Pernyataan Sikap AMP Komite Kota Malang

Cinque Terre
Yunus Eki Gobai

2 Bulan yang lalu
NASIONAL

Tentang Penulis
Contributor
Puluhan aktivis Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Malang. Foto: Dok AMP

 

Salam Pembebasan Nasional Bangsa West Papua

 

Amolongo, Nimo, Koyao, Koha, Kinaonak, Nare, Yepmum, Dormum, Tabea Mufa, Walak, Foi Moi, Wainambe, Nayaklak

Wawawawawawa...wa...wa...wa...wa!

 

Perlawanan yang dikobarkan oleh rakyat Papua telah terjadi sejak awal tahun 60an, bahkan jauh sebelum tahun-tahun itu pula, gerakan perlawanan untuk memperoleh hak kemerdekaannya telah dikumandangkan oleh rakyat Papua, konflik yang terjadi di atas tanah Papua telah berlangsung selama 59 tahun tanpa henti, diawal oleh operasi militer oleh Indonesia terhadap bangsa Papua yang kemudian menganeksasi bangsa West Papua.

Berawal dari operasi Trikora yang kemudian diklaim oleh Indonesia sebagai operasi untuk membebaskan bangsa Papua dari praktek kolonialisme Belanda, namun nyatanya bagi rakyat Papua hanyalah sebuah peralihan kekuasaan dari Penjajah lama kepada Penjajah yang baru, itu ditandai dengan berbagai operasi militer untuk mematikan gerakan perlawanan rakyat Papua yang pro kemerdekaan Papua Barat. Operasi Militer yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia justru menjadikan Papua sebagai ladang konflik, dimana banyak penangkapan, penculikan, pembunuhan dan pemerkosaan terhadap warga sipil (OAP), hal ini yang terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1961 hingga 2020 yang dimana akan menambah daftra pelanggaran HAM di Indonesia yang dimana sangat bertentangan dengan posisi Indonesia yang saat ini telah duduk sebagai anggota dewan HAM PBB.

Operasi Militer yang terjadi di daerah Nduga dan Intan Jaya dan berbagai wilayah di atas tanah Papua terus terjadi, laporan terbaru yang diberitakan oleh Media Lokal Papua (Suara Papua) menambah rekam jejak watak asli militer Indonesia yang tidak menghargai hak asal manusia (HAM) dan ruang kebebasan berekspresi yang dimiliki oleh rakyat Papua, padahal Indonesia sendiri telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) / Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik sejak tahun 2005 ke dalam hukum nasional.

Di sisi lain, otonomi khusus (Otsus) yang berlangsung selama 19 tahun terhitung sejak tahun 2001 di atas tanah Papua, justru tidak menambah ke-khususan apapun bagi rakyat Papua selain pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan pembungkaman ruang demokrasi terhadap suara dan aspirasi rakyta Papua untuk menuntut diadakannya referendum yang adil, ini menjadi bukti kuat bahwa otonomi khusus (Otsus) jilid satu yang diberlalukan di atas Tanah Papua gagal total.

Dari berbagai data yang dikeluarkan oleh berbagai peneliti independen maupun fakta yang terjadi dilapangan menunjukan bahwa angka kematian orang asli Papua (OAP) sangat tinggi, pelanggaran HAM di era otonomi khusus terus terjadi bahkan meningkat, angka kematian ibu dan anak untuk orang asli Papua (OAP) tidak sebanding dengan jumlah kelahiran, pembungkaman ruang berekpresi, padahal dalam Undang-Undang otonomi khusus telah mengatur tentang penuntasan HAM, Hak Sipil dan Politik, namun nyatanya Pemerintah Indonesia gagal menerapkan otsus di Papua. Banyak terjadi pelanggaran HAM, pembungkaman ruang demokrasi serta praktek kolonialisme yang dijalankan oleh Pemerintah Indonesia yang kemudian mengundang solidaritas dan dukungan dari rakyat Indonesia maupun Internasional, untuk mendukung Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai solusi paling demokratis bagi rakyat Papua, namun dalam perjalanannya solidaritas dari rakyat Indonesia yang tergabung di dalam Front rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) justru mendapatkan tekanan yang kuat dari Polisi dan Tentara Indonesia.

Salah satu bentuknya adalah dengan membungkam demokrasi yang ada di dalam kampus Unkhair, Ternate. Adalah Arbi M Nur dan kawan-kawan yang di Drop Out (DO) dari kampus hanya karena bersolidaritas untuk pelanggaran HAM yang terjadi di atas Tanah Papua, ini menjadi tanda tanya melihat posisi yang saat ini berada di dalam Dewan HAM PBB, dimana kampanye soal negara Indonesia yang menghargai hak menyampaikan pendapat dimuka umum dan menghargai HAM seperti disampaikan oleh diplomat Indonesia di PBB pada kenyataannya hanyalah sebuah “Lips Service” untuk membohongi negara anggota PBB.

Penindasan secara sistematis yang dialami oleh rakyat Papua terus berlangsung tanpa diketahui dunia luar, ditambah dengan disahkannya Undang-undang Omnibus Law oleh DPR RI demi melancarkan aktivitas keluar masuk investasi, tentu akan memperparah situasi yang dialami oleh rakyat Papua saat ini, dimana hak hidup masyarakat adat yang terdapat diseluruh tanah Papua akan dikuasai negara demi kepentingan kapitalisme internasional. Oleh sebab itu, kami yang tergabung di dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menuntut agar :

 

Pertama, Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua!

Kedua, Tolak OTSUS Jilid II

Ketiga, Bebaskan seluruh tahanan politik West Papua!

Keempat, Tarik militer organik dan non-organik dari tanah West Papua!

Kelima, Hentikan Operasi Militer di Nduga, Intan Jaya dan Seluruh Tanah Papua!

Keenam, Usut tuntas dan adili pelaku pelanggaran HAM di Papua!

Ketujuh,  Buka Akses Jurnalis Asing selua-luasnya ke tanah Papua!

Kedelapan, Cabut SK Rektor (Drop Out) terhadap 4 Mahasiswa Unkhair!

Kesembilan, Cabut Omnibus law

Kesepuluh, Usut tuntas dan adili pelaku penembakan katekis Rufinus tigai dan Agustinus Duwitou

Kesebelas,  Usut tuntas dan adili pelaku penembakan masyarakat sipil nduga Tepania gwijangge dan Anle Gwijangge

Keduabelas, Mengecam keras tindakan represif aparat TNI/POLRI terhadap masa aksi tolak Otsus jilid II di Uncen.

 

Medan Juang, 28 Oktober 2020

#Mahasiswa Papua

Baca Juga, Artikel Terkait