Persoalan Papua akan Menjadi Agenda UN Jika Gerakan dalam Negeri Kuat

Cinque Terre
Manfred Kudiai

1 Tahun yang lalu
KABAR PAPUA BARAT

Tentang Penulis
Pemred Kabar Mapegaa (KM)
Juru Bicara Komite Nasional Papua barat (KNPB) Pusat Ones Suhuniap. Ist

 

 

YOGYKARTA, KABARMAPEGAA.com--Perspektif Bersama Tentang Stratak Dalam Internal Perjuangan adalah kebutuhan.  Persoalan papua akan menjadi agenda  internasional UN apabila gerakan perlawanan dalam negeri  kuat dan mendapatkan status billigerent di internasional.

 

Hal tersebut dikatakan Komite Nasional Papua barat (KNPB) Pusat melalui juru bicara nasional, Ones Suhuniap, Minggu (22/9/2019) via pesan eletronik kepada kabar mapegaa.com.

 

Dalamwawancara singkat itu, Ones mengaku gerakan perlawanan dalam negeri mampu mempengaruhi kepentingan ekonomi politik di West papua. Baik kepentingan kolonial, kepentingan kapitalis dan kepentingan imperialis global.

 

“Saat ini adalah abad yang ke 21 negara-negara di dunia sedang berperang politik ekonomi bukan politik ideology,” katanya.

 

Menurutny, PBB itu sarang penyamun kapitalis dan imperialis global, hampir 80% negara anggota PBB adalah imperialis.

 

“5 negara yang memiliki hak veto di UN 3 negara kapitalis 2 sosialis namun cina walau negara sosialis tetapi sudah menjadi semi kapitalis. Bahkan Cina hari ini menjadi negara yang sedang monopoli pasar dunia artinya dikategorikan sebagai negara imperialis,” pungksnya

 

Kata Ones, bagimana kompromi ekonomi politik bisa terjadi apa bila kepentingan mereka masih aman bersama indonesia. “Ingat amerika dan cina sedang saling siku untuk rebut pasifik. Dan papua ada didalamnya.”

 

“Mereka tidak pusing dengan perjuangan agenda hak penentuan nasib sendiri kita perjuangkan. Mereka sedang berusaha bagimana supaya supaya siapa yang akan kuat pegang indonesia supaya kepentingan mereka bisa jalan mulus,” bebernya.

 

Papua kini, Lanjutnya,  menjadi dapur kapitalis dan imperialis global, mereka melihat Indonesia sebagi salah satu kekuatan bisa diandalkan mengamankan kepentingan ekonomi mereka di papua.

 

“Karena gerakan perlawanan dalam negeri lemah tidak mampu mempengaruhi opini dunia sehingga mereka selalu kompromi dengan Indonesia. Jika perjuangan rakyat Papua akan menjadi perhatian internasional apabila kepentingan mereka  diganggu,” ujarnya

 

 

Ones menambahkan; “selama kepentingan mereka masih aman dijaga indonesia  maka kita membutuhkan kekuatan dan stratak baru untuk mempengaruhi opini dunia supaya ada kompromi ekonomi politik bisa terjadi.”

 

“Kita juga harus melihat realitas penindasan dalam negeri secara obyektif, supaya kita ukur kapan kita bisa sampai di titi final, Saya rasa gerakan perlawanan dalam negeri selama kurang lebih 4 minggu ini menjadi satu proses dialektika yang kita harus ambil hikmahnya,” bebernya.

 

Menurut Ones, rakyat turun jalan tolak rasisme dan tuntut referendum di Papua menjadi bisa mampu mempengaruhi opini. Walau media nasional indonesia menutupinya namun media internasional termasuk PBB dalam hal Ini Dewan HAM PBB bisa menyikapi situasi di Papua. Banyak solidaritas internasional, di pasifik, di asia, di eropa dan afrika.

 

Bukan hanya itu, Kata Ones menembakan di Indonesia sendiri masih diperdebatkan  dan solidaritas rakyat indonesia bertambah untuk mendukung perjuangan kita. Artinya gerakan dalam negeri harus kuat menguasi sebagian wilayah dan mengganggu kepentingan ekonomi politik. Maka bukan tidak mungkin lagi, hal ini berpengaruh pada opini dunia dan gerakan perlawanan rakyat papua bisa menjadi status billigrent di internasional.

 

“Tahun  ini  kemungkinan  yang bisa terjadi itu kujungan Dewan HAM PBB ke papua.hal ini tidak terlepas dari hasil keputusan PIF. Keputusan di PIF semua negara mendesak dewan HAM PBB ke papua karena ada 3 fakto,” katanya.

 

Lanjut Ones, pertama karena desakan  rakyat melanesia, dan pasifik. Faktor kedua mungkin karena diplomasi ULMWP secara kontinyu. Sedangkan faktor ke tiga adalah perang TPNPB  dan TNI/POLRI di Nduga melahirkan krisis kemanusiaan. Banyak orang meninggal banyak orang pengungsi, pemerintahan dan ekonomi terganggu di sana.

 

“Oleh karena itu gerakan sipil, gerakan militer dan gerakan diplomasi harus berjalan seirama. Sinkronisasi dan padukan perspektif bersama tentang stratak perjuangan dalam internal tiga kekuatan ini sangat penting. Saya tidak tau ini pandangan atau refleksi silakan simpulkan SALAM REVOLUSI,” bebernya mengakhiri.

 

 

Pewarta: Manfred Kudiai/KM

#Komite Nasional Papua Barat (KNPB)

Baca Juga, Artikel Terkait