Penyataan Mendagri Dibantah Legislator dan Gereja Baptis Papua

Cinque Terre
Manfred Kudiai

4 Bulan yang lalu
NASIONAL & DUNIA

Tentang Penulis
Pemred Kabar Mapegaa (KM)
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (9/3/2020).KOMPAS.com/Haryantipuspasari)

 

 

NABIRE, KABARMAPEGAA.com-- Menteri Dalam Negeri ( Mendagri), Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D  menyatakan pihaknya tidak menyetujui adanya wacana kebijakan penutupan sebagian hingga seluruh akses masuk ke daerah yang direncanakan oleh pemerintah Provinsi Papua. Namun pernyataan tersebut dibanta Legislator Papua dan surat protes terbuka kepada Menteri Dalam Negeri Indonesia oleh Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua.

 

“Tak setuju papua tutup akses. Apa maunya Pak mendagri?” terang Legislator Papua Lalurenzius Kadepa, kepada awak media via pesan eletronik. Rabu, (25/03).

 

Kadepa menjelaskan, kita di Papua harus lakukan hal ini demi keselamatan rakyat Papua yang sudah sedikit di Republik ini jangan berpikiran lain dengan keputusan Forkopinda Papua semua ini hanya untuk cegah penularan virus di Papua.

 

“Ini Keputusan bersama Gubernur dan Wakil gubernur, DPR Papua, MRP Papua, Kapolda dan seluruh jajaranya,  Panglima Kodam Cenderawasih. Kabinda,  Lantamal X. Lanut. Para Bupati & Wali Kota, Bank Indonesia Region Papua, BULOG, PELNI, PERTAMINA dll. Dan seluruh rakyat menginginkan akses masuk keluar dari ke Papua di tutup untuk sementara waktu,” bebernya.

 

Kadepa menambakan: “Saya meminta Forkopinda Papua jalankan saja keputusan yang sudah ditetapkan bersama pada hari Selasa, 24 Maret 2020, untuk keselamatan rakyat kita bukan takut tetapi gerakan waspada merupakan keputusan yang terbaik demi keselamatan rakyat sehinga pak Tito Karnavian (Mendagri) dan semua pihak di Jakarta mohon untuk tidak berpendapat lain dengan Keputusan yang di ambil lewat rapat forkopinda Papua.”

 

Lanjut Kadepa, mari kita dukung keputusan Forkopimda Papua ( Selasa,24 Maret 2020) terkait Covid19 ini, dan sekali lagi pak Mendagri mohon jangan berpendapat lain terkait Keputusan pencegahan menularnya virus di Papua.

 

Sementara Itu, surat protes terbuka kepada Menteri Dalam Negeri Indonesia kembali dikeluarkan Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis West Papua, Presiden,Dr. Socratez S. Yoman, MA.

 

“Yang terkasih, Saudara Dr. Tito Karnavian, saya bangga karena dari jutaan orang Indonesia yang terdidik dan pandai, dari antara mereka, Anda dianugerahkan oleh Tuhan sebagai Menteri Dalam Negeri dengan posisi sentral atau sangat penting sebagai dinamisator, stabilitator dan administrator serta motivator dalam dinamika seluruh pemerintahan di Indonesia,” paparnya.

 

Karena itu, lanjutnya, sebagai sahabat yang baik, sahabat yang tidak menjilat, saya mau sampaikan kritik membangun kepada Anda. Saya menyadari, bahwa Anda dan saya mempunyai perbedaan ideologi yang tajam dan tidak akan pernah ketemu sampai dunia berakhir karena Anda Melayu dan saya Melanesia.

 

“Tetapi, perbedaan itu tidak memisahkan Anda dan saya dalam nilai kemanusiaan dan kesetaraan di hadapan TUHAN. Anda dan saya adalah sama-sama manusia yang diciptakan oleh Allah. Berfirmanlah Allah: "Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita,... (Kejadian 1:26).”

 

Kata Yoman, dalam ukuran mata Tuhan, Anda dan saya diciptakan oleh TUHAN sebagai gambar dan rupa Allah. Dalam semangat ini, saya datang memberikan saran, masukan, kritik dan perbaikan yang membangun. Seperti Pemazmur raja Daud menasihati Anda dan saya. "Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya" (Amsal 27:17).

 

“Dalam posisi sentral sebagai Menteri Dalam Negeri, Anda seharusnya menciptakan harmonisasi antara pusat dengan daerah untuk menjamin keberlangsungan pembangunan dalam iklim yang sejuk, aman dan damai. TETAPI, sayang, Anda sepertinya sudah ciptakan iklim kegaduhan dan keributan khusus terhadap rakyat West Papua dari Sorong-Merauke,” ujarnya.

 

Menurutnya, anda melakukan kesalahan dan kekeliruan yang tidak mencerminkan sebagai seorang menteri yang membangun dan memajukan rakyat Indonesia di Papua dengan nilai kejujuran dan kebenaran dan berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Anda mempunyai prasangka-prasangka buruk sangat kental terhadap kami Orang Asli Papua, ras Melanesia.

 

“Yang terhormat Saudara Tito, pada Senin, 23 Maret 2020, saya menulis artikel ini, dan saya membagikan kepada semua orang melalui akun facebook saya.”

 

"Kalau pejabat tinggi negara yang bertugas di Papua dan Papua Barat tidak setuju dengan lockdown Papua dan Papua Barat, berarti sekarang sudah menjadi jelas di depan umum, bahwa orang itu selama ini bekerja sama dengan Iblis untuk memusnahkan orang asli Papua. Sekarang dia menggunakan dan bekerjasama dengan virus corona-covid-19 menjadi alasan untuk memusnahkan orang asli yang sudah sedikit ini," kata Gembala Dr. Socratez S.Yoman

 

Saudara Tito, di Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (24/3/2020), Lanjut Yoman, Anda mengatakan: "Sama sekali tidak menyetujui" penutupan akses atau lockdown wilayah Papua yang dilakukan oleh bapak gubernur Papua sebagai langkah preventif, proteksi dan meminimalisi bahaya virus corona/covid 19 yang benar-benar bahaya mengancam kemanusiaan secara global.

 

“Menurut saya, Rapat Forkompinda di Gedung Negara, Jayapura, Jumat (20/3/2020), bersama-sama Gubernur Papua Lukas Enembe, mereka mengambil keputusan bijaksaba untuk melindungi rakyat Papua dari serangan covid 19 yang penyebaran lebih cepat dan mematikan itu.”

 

“Saudara Tito, rakyat Papua, khusus Orang Asli Papua sudah cukup lama menderita atas kekejaman, kekerasan dengan operasi militer yang membantai rakyat kami sampai masih berlangung di Nduga, Intan Jaya dan di gunung emas. Anda jangan membunuh kami dengan cara tidak setuju dengan keputusan gubernur Papua untuk lindungi rakyat Papua untuk 14 hari,” beber dia dalam surat terbuka.

 

Lanjut, Yang terhormat pak Tito, penutupan akses ke Papua pulau emas dan pulau yang penuh dengan madu dan susu, HANYA selama 14 hari, tidak 14 minggu, atau 14 bulan.

 

“Saudara Tito, kami sebagai Orang Asli Papua sangat mengerti dan sudah faham, maksud dan tujuan Anda. Karena kita sudah bersama waktu yang cukup selama 58 tahun sejak 1961-2020. Jadi, apakah ada ruang sedikit untuk hargai kami Orang Asli Papua?” tanya Yoman.

 

 

Pewarta: Manfred Kudiai/KM

#Pemerintahan

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

Baca Juga, Artikel Terkait