Penyalagunaan Senjata Api, LBH Papua: Perlu Ada Tim Pemantau Penegakan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 di Papua

Cinque Terre
Manfred Kudiai

19 Hari yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Pemred Kabar Mapegaa (KM)
Ilustrasi. Ist

 

YOGYAKARTA, KABARMAPEGAA.com--Sesuai dengan infografis yang dilansir tabliodjubi.co.id disebutkan bahwa dalam pertengahan tahun 2019, telah terjadi 11 kasus penyalagunaan senjata api. Kesebelas kasus tersebut dilakukan oleh oknum anggota TNI dan oknum anggota Polri, seperti yang dilansir Jubi.co.Id, Edisi Juni, (13/2019) yang menyebutkan adanya sejumlah faktor diduga menyebabkan penyalahgunaan senjata api oleh anggota TNI/Polri. Hal tersebut dikatakan Lembaga Bantuan Hukum Papua  (LBH Papua) dalam pernyataan tertulis yang diterima media ini, Jumat, (02/8).

 

Sampai saat ini, penegakan hukum atas kesebelas kasus penyalahgunaan senjata api tersebut belum terlihat kejelasannya sehingga tentunya akan melahirkan berbagai pertanyaan dari khalayak publik terkait keseriusan aparat penegak hukum dalam memerangi tindak pidana penyalahgunaan senjata api di Papua.

 

Dalam rangka menyoroti penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan senjata api di Papua, pada tanggal 1 Agustus 2019, Penjabat Sementara Kepala Devisi Sipil Politik LBH Papua bersama beberapa mahasiswa fakultas hukum universitas cenderawasih yang magang di kantor LBH Papua mengelar diskusi terbatas membahas persoalan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan senjata api.

 

Dikusi tersebut diawali dengan mahasiswa magang mempersentasikan hasil penelusuran kasus tindak pidana penyalahgunaan senjata api yang terjadi di Papua yang telah diproses hingga memiliki putusan pengadilan dalam periode 2017 – 2019.

 

Dari hasil pencarian itu ditemukan 2 (dua) kasus, yaitu : Kasus Penembakan Nelayan Tradisional Papua oleh oknum anggota TNI di Timika (2017) dan Kasus Penembakan Masyarakat Sipil oleh oknum anggota Brimob di timika (2018).

 

 Dalam Kasus pertama, didakwakan dengan dua pasal "Kesatu : pasal 351 ayat (3) jo ayat (2) KUHP atau Kedua : pasal 359 KUHP jo pasal 360 ayat (2) KUHP" dan diproses dengan Nomor Perkara : 361-K/PM.III-19/AD/XII/2017 pada Pengadilan Militer. Sedangkan kasus kedua, didakwakan dengan pasal 359 KUHP dan dipproses dengan nomor perkara : 45/Pid.B/2018/PN Tim pada Pengadilan Negeri Kota Timika.

 

Dalam analisanya, ditemukan fakta dalam kedua kasus diatas baik yang dilakukan oleh oknum anggota TNI maupun oknum anggota Brimob mengunakan senjata api sebagai alat eksekusinya.

 

 Sementara, dalam melakukan tindaknya dalam kasus pertama oknum anggota TNI tidak sedang melakukan tugas dan bahkan tidak dalam keadaan terancam karena diserang oleh korban.

 

Dalam kasus kedua, oknum anggota Brimob sedang dalam tugas namun tidak mengunakan pendekatan Pasal 48, huruf b, Perkap Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian) :1. menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas ; 2. memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti,angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan 3. memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.

 

Dengan berdasarkan pada analisis fakta hukum diatas, sangat tidak relefan jika pasal 359 KUHP yang bunyinya : “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun” digunakan untuk menuntut kedua tindak pidana yang dilakukan oknum anggota TNI dan oknum anggota Brimob.

 

Sesuai dengan analisis fakta hukum diatas, selayaknya dalam penuntutan kedua kasus diatas oditut/ polisi militer dan penyidik polisi mengunakan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "ORDONNANTIETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dalam penegakannya.

 

Hal itu disebutkan berdasarkan fakta kejadian serta rumusan Pasal 1, Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "ORDONNANTIETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor  8 Tahun 1948, sebagai berikut:

 

Pasal 1

"Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun."

 

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, kami menilai bahwa pengunaan pasal 351 ayat (3) jo ayat (2) KUHP atau pasal 359 KUHP jo pasal 360 ayat (2) KUHP dalam kasus pertama dan pengunaan pasal pasal 359 KUHP dalam kasus kedua menunjukan fakta ketidakprofesionalan aparat penagak hukum pada tahapan pengumpulan penentuan peristiwa hukum (penyelidikan) dan pengumpulan alat bukti (penyidikan) baik oleh Oditut atau Polisi Militer bagi tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota TNI mengunakan sistim peradilan pidana militer dan penyidik bagi tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota Brimob mengunakan sistim peradilan pidana,” paparnya dalam penyataan sikap LBH Papua.

 

Melalui mekanisme penegakan hukum terhadap oknum anggota TNI dan oknum anggota Brimob diatas, pada perkembangannya dalam penegakan hukum semua tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota TNI dan oknum anggota Polri di papua akan mendapatkan perlakukan yang sama dengan penegakan hukum terhadap kedua kasus diatas.

 

Untuk itu, dalam rangka mengawal penegakan hukum terhadap 11 Kasus tindak pidana penyalagunaan senjata api yang terjadi di tahun 2019 dan semua kasus penyalagunaan senjata api yang terjadi sebelum tahun 2019 mendapatkan perlakukan yang sama dua kasus tindak pidana yang dilakukan oleh oknum anggota TNI dan oknum anggota Polri maka perlu adanya Tim Pemantau Penegakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 di Papua yang akan bertugas mengawal penegakan hukum semua kasus tindak pidana penyalahgunaan senjata api mulai dari Tahapan Penyelidikan dan Penyidikan (di Oditut/polisi militer atau penyidik polisi), Prapenuntutan (oditut atau kejaksaan), Penuntutan (Pengadilan Militer atau Pengadilan Negeri) dan eksekusi putusannya (Lapas).

 

Pewarta: Manfred Kudiai/KM

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

Baca Juga, Artikel Terkait