Pernyataan Wagub Papua,  Buah Pikiran Pribadi dan bukan pikiran OAP

Cinque Terre
Manfred Kudiai

7 Bulan yang lalu
TANAH PAPUA

Tentang Penulis
Pemred Kabar Mapegaa (KM)
Pernyataan Wagub Papua, yang dilancir di koran Cendrawasih Pos, Edisi (15/5).

 

YOGYAKAARTA, KABARMAPEGAA.com—Pernyataan  Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal yang mengtakan bahwa “Lama di Papua Berarti Orang Papua”.  Pernyataan yang  dilansir di koran cenderawasih pos, edisi, Rabu (15/5) itu dinilai pernyataan pribadi atau buah pikirannya tanpa melibatkan Orang Asli Papua (OAP).

 

Lama di Papua berarti orang Papua yang menjadi headline di cendrawasih pos itu, Pemerhati kebudayaan Papua Titus Pekei menilai wagup menyatakan buah pikiran pribadi dan bukan pikiran OAP.

 

“Asal-usul bukan KTP, lama di Papua berarti orang Papua yang dikatakan Wakil Gubernur Klemen Tinal adalah bukan PIKIRAN OAP. Beliau menyatakan  pendapat pribadi penguasa tidak bisa generalisirnya,” jelas perintis Noken Warisan Dunia ini kepada kabarmapegaa.com saat dihubungi via telpon, Jumat (17/5)

 

Artinya, kata Titus, penguasa yang tidak sanggup memproteksi wilayahnya sesuai instrumen khusus yang ada. “Komentar seperti ini menandakan apatis untuk melindungi orang Papua. Ketika sedang membuka pintu keluar masuknya imigran di tanah ini secara lebar. Pendapat Wakil Gubernur Papua bukan pendapat OAP.”

 

Menurutnya, kalau di pahami dari lama atau baru tinggal di sini "tanah Papua" tetapi dari mana asal-usulnya, mungkin bagian ini tidak memahami baik, mungkin dipahami secara politisnya saja bahwa orang pendatang adalah imigran legal dan ilegal di tanah ini.

 

“Bagian ini bukan persoalan tetapi wakil gubernur Papua belum memahami asal usul orangnya tetapi di pahaminya dari harta bergerak dan tak bergerak yang dimiliki orang pendatang / imigran tadi,” katanya tegas.

 

Wagub Klemen Tinal  dinilai tampak paksa orang lain menjadikan dirinya, bukan OAP.  Jelas Titus, memang manusia itu sama harkat dan martabat tanpa bedakan tetapi dalam hal prinsip tidak bisa paksakan diri lagi pula orang lain yang berbeda asal usulnya.

“Belajar dari pengalaman OAP dimana-mana terutama seperti pelajar mahasiswa asal Papua yang pernah di Yogyakarta kuliah dan kerja di jakarta antara tahun 1996/1997 sampai 20014/2015, misalnya. Tidak pernah diakui sebagai orang Yogyakarta atau Orang Jakarta. Untuk itu, tidak gampang untuk  paksakan mereka menjadi orang Papua sebagai orang Jawa, orang Sulawesi dan lainnya,” paparnya. 

 

Titus menambahkan, Pulau Papua sudah disulap menjadi  lahan hidupnya orang pendatang. Evaluasi Otsus 21/2001, gagal implementasinya.

 

Pewarta: Manfred Kudiai/KM

#Pemerintahan

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

Baca Juga, Artikel Terkait