PMI Diminta Segara Tangani Puluhan Ribu Pengungsi Di Papua

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

6 Bulan yang lalu
NASIONAL & DUNIA

Tentang Penulis
Warga Sipil yang mengungsi di Timika. Ist

 

NABIRE, KABARMAPEGAA.com--Negara Wajib Implementasikan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan Di Papua. Hal tersbut dikatakan Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH) menyahut adanya ribuan pengunsi setelah kontak senjata dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat –Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) versus Aparat Gabungan (TNI/Polri) Indonenesia yang sedang berlansung di beberapa titik kota di Papua, akhir-akhir ini.

 

“Konflik antara TNI-POLRI VS TPN PB telah terjadi sejak akhir tahun 2018 sampai tahun 2020 ini. Akibat konflik tersebut telah melahirkan banyak persoalan hukum dan HAM salah satunya adalah melonjaknya jumlah masyarakat sipil yang menjadi pengungsi akibat konflik dimaksud,” jelas LBH Papua dalam pernyataan sikap yang diterima kabarmapegaa.com, Kamis (12/03).

 

LBH Papua menjelaskan, pada prakteknya, para pengungsi tidak ditangani secara baik oleh institusi independen bentukan negara yang bertugas untuk menangani masalah pengungsi padahal di tahun 2018, pemerintah telah memberlakukan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.

 

“Untuk diketahui bahwa Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk dari bencana atau konflik (Pasal 1 angka 12, PP No 7 Tahun 2019),” paparnya.

 

Dengan berpatokan pada kalimat “konflik” dalam definisi pengungsi diatas selanjutnya dihubungkan dengan fakta adanya masyarakat sipil yang menjadi pengungsi akibat konflik TNI-POLRI VS TPN PB di Nduga 2018, konflik TNI-POLRI VS TPN PB di Intan Jaya 2019 dan konflik TNI-POLRI VS TPN PB di Tembagapura 2020 telah menambah jumlah daftar pengungsi hingga mencapai puluhan ribu orang.

 

Berdasarkan data media onliene tirto.id dalam beritanya yang berjudul Nesta Nduga Selama 2019 ada 37.000 orang mengungsi dan 241 orang tewas. Selain itu, berdasarkan data media online radarpagi.com dalam beritanya yang berjudul Ribuan Pengungsi terima bantuan dari pemkab intan jaya dan Gereja Katholik menyebutkan 1.237 orang pengungsi dan berdasarkan data media online kompas.com dalam beritanya yang berjudul terror KKB sudah 1.582 warga tembagapura mengungsi.

 

Dari jumlah tersebut dapat ditarik jumlah keseluruhan masyarakat sipil papua yang mengungsi akibat konflik TNI-POLRI VS TPN PB berjumlah 57. 819 orang pengungsi (tidak termasuk 241 orang tewas).

 

“Pada prakteknya penanganan pengungsi Nduga di wamena dilakukan oleh masyarakat sipil dan juga kementrian sosial. Terkait penanganan pengungsi oleh kementrian sosial sendiri patut dipertanyakan dasar hukumnya sebab berkaitan dengan konflik bersenjata tidak masuk dalam kategori konflik sosial yang dapat ditangani oleh kementrian social,” jelas Direktur LBH Papua, Emanuel Gobai.

 

 

Sesuai dengan dasar pertimbangan pembuatan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan pada huruf c disebutkan : bahwa dengan telah diratifikasinya Konvensi Jenewa Tahun 1949 dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1950 tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia dalam Seluruh Konpensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 mewajibkan negara untuk menerapkannya dalam sistem hukum nasional serta adanya aturan turunannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksana Undang Undang Nomor 1 tahun 2018 tentang Kepalangmerahan yang dengan jelas memberikan tugas kepada Palang Merah Indonesia (PMI) untuk melakukan pelayanan bagi Pengungsi dimasa damai dan masa konflik bersenjata dengan prinsip kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesemestaan dan lain-lain.

 

Atas dasar itu, semestinya PMI tidak tinggal diam seperti yang telah dilakukan dalam kasus penanganan pengungsi Nduga namun dapat bergerak secara aktif untuk menangani pengungsi Intan Jaya dan Tembagapura. Apabila dalam pada prakteknya PMI tidak menangani pengungsi Intan Jaya dan Tembagapura maka akan ditarik kesimpulan bahwa Negara melalui pemerintah tidak menjalankan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan bagi pengungsi dari Kabupaten Nduga, Kabupaten intan Jaya dan Timika yang berjumlah 57.819 orang.

 

Berdasarkan uraian diatas, dalam rangka penegakan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan bagi pengungsi Nduga, Intan Jaya dan Tembagapura maka Lembaga Bantuan Hukum Papua menegaskan kepada :

 

Pertama, Presiden Republik Indonesia Cq Panglima TNI Cq Kapolri Cq Kapolda Papua Cq Pangdam Cenderawasih wajib mengimplementasikan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan junto Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan dalam penanganan pengungsi Nduga, Intan Jaya dan Tembagapura;

 

Kedua, Palang Merah Indonesia (PMI) segerah turun ke lapangan tangani pengungsi Nduga, Intan Jaya dan Tembagapura sesuai dengan perintah Undang Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan mengunakan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.

 

Pewarta: Manfred Kudiai/KM

#LBH Papua

Baca Juga, Artikel Terkait