Pernyataan Sikap: New York Agreement, Jalan Aneksasi Ilegal Indonesia atas West Papua

Cinque Terre
Ancelmus Gobai

4 Bulan yang lalu
POLITIK DAN PEMERINTAH

Tentang Penulis
"Melayani dengan hati"
Saat pembacaan Pernyataan Sikap New York Agreement Jalan Aneksasi Ilegal Indonesia atas West Papua (Foto: Ansel Gobai/KM.)

 

YOGYAKARTA, KABARMAPEGAA--New York Agreement, jalan aneksasi ilegal Indonesia atas West Papua, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan FRI  West Papua Yogyakarta mengelar aksi damai di Marioboro rabu (15/8).

Aksi damai bertujuan untuk memperingati 56 Tahun perjanjian New York atau disebut New York Agreement antara Belanda dan Indonesia terkait sengketa wilayah Papua barat.

Kata koordinator lapangan Maxsimus Sedik saat Orasi mengatakan “Penandatanganan perjanjian New York antara Belanda dan Indonesia terkait sengketa wilayah Papua Barat pada tanggal 15 Agustus 1962 dilakukan tanpa keterlibatan satupun wakil dari rakyat Papua. Perjanjian tersebut hanya melibatkan 3 pihak diantaranya, Negara Indonesia, Belanda dan Amerika Serikat sebagai penengah. Padahal perjanjian itu berkaitan dengan keberlangsungan hidup rakyat Papua.”

AMP dan FRI  West Papua menilai bahwa kondisi sekarang di Papua sedang di jajah, dibunuh, diperkosa, dicuri hasil kekayaan alam tanpa seizin pemiliknya.

Katanya “Keadaan seperti intimidasi, pembunuhan penambangan liar yang terjadi sampai sekarang ini. Hak asasi rakyat Papua Tidak ada nilainya.”

Mahasiswa aksi Daud Agapa saat orasi mengatakan “kami rakyat Papua meminta Perserikatan Bangsa- Bangsa  (PBB) agar terlihat secara aktif dalam  pelurusan sejarah dan masalah masalah di Papua Barat.”

Akhir dari orasi, dalam rangka peringatan 56 Tahun Perjanjian New York (New York Agreement) yang illegal, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) bersama  Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) menyatakan sikap politik kami kepada Indonesia, Belanda dan PBB untuk segera :

  1. Negara Indonesia wajib bertanggungjawab untuk menyelesaikan dan menghukum pelaku-pelaku pelanggaran HAM yang terjadi di West Papua.
  2. Tarik militer organic dan non organic dari seluruh tanah West Papua yang merupakan perpanjangan secara langsung system genocide yang terjadi di tanah West Papua.
  3. Tutup  PT. Freeport yang merupakan dalang dari permasalahan politik West Papua yang belum tuntas hingga kini.
  4. Buka akses jurnalisasing dan independent untuk meliput segala peristiwa yang terjadi di West Papua.
  5. Negara Indonesia dan pemerintah provinsi Papua harus serius menyikapi kasus di Nduga yang menyebabkan avitas pendidikan, pemerintahan, perekonomian, kesehatan dan sosial yang masih lumpuh total sampai sekarang yang berdampak sangat buruk bagi masyarakat di Nduga.
  6. Segera tarik TNI/Polri yang dikirim dengan jumlah melebihi penduduk sipil yang menyebabkan ketakutan dan represif terhadap warga di Nduga.
  7. Hak Menetukan Nasib Sendiri adalah solusi terbaik bagi Bangsa West Papua.

Demikian pernyataan sikap ini dibuat, atas dukungan, partisipasi dan kerjasama oleh semua pihak, kami ucapkan banyak terima kasih.

Pantauan media www.kabarmapegaa.com aksi damai di mulai pukul 9: 27 wib dari Asrama mahasiswa Papua jln kusumanegara no 119 dan berakhir pada  pukul 12: 21 wib dengan kondisi aman (Anselmus Gobai/KM).

 

Baca Juga, Artikel Terkait