Pilkada Nabire, Kepala Daerah Vs KPUD & Bawaslu

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

6 Bulan yang lalu
OPINI

Tentang Penulis
Doc/Otoniel Degei, SH.

 

Oleh Otoniel Degei, SH

 

OPINI, KABARMAPEGAA.COM--Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan rekruitmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap pembina politik yang tim sukses kandidat tersebut diri sebagai provokator.

 

Pemilihan Kepala daerah sudah diatur dalam PERPPU Nomor 2 Tahun 2020 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. PERPPU  menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

 

Dalam konteks pelaksanaan Pilkada, Setiap kompenen wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab  Juga harus menjaga netralitas dalam Pilkada.

 

Bagaimana , Peran Kepala daerah ( Bupati ) dalam Pilkada Sebagai TIM Kabupaten Nabire kandidat, Pembina Politik

 

Bupati adalah Kepala Daerah Juga sebagai pembina politik dapat menjaga netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada.

 

Hal ini Sudah tertuang dalam  Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Disebutkan Bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara Berperan Sebagai Perencana, Pelaksana, dan Pengawas Penyelenggaraan.

 

Sebab, Kepala Daerah Adalah Jabatan Politik atau Jabatan Publik Yang Bertugas Memimpin Birokrasi Menggerakkan Jalannya Roda Pemerintahan.

 

sehingga, dalam momentum memilih pucuk pimpinan peran penting demi menjaga pilkada yang aman dan damai .Disini harus menjadi kepala daerah sebagai orang tua atau bapak untuk semua.

 

KPU Adalah Penyelenggara atau Panitia Pelaksana dalam Pemilihan ini.

 

Undang - undang dan aturan telah menjamin dalam pelaksanaan Pilkada hal ini semua sudah diatur dalam PKPU nomor 14 tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan wakil bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil wali kota.

 

Perubahan, PKPU nomor 8 tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota;

 

Untuk itu, KPU Sebagai Lembaga Indepen Wajib Menjaga Indepensi dan Netralitas dalam Pemilihan .

 

Sehingga, Ketika KPU menjadi  independen maka yang terjadi adalah  pesta demokrasi yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, tanpa adanya intimidasi atau pelanggaran netralitas aparatur sipil negara.

 

Berdemokrasi dengan sejuk dan mengedepankan sikap dewasa dalam berpolitik.

 

Bawaslu ??

 

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban sudah jelas bahwa mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya pemilu yang demokratis hal ini sudah diatur dalam pengawas pemilu berdasarkan amanat undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu.

 

pilkada aman dan tidak sebagai besar ada di tangan Bawaslu artinya bahwa pengawasan terus dijaga dalam hal ketika  KPU dan tim melangkai aturan - aturan dalam pemilu.

 

Bagaimana dengan Pilkada Nabire yang hari ini terjadi : Beberapa hari terakhir ini masyarakat kota Nabire terus demo - demo ke kantor KPU, bawaslu dan kantor bupati.

 

Alasanya bahwa sudah lalai dalam menjalankan tugas yang diberikan negara sesuai dengan amanat UU dan aturan - aturan yang ada.

 

Banyak Pelanggaran yang dilakukan misalnya kepala daerah melakukan kampanye - kampanye terbuka mendukung salah satu paslon.

 

Kemudian, Pergantian RT/RW, Kepala Desa, Distrik dan Kepala Dinas . Pada Hal dalam Himbauan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian Meminta  agqar  Kepala Daerah Untuk tidak Melakukan Mutasi Jabatan Jelan Pilkada....Hal ini sudah Bertentangan Aturan Yang Ada..

 

Pergantian  KPPS dan PPS Pun Terus dilakukan  samwpai  Hari ini , Pada dalam  PKPU  Tahapan dan Jaldwal. 

 

KPPS  Ditetapkan Sebelum  Tiga Bulan  Pelaksanaan Pencoblosan. Berarti KPU Harius lakukan Penetapan pada Bulan Oktober.

 

Kenapa hari masih ganti - ganti yang tidak sesuai dengan penyusulan dalam masyarakat  KPU diamana? siapa yang bermain ?

 

Data - data Pemiliih Masih Acak - acak , Tidak Seesuai Dengan  Berdomisili , Hak ini Metrugikan Warga Sebagai Hak Memilih Belum Penetapan denah Pemungutan Suara di TPS KPPS?....

 

 

Bagian ini, peran penting bawaslu dalam mengawasi  tahapan. Kalau bawaslu tregas dalam proses ini makan kecutrangan  ini tidak terjadi.

 

Hemat  kami , Pilkada aman dan tidak ada ditangan  KPU, Bawaslu , Kepala daerah .

 

Sehingga  Pilkada  wajib  langsung, umum, bebas, dan rahasia, Tanpa menncedariai  demokrasi, tanpa main curang darimanapun . 

 

Pilkada yang baik menghasilkan akan menghasilkan  Pemimpin yang baik...Pilkada main curang akan menghasiikan Pemimpin yang kacau .

 

(Penulis adalah Degei Topiyadii, Rabu 02 Desember 2020)

#Pemerintahan

#Mahasiswa dan Pemuda

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait