Pilkada Paniai, media harus wawancara KPU Paniai

Cinque Terre
Alexander Gobai

2 Bulan yang lalu
POLITIK DAN PEMERINTAH

Tentang Penulis
Pemimpin Umum dan Redakur Media Online Kabar Mapegaa (KM)
Pamflet kecaman dari masyarakat Paniai. (Foto: KM/A. Gobai)

 

JAYAPURA, KABARMAPEGAA.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Paniai yang hingga kini masih berbelit, disikapi oleh Solidaritas Peduli Demokrasi Kabupaten Paniai (SDPD) dan mahasiswa meeuwodide.

 

“Sebaiknya, media harus mewawancarai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paniai.  Karena, semua keputusan dan kebijakan Pilkada Paniai  berada di tangan KPU Paniai. Bukan KPU Provinsi Papua,” kata Ketua Solidaritas Mahasiswa Meeuwodide, Otniel Kobepa, kepada kabamapegaa.com di Abepura,  Rabu (20/6).

 

Tanggapan KPU Provinsi Papua, Tarwinto yang dimuat di media cetak Cendrawasih Pos (Cepos) edisi Selasa, 19 Juni 2018 tentang KPU RI tetapkan Pilkada Paniai dua Pasangan Calon (Paslon) adalah berita yang sensitif. Karena, selama ini KPU Paniai masih memegang keputusan penetapan pada tanggal 7 Juni 2018 berdasarkan  SK 31 yang adalah Final.

 

“Pilkada Kabupaten Paniai  berada di tangan KPU Paniai.  Bukan di tangan KPU Provinsi Papua. Apalagi, oknum yang dinilai oleh solidaritas dan mahasiswa berdiri sepihak. Oknum yang diduga solidaritas dan mahasiswa ialah Ketua KPU Papua Adam Arisoi dan anggota KPU Provinsi Papua, Tarwinto,” katanya.

 

Menurutnya, sebaiknya wartawan harus wawancara dengan KPU Paniai dan menanyakan  langsung agenda Pilkada sudah sampai dimana. Tidak perlu wawancara dengan oknum yang dinilai solidaritas dan mahasiswa yang berada pada sepihak.

 

 Selain itu,   Kobepa meminta kepada seluruh Intelektual Papua. Baik  Pakar, Pengamat Politik, Ahli, Dosen dan lain-lain yang selama ini berbicara soal Pilkada Kabupaten Paniai, Sebaiknya diam. Karena menyangkut Kabupaten Paniai dan beberapa kabupaten di Papua selalu rawan konflik. Maka, dalam memberikan komentar pun harus berhati-hati.

 

“Jadi, sebaiknya serahkan saja ke KPU Paniai.  Biar mereka melanjutkan tahapan yang belum selesai penyelenggara Pilkada Paniai,” ujarnya.

 

Ia berharap, kaum intelektual, pakar, pengamat dan ahli agar jangan pusing dengan masalah Pilkada Kabupaten Paniai. Sebaiknya,  mendukung sepenuhnya kepada KPU Kabupaten Paniai. Supaya bisa bekerja menyelesaikan pesta demokrasi dengan aman dan damai.

 

Sementara Sekretarsi Solidaritas Peduli Demokrasi Kabupaten Paniai, Antonius Jawame menyatakan,  KPU Provinsi jangan berlebihan mengintervensi KPU Paniai.

 

“Karena Kalau berlebihan, pasti akan beranjak pada konflik dan bermuara kepada masyarakat awam yang tidak tahu apa-apa di Kabupaten Panai,” katanya.

 

Menurutnya,  keputusan KPU Paniai pada tanggal 7 Juni 2018  menetapkan Paslon Meki Nawipa-Oktopianus Gobai adalah sangat bijak dan final. Karena setelah KPU putuskan Pania aman dan damai. Meski sebelumnya, penempatan Plt. Bupati Kabupaten Panai sempat kacau.

 

“Penetapan itu berdasarkan hukum dan didukung oleh keputusan SK RI, bernomor 582/PL.03.2-SD/06/KPU/VI/2018 yang intinya mempertegas kembali keputusan KPU Kabupaten Paniai. Dan  sebaiknya KPU Pania tidak perlu negosiasi dengan siapun. Apalagi KPU Provinsi Papua. Lebih baik lanjutkan agenda Pilkada Paniai. Karena pencoblosan  tinggal H-7.

 

Ia berharap, Plt Kabupaten Pania Musa Isir agar mendukung terselenggaranya Pilkada Kabupaten Paniai, biar berjalan dengan aman dan damai.

 

Kata Antonius: “Kami minta, KPU Provinsi Papua jangan anggap biasa-biasa dengan aksi demo yang  yang dilakukan oleh solidaritas dan mahasiswa di Kantor KPU Papua pada tanggal 19 Juni 2018, karena demo itu berjalan berdasarkan fakta yang terjadi.

 

Ia meminta, kalau masih ngotot antara oknum yang diduga intevensi KPU Paniai, Adam Arisoi dan Tarwinto.  Maka, Timsel KPU Provinsi dan KPU RI agar segera menggugurkan dari 14 besar calon KPU Provinsi Papua,” ujarnya.

 

Sebelumnya, Tarwinto, salah satu Komisioner KPU Provinsi Papua yang diberitakan media online Lingkar Papua  edisi 23  Februari 2018 bahwa  Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota yang terlilit hutang apalagi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incraht) pasca penetapan bakal calon menjadi calon dapat digugurkan dan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

 

“Yah, bisa, sepanjang sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena salah satu persyaratan pencalonan adalah adanya Surat Keterangan Tidak Pailit dari Pengadilan Niaga dan Surat Keterangan Tidak Sedang Berhutang Yang Bisa Menimbulkan Kerugian Negara dari Pengadilan Negeri setempat,” katanya.

 

Sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota ada 23 item persyaratan calon yang harus di penuhi oleh setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin menjadi Calon Gubernur – Wakil Gubernur, Calon Bupati – Wakil Bupati dan atau Calon Walikota – Wakil Walikota.

 

Dimana tiga item persyaratan calon diantaranya yang bekaitan dengan kepemilikan harta kekayaan para calon sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k, l dan m yang menyebutkan : “(1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut : (k) menyerahkan daftar kekayaan pribadi, (l) tidak sedang memiliki tanggung utang secara perseorangan dan / atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, (m) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap”.

 

Selanjutnya di dalam PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 42 ayat (1) huruf i, j dan k disebutkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon wajib di sampaikan ke KPUD berupa : (i) Surat Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), (j) Surat Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tanggungan Hutang Secara Perseorangan dan / atau secara Badan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari Pengadilan Negeri setempat, (k) Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi setempat.

 

Pewarta    : Alexander Gobai

#Pemerintahan

#Mahasiswa dan Pemuda

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait