguler dihentikan setelah adanya konflik horizontal yang terjadi di berbagai daerah. "Transmigrasi reguler di Papua telah diberhentikan pada tahun 2000 atau 15 tahun yang lalu oleh Menakertrans Ir. Alhilal Hamdi dimana saat itu saya menjadi staf khusus Menteri," ujar Natalius dalam siaran pers yang diterima Minggu (7/6/2015).

 

Dia menuturkan, pertimbangan transmigrasi reguler dihentikan karena ada penolakan yang kuat hampir di seluruh daerah Indonesia. Dampak penolakan itu memuncak saat muncul konflik berdarah di Sampit dan Sambas.

 

Bersamaan dengan itu, di Papua juga terjadi kasus Armopa Jayapura yang mengancam keberadaan warga transmigran. Alasan lainnya program transmigrasi ke Papua dihentikan ketika itu, lanjut Natalius, adalah jumlah transmigran yang semakin banyak di Bumi Cenderawasih.

 

Natalius menyebutkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1971-2000 migrasi masuk ke Papua mencapai 719.866 jiwa. Sementara penduduk yang keluar Papua hanya 99.614. Setelah transmigrasi reguler dihentikan, maka pemerintah kemudian mengubah model transmigrasi menjadi berbasis Kerja sama Antar Daerah (KSAD).

 

Dengan demikian, kata Natalius, jika Presiden ingin menghentikan transmigrasi secara keseluruhan, sebaiknya dilakukan melalui pengaturan mobilitas penduduk yang baik. Persoalan transmigrasi selama ini, terjadi karena adanya sikap diskrimantif terhadap penduduk asli."Kaum migran di Papua bersama anggota TNI dan Polri telah terbentuk karakter eksklusif dan diskriminatif yang cenderung tidak menyukai orang Melanesia (Melanesiaphobia) dan inilah salah satu faktor kegagalan integrasi sosial di Papua," ucap Natalius.

 

Terjadi transmigrasi gelap ini membawakan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan di papua,padahal transmigrasi ke papua sudah diberhentikan pada 15 tahun yang lalu. Dengan adanya transmigran gelap membawakan banyak penyakit yang memusnakan manusia papua,misalnya AIDS/HIV. Penanganan pemerintah yang begitu tidak tertip membawa manusia papua mengalami angka kematian yang meningkat setiap tahun. Dan akibat banyaknya pendatang di Papua, pengangguran di wilayah ini juga meningkat. Pasalnya, masyarakat asli Papua kalah bersaing dengan pendatang. Dari situasi penduduk saat ini di Papua, jumlah penduduk asli Papua sudah termarginalisasikan dari penduduk pendatang. ”Kami tidak mau menjadi minoritas di tanah kami sendiri”

Semua pengaruh yang terjadi karena adanya Transmigrasi ini menjadi focus perhatian dari pemerintah papua,agar manusia papua juga dapat merasakan kenikmatan diatas tananya sendiri demi terjadi kehidupan yang bahagia,dalam hal ini pemerintah menjadi agen utama untuk merubahkan supaya tidak terjadi lagi pengaruh yang melanda pada manusia papua pada umumnya,bila perlu pemerintah menciptakan perdasus untuk menjaga mobilitas yang terjadi pada manusia Papua.

 

Penulis adalah  Mahasiswa Papua,  Kuliah di Manado)*

 

#Mahasiswa dan Pemuda

Baca Juga, Artikel Terkait