Perlunya Kelompok Sosial Menghadap Masalah Perjuangan Keadilan Secara Utuh Bagi Papua

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

3 Bulan yang lalu
SOSIAL DAN BUDAYA

Tentang Penulis
Admin Redaksi Kabar Mapegaa Online
Foto: Doc Emanuel Gobai

 

Oleh Emanuel Gobai

"Kelompok agama, Adat, Perempuan, Pemuda dan Partai Politik, Sarana Politik Adu Domba Orang Papua"

 

  1. Pendahuluan

ARTIKEL, KABARMAPEGAA.com—Sejak awal bangsa asing menginjakan kaki di papua mereka mengesampingkan realitas kehidupan orang papua dan selanjutnya memaksa orang papua mengakui, menghormati dan menjalankan semua sistem yang dikeluarkan dari struktur baru dan pengelompokan sosial buatan orang asing itu. Fakta itu berlangsung lama sehingga banyak orang papua (termasuk saya) yang tidak memahami struktur asli orang papua sendiri.

 

Jika diukur mengunakan realitas saat ini, struktur asing yang dimaksudkan adalah struktur negara. Didalamnya terdapat sarana pengelompokan manusia seperti : "kelompok agama, adat, perempuan, pemuda dan partai politik".

 

Ditengah realitas hidup orang papua berpapasan dengan struktur asing itu dimulai pada masa kolonialisme Belanda, Kolonialisme Jepang dan Kolonialisme Amerika, Konolonialisme Belanda, Kolonialisme PBB Melalui UNTEA dan Kolonialisme Indonesia dengan sekelumit persoalan didalamnya yang sampai saat ini muncul pertanyaan apakah telah mampu dipetakan dan ditangani oleh kelompok agama, adat, perempuan, pemuda dan politik yang ada ?.

 

Fakta membuktikan bahwa kelompok agama di papua sejak awal kehadirannya berusaha membumi hanguskan aliran keyakinan adat yang distiqma kafir dan kuasa gelap. Fakta membuktikan kaum perempuan biarkan mama papua berdagang diemperan jalan dengan modal ala kadarnya. Fakta membuktikan tokoh adat dibentuk oleh pemerintah dan perusahaan untuk merampas tanah adat. Fakta membuktikan tokoh pemuda dijadikan mata-mata untuk membungkam ruang demokrasi pemuda yang kritis. Fakta membuktikan politisi hanya memanfaatkan persoalan ekosob rakyat untuk kepentingan jabatan dan uang.

 

Sampai hari ini setiap kelompok itu tidak mampu berbicara terkait persoalan militerisme, perburuhan, pencurian kayu, pencurian ikan, persoalan degradasi budaya dan lain sebagainya karena persoalan itu bukan menjadi bagian dari konsentrasi isu kelompok agama, adat, perempuan, pemuda dan politik praktis.

 

Semua fakta itu membuktikan bahwa pengelompokan sosial tersebut tidak layak bagi kondisi papua yang hidup ditengah jutaan persoalan disegala sektor dan isu. Dengan demikian maka dibutuhkan kelompok sosial baru yang sesuai dengan sektor dan isu agar dapat ditangani semua persoalan itu persektor dan perisu.

 

  1. Kelompok Sosial Buatan Asing Sarana Adu Domba Yang Ideal Bagi Indonesia.

Berkaca dari sejarah VOC menguasai kerajaan-kerajaan dari Sabang sampai dengan Tidore dengan mengunakan pendekatan pengelompokan manusia kedalam kelompok agama mereka mampu mengadudomba Islam dengan adat sehingga terjadi perang padri di Sumatra demi mendapatkan pengaruh atas kedua kelompok di Sumatera.

 

Dengan mengunakan kelompok Adat mereka mengadudomba keluarga dalam kraton Surakarta yang berujung pada terciptanya dua keraton di Jawa tengah bagian Selatan demi menanamkan pengaruhnya atas kedua kesultan tersebut melalui perdamaian yang difasilitasi oleh VOC.

 

Dengan mengunakan Adat mereka mengadudomba kesultanan Tidore dan orang Ambon demi mendapatkan penguasaan atas cengkeh dan fakta politik adu domba yang mereka prakekan ditempat lainnya.

 

Mengingat pengelompokan sosial yang sama masih digunakan oleh Indonesia sehingga yang pasti skenario politik adu domba itu akan terus dirasakan dalam kehidupan orang Papua saat ini.

 

Dalam konteks adat misalnya Freeport dan Pemerintah menujuk dan mencopot Bapak Thom Beanal dari LSM bentukannya selanjutnya memberikan jabatan komisaris atas dasar beliau adalah putra daerah setempat. Atas posisi itu tentunya melahirkan amarah dalam diri putra daerah yang diperlakukan berbeda sehingga terkadang terjadi tuduh menuduh yang berujung konflik sosial. Sementara konflik terjadi beberapa putra daerah yang menjadi Buruh tetap diisap keringatnya delapan jam lebih untuk memenuhi target eksploitasi tahunan.

 

Sementara itu, dalam kelompok Agama disibukan dengan konflik agama antara Islam vs Kriten atau Kristen vs Kristen seperti yang terjadi di Sorong dan Tolikara beberapa waktu lalu. Atau antara kristen dan sosialis yang sedang digembar gemborkan beberapa waktu belakang ini. Bahkan disaat ini beberapa agamawan dipercayakan membentuk oranisasi masyarakat dan terlibat dalam persoalan politik seperti yang dilakukan oleh JDP yang ditunjuk pemerintah untuk mempersiapkan Dialog Jakarta Papua di bawah pimpinan Pastor Neles Tebay, Pr.

 

Selain itu terkadang secara tegas negara menekan tokoh agama agar tidak berbicara tentang persoalan politik papua merdeka dengan dalil yang halus seperti agama dilarang berpolitik. Selain itu dalam kelompok pemuda antara aktivis hak politik papua dengan oraganisasi milisi Indonesia seperti Barisan Merah Putih.

 

Dalam bidang politik misalnya pertarungan antara partai satu dengan partai lainnya yang berujung konflik sosial yang berdarah-darah demi merebut kursi eksekutif dan legislarif.

 

Di tengah praktek skenario politik adu domba itu berlangsung, perampasan tanah adat masif berlangsung dimana masyarakat adat pemilik tanah adat sendiri yang pasang badan berjuang melawan militer yang dibayar untuk melindungi perusahaan. Pencurian kayu terus terjadi dengan dalil alih fungsi lahan dari hutan primer menjadi lahan sawit. Jutaan areal tempat meramu dan berburu serta hutan sagu dirampas oleh pemerintah dan disetahkan kepada investor selanjutnya masyarakat adat dipaksa untuk bekerja menjaga dan panen sawit dengan iming-iming 25 tahun kemudian akan diberikan sertifikat seakan-akan masyarakat adat adat adalah pendatang ditanah adatnya. Praktek pencurian ikan oleh nelayan asing dipelihara negara melalui mentri kemaritiman dan Angkatan Laut. Selain itu penangkapan, pemerkosaan, penganiayaan dan pembunuhan terus terjadi.

 

Diatas fakta itu kelompok agama, adat, perempuan, pemuda dan politik yang difasilitasi negara sering berbicara namun tidak digubris sehingga banyak yang bosan dan memilih diam. Jika masih berbicara maka stiqma separaris, makar, penghambat pembangunan dan pengacau keamanan akan disandang oleh tokoh masyarakat yang berbicara banyak memprotes ketidakadilan yang terjadi. Sementara itupula beberapa tindakan yang disebutkan diatas terus dilakukan oleh negara melalui BUMN dan perusahaan swasta yang dibeck up oleh alat keamanan negara indonesia.

 

Fakta tersebut wajib disikapi secara serius agar orang papua tidak terputar dalam skenario politik adudomba yang didukung oleh pengelompokan orang papua kedalam kelompok agama, adat, perempuan, pemuda dan politik praktis. Menurut saya hal itupulah yang membuat orang papua sangat dangkal melihat realitas persoalan yang terjadi karena berdiri dari posisi lain melihat persoalan yang lain pula, sebagai contohnya : "seorang agamawan melihat persoalan buruh atau seorang Adat melihat persoalan Agama atau seorang politisi melihat persoalan perempuan dari semua realitas itu pastinya akan berujung pada kesimpulan yang salah dan bahkan tidak akan menemukan akar masalah dan jalan keluar yang tepat".

 

Fakta itulah yang mayoritas mengantarkan orang papua khususnya mereka yang menempati kelompok sosial agama, adat, perempuan, pemuda dan politik selalu melihat persoalan hanya ditataran permukaan saja sehingga sagat muda dipatahkan argumentasinya dengan memberikan stiqma separatis dan makar oleh negara dan alat keamanan negara. Selanjutnya, melalui stiqma itu mereka membungkam segala ruang demokrasi bagi papua sementara segala bentuk ketidakadilan yang menguntungkan kepentingan ekonomi politik indonesia dan internasional berjalan dengan mulus tanpa hambatan.

 

Sudah saatnya tokoh agama, adat, perempuan, pemuda dan politikus praktis mulai berani nyatakan kekurangannya dan berani mencari cara ideal untuk mendorong wadah-wadah kecil dibawahnya untuk menangani persoalan sektoral seperti persoalan buruh, tani, nelayan, pedagang atau mama-mama papua, kaum miskin kota, anak jalanan, pekerja seks, anak telantar yang diberi lebel anak aibon dan lain-lain. Selain itu, persoalan berdasarkan isu seperti Pendidikan, kesehatan, hukum, militerisme dan lain sebagainya.

 

Semua itu dimaksudkan untuk mendekatkan orang papua pada jutaan persoalan yang sedang terjadi di seluruh tanah air papua.

 

C. Suksesnya Penanganan Persoalan Berbasis Kelompok Sosial Hadap Masalah Selama ini.

 

Usulan mendesak perubahan kelompok sosial sarana politik adu domba diatas, disampaikan berdasarkan fakta konflik ekonomi politik antara Pemerintah Indonesia vs PT. Freeport Mc Morand Gold And Copper beberapa tahun lalu yang mengorbankan 8.000-an lebih buruh Freeport yang kini bertahan dengan menjalankan hak mogok hingga saat ini (2018) menunjukan sebuah kemajuan yang cukup menarik. Kemajuan itu tentunya tidak mampu diuraikan oleh seorang pemuda yang bukan Buruh atau bahkan seorang agamawan yang bukan buruh atau bahkan seorang adat yang bukan buruh atau bahkan oleh seorang aktivis hak politik papua yang bukan sebagai seorang Buruh.

 

Selain itu kemajuan yang dirasakan oleh mama-mama papua bersama Alm. Rober Jitmau dan SOLPAP dengan modal apa adanya mampu bersaing dengan pedagang non papua yang memiliki modal tinggi bahkan disuplai oleh Bank Papua melalui program UMKM. Kemajuan yang dirasakan mama-mama papui tidak mungkin dipahami oleh tokoh perempuan papua di lembaga kultur (MRP) atau bahkan di lembaga eksekutif serta legislarif yang bukan sebagai pedagang mama-mama papua atau bahkan oleh seorang aktivis perempuan atau mahasiswi yang bukan sebagai pedagang mama-mama papua.

 

Kemajuan yang dirasakan oleh masyarakan adat marind anim dalam mempertahankan tanah adat dari Proyek Miffe yang hingga saat ini masih tetap berjuang. Selain itu, oleh Masyarakat Adat Arso dalam berjuang melawan PTPN II yang sudah dan ingin merampas Tanah Adat sejak tahun 1980-an yang masih betahan sampai sekarang. Dimana keberhasilan itu tidak mungkin dirasakan oleh Agamawan yang bukan sebagai Masyarakat Adat Marind Anim yang sedang melawan investor atau bahkan tidak mungkin dirasakan oleh Politikus Praktis di Partai yang bukan sebagai Masyarakat Adat Arso.

 

Beberapa keberhasilan dapat terjadi karena pengelompokan sosial berbasis sektor yang terbangun sehingga dapat ditemukan keberhasilan. Meskipun diketahui bersama bahwa mereka belum mendapatkan kemenangan akan tetapi kefokusannya dalam memperjuangkan persoalannya yang masih terlihat sampai saat ini. Malah yang sungguh disayangkan adalah kelompok Agama, Adat, Perempuan, Pemuda dan Politikus tidak memperdulikan yang diperjuangkan oleh Buruh, Mama Papua dan Masyarakat Adat. Justru yang lucu malah Perusahaan dan Negara mengunakan Pemerintah daerah dan Agamawan untuk membungkam perjuangan buruh atau bahkan terjadi tumpang tindih antara perjuangan aktivis pemuda mahasiswa yang menyerukan tutup Freeport sementara Buruh Freeport sedang mengunakan hak mogoknya dalam perjuangan melawan Perusahaan dan Pemerintah.

 

Fakta diatas menunjukan keefektifan pengelompokan sosial sektoral yang maju. Melalui kemajuan itu menunjukan fakta ketidakjelasan terkait sikap kekompok agama, adat, perempuan, pemuda dan politisi sebab semuanya diam bahkan ada yang mau dimanfaati untuk menciptakan politik adu domba.

 

Dengan melihat kesuksesan gerakan buruh memperjuangkan haknya yang telah berlangsung selama 1 tahun lamanya menunjukan fakta kesuksesan pengelompokan sosial berbasis sektoral yang berhadapan langsung dengan masalah serta memiliki tuntutan dan solusi yang pro terhadap nasib buruh.

 

Dengan demikian sudah saatnya dibentuk kelompok sosial berbasis sektor, seperti :

  1. Serikat buruh
  2. Serikat tani
  3. Serikat nelayan
  4. Serikat pemuda jalanan
  5. Serikat pedagang mama papua
  6. Serikat Mahasiswa
  7. Serikat Perempuan

 

Selain itu, wajib bikarya untuk mendorong struktur sosial berbasis isu, seperti :

    1. Forum peduli kesehatan
    2. Forum peduli pendidikan
    3. Forum peduli ekonomi
    4. Forum peduli budaya
    5. Forum peduli anak dan perempuan
    6. Forum peduli kesejahteraan
    7. Forum peduli lingkungan
    8. Forum pemantau pemerintah
    9. Forum Pemantau Hukum dan HAM
    10. Forum anti militerisme dll.

Semua itu dimaksudkan hanya untuk menciptakan kelompok sosial yang hadap masalah dan dapat menganalisa soal hingga akarnya selanjutnya menemukan musuh utama dan menetapkan jalan keluar untuk diperjuangkan. Dengan kondisi demikian pastinya tidak saling sikut dan bakan saling bertentangan dalam memperjuangkan masing-masing jalan keluarnya. Melaluinya akan menaikan status persoalan secara objektif dan tidak dapat dimanfaatkan oleh siapapun baik kawan maupun lawan.

 

D. Penutup.

Sudah saatnya orang papua keluar dari skenario politik adu domba mengunakan rekayasa pengelompokan orang papu kedalam kelompok agama, adat, perempuan, pemuda dan politisi yang diterapkan sejak jaman VOC, Hindia Belanda, Jepang dan Amerika Serikat, Hindia Belanda, PBB melalui UNTEA dan Indonesia.

 

Ditengah situasi papua yang sedang dirundung masalah dari segala sektor dan isu sudah sewajibnya menciptakan struktur sosial taktis yang mampu tanggap masalah, menemukan musuh utama dan menetapkan jalan keluarnya sesuai sektor dan isu.

 

Prinsipnya orang sakit kaki, tangan, kepala, mata, telingga, perut dan pikiran tidak bisa diobati dengan satu obat saja yaitu obat jantung. Pastinya semua sakit memiliki obatnya masing-masing karena sumber penyakitnya berbeda-beda.

 

Mungkin analogi itu tepat untuk mengambarkan kondisi umum persoalan papua dan sikap mayoritas orang papua dalam menperjuangkan jalan keluarnya yang berujung pada satu pikiran yaitu pemenuhan hak politik yang jelas-jelas selalu distiqma separatis dan makar yang telah membangun dinding ketakutan karena traumatik. Ditambah lagi dengan penerapan skenario politik adu domba yang sukses membuat orang papua sendiri sulut untuk bersatu sekalipun mimpi politiknya sama.

 

Untuk keluar dari ruang hampa yang telah lama meninabobokan orang papua dalam stiqma dan politik adu domba maka ditegaskan kepada kelompok agama, adat, perempuan, pemuda dan politisi untuk segerah membentuk kelompok sosial berbasis sektoral dan isu agar dapat menghadapkan kelompok pada persoalan riel yang terjadi di papua selanjutnya menemukan musuh utama dan menentukan jalan keluarnya secara objektif.

 

Percayalah bahwa semua kelompok sosial baru itu, akahirnya akan mengunakan prinsip seribu jalan menuju roma sebagai prinsip menuju perwujudan mimpi bersama seluruh orang papua di bawah kolong langit.

 

"Kritikanmu Adalah Pelitaku"

Penulis adalah Pascasarjana Hukum Bekerja di LBH Yogyakarta.

Baca Juga, Artikel Terkait