PERINGATAN HARI BERSEJARAH ORANG PAPUA RUMPUN MELANESIA MENGGUNAKAN MEKANISME UU NOMOR 9 TAHUN 1998 MERUPAKAN HAK KONSTITUSIONAL

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

16 Hari yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Yogyakarta Jumat, (30/11/2018).(Foto Doc.Emanuel Gobay/KM)

 

Oleh, Emanuel Gobay)*

 

Pendahuluan

ARTIKEL, KABARMAPEGAA.com--Secara Nasional Indonesia, pengakuan atas orang Papua adalah rumpun Melanesia dengan kebudayaan, sejarah, adat istiadat dan bahasa yang berbeda dengan penduduk Indonesia lainnya tercermin dalam dasar menimbang lahirnya UU Otsus sebagai berikut : Penduduk asli di Provinsi Papua adalah salah satu rumpun dari ras Melanesia yang merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia yang memiliki keragaman kebudayaan, sejarah, adat istiadat dan bahasanya sendiri.[1] Berkaitan dengan sejarah, secara tegas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dapat memberikan arahan untuk dilakukan “klarifikasi sejarah” sebagaimana termuat pada pasal 46 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Atas dasar itu, jika pada praktiknya ada seorang atau sekelompok orang memperingati hari-hari bersejarah penduduk asli Papua menggunakan mekanisme demokrasi yang legal di Indonesia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagai contohnya : “merayakan tanggal 1 Desember 1961 sebagai hari Kemerdekaan Negara West Papua sudah sewajibnya dipandang sebagai bagian langsung dari kegiatan “klarifikasi sejarah penduduk asli Papua” dan “merupakan bagian langsung dari impelementasi Hak Politik dan Kebebasan Berekspresi penduduk asli papua” yang diekspresikan menggunakan mekanisme demokrasi yang legal di Indonesia.

 

Apabila perayaan 1 Desember 1961 bertujuan untuk menuntut penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran dan perlindungan Hak Asasi Manusia penduduk asli Papua maka eksistensinya menjadi satu kesatuan dari dasar menimbang lahirnya UU Otsus sebagai berikut : “telah lahir kesadaran baru di kalangan masyarakat Papua untuk memperjuangkan secara damai dan konstitusional pengakuan terhadap hak-hak dasar serta adanya tuntutan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pelanggaran dan perlindungan Hak Asasi Manusia penduduk asli Papua”.[2] Dengan demikian, penghargaan atas ekspresi sejarah yang merupakan bentuknya dari kegiatan klarifikasi sejarah yang bertujuan untuk menyelesaian pelanggaran dan perlindungan HAM penduduk asli yang diwujudkan menggunakan mekanisme demokrasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum wajib dilindungi, dihormati, dihargai dan ditegakan sebagaimana ditegaskan dalam prinsip-prinsip sebagamana termuat dalam dasar menimbang lahirnya UU Otsus sebagai berikut : pemberlakuan kebijakan khusus dimaksud didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan terhadap etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, Hak Asasi Manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara.[3] Atas dasar itu, secara hukum tidak dapat diperdebatkan lagi jika orang papua mengekspresikan sejarahnya diseluruh wilayah Indonesia dan bahkan dunia sebab eksistensinya dijamin dalam Deklarasi Internasional tentang HAM, UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekosob dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipol.

         

Dasar Hukum

1. Hak Atas Identitas

Sesuai dengan dasar menimbang UU Otsus telah menyimpulkan bahwa orang Papua adalah rumpun Melanesia yang memiliki kebudayaan, sejarah, adat istiadat dan bahasanya sendiri. Secara Nasional Indonesia, eksistensi kebudayaan, sejarah, adat istiadat dan bahasa secara tegas dijamin dalam UUD 1945 pada pasal 28i ayat (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selain itu, telah diatur dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, pasal 6 ayat (1) sebagai berikut : (1) Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah. Menyangkut kewajiban jaminan dan perlindungan hukum terhadap eksistensi hak atas identitas dalam Negara Indonesia oleh negara melalui pemerintah diseluruh wilayah Indonesia secara tegas diatur dalam  UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik, pada Pasal 27 “Di Negara-negara di mana terdapat golongan minoritas berdasarkan etnis, agama atau bahasa, orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok minoritas tersebut tidak dapat diingkari haknya, dalam komunitas bersama anggota lain dari kelompok mereka, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agama mereka sendiri atau untuk menggunakan bahasa mereka sendiri”. Oleh karena itu, secara khusus menyangkut hak atas identitas orang Papua dalam bentuk sejarah, dalam rangka menggali, mengangkat dan meluruskan sejarahnya telah diakomodir dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua pada pasal 46 ayat (2) huruf a : melakukan klarifikasi sejarah Papua merupakan sesuatu aktivitas yang legal dan wajib dilindungi, dihormati, dihargai dan jamin eksistensinya oleh negara melalui pemerintah sebagaimana perintah UUD 1945, pasal 28i ayat (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

 

2. Hak Kebebasan Berpikir dan Berekspresi

Secara umum menyangkut kebebasan berpikir sesuai hati nurani dan menyatakan pendapat telah diatur dalam UUD 1945, Pasal 28e ayat (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya dan Pasal 28e ayat (3)  yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, telah dijamin dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pada Pasal 23 ayat (1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya dan ayat (2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa dan Pasal 24 ayat (1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat dan berserikat untuk maksud-maksud damai. Dalam rangka melaksanakan kebebasan berekspresi secara jelas telah diberikan petunjuk oleh UUD 1945 Pasal 28 sebagai berikut : Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hal yang dimaksud juga dijelaskan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 25 yang menyatatakan bahwa Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Undang-undang yang dimaksud dalam kedua aturan diatas telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum. Atas dasar itu dapat disimpulkan bahwa apabila pada praktiknya ada seorang atau sekelompok orang yang akan menyatakan kebebasan berkpikir sesuai hati nuraniya dimuka umum dengan menggunakan mekanisme demokrasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum maka eksistensinya wajib dilindungi oleh negara melalui pemerintah sebagaimana perintah UUD 1945, pasal 28i ayat (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

 

3. Hak Berjuang Secara Kolektif Hak Orang Papua Rumpun Malanesia

Secara tegas dalam pertimbangan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua pada huruf e telah menegaskan bahwa “penduduk asli di Provinsi Papua adalah salah satu rumpun dari ras Melanesia yang merupakan bagian dari suku-suku bangsa di Indonesia yang memiliki keragaman kebudayaan, sejarah, adat istiadat, dan bahasa sendiri”. Dengan demikian seluruh generasi muda orang Papua dan seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk menikmati semua hak yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28C ayat (1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia” dan ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. Selain itu, diatur juga dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pada Pasal 15 Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Atas dasar itu, seluruh generasi muda Papua dan seluruh warga negara Indonesia memiliki hak dan kebebasan untuk memperjuangkan secara kolektif hak orang Papua rumpun Malanesia di seluruh wilayah Indonesia dan bahkan secara Internasional. 

 

Analisis Hukum

Pada prinsipnya pemberlakuan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum memiliki tujuan sebagaimana diatur pada Pasal 4 yaitu Tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah sebagai berikut:

  1. mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  2. mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
  3. mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi;
  4. menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

 

Pada prinsipnya setiap orang ataupun kelompok yang menggunakan mekanisme demokrasi sebagaimana dijamin dalam UU Nomor 9 tahun 1998 memiliki hak sebagaimana diatur pada Pasal 5 yaitu Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk :

  1. mengeluarkan pikiran secara bebas;
  2. memperoleh perlindungan hukum.

Selain itu setiap orang ataupun kelompok yang menggunakan mekanisme demokrasi dimaksud memiliki kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 6 yaitu “Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

  1. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
  2. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
  3. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum;
  5. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

 

Dalam melakukan kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum sesuai UU Nomor 9 Tahun 1998, aparat pemerintah memiliki kewajiban sebagaimana diatur pada Pasal 7 yaitu Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

  1. melindungi Hak Asasi Manusia (HAM);
  2. menghargai asas legalitas;
  3. menghargai prinsip praduga tidak bersalah; dan
  4. menyelenggarakan pengamanan.

Selain aparat pemerintah, secara umum masyarakat sekitar juga berperan sebagaimana diatur pada Pasal 8 yaitu ; “Masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai”.

 

Kesimpulan

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peringatan tanggal 1 Desember 1961 oleh orang Papua rumpun Melanesia dan orang Indonesia menggunakan mekanisme demokrasi yang dijamim dalam UU Nomor 9 tahun 1998 merupakan hak konstitusional di Indonesia. Apabila pada prakteknya terdapat pembatasan terhadap ekspresi kebudayaan, adat istiadat serta sejarah khususnya ekspresi sejarah politik orang Papua yang jatuh pada tanggal 1 Desember tiap tahunnya maka sudah pasti tindakan pembatasan tersebut terkategori sebagai tindakan pelanggaran UU Nomor 9 Tahun 1998 junto UU Nomor 39 Tahun 1999 tetang HAM dan sekaligus pelanggaran UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua. Mengingat kedua hal diatas merupakan bagian dari identitas yang dijamin pada Pasal 28i ayat (3), UUD 1945 sehingga pembatasannya menunjukan fakta pelanggaran UUD 1945, Pasal 28i ayat (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu serta melaluinya secara langsung membuktikan pelanggaran UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik.

 

Penulis adalah Pengacara HAM yang Bekerja di Lembaga Bantuan Hukum Papua)*

 

 

 


[1] Dasar menimbang huruf e, UU Otsus

[2] Dasar menimbang huruf j, UU Otsus

[3] Dasar menimbang huruf I, UU Otsus

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait

Tidak ada artikel terkait