Presiden RI Diminta Tegahkan HAM di Maybrat

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

5 Hari yang lalu
KABAR PAPUA BARAT

Tentang Penulis
Alexander Gobai

 

 

Jayapura, KABARMAPEGAA.com – Aktivis Pemuda Papua, Alexander Gobai meminta kepada Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. Joko Widodo agar segera menarik Militer TNI/Polri di Kabupaten Maybrat. Jayapura, Minggu (12/09/21).

 

Dan Segera menegakkan  sikap Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat Papua di Kabupaten Maybrat yang sedang mengungsi dan trauma dengan sikap TNI/Polri yang menekam masyarakat setempat.

 

“Saya pikir, Presiden RI Sudah tahu, apa yang musti dikerjakan terhadap masyarakatnya di Papua khususnya di Kabupaten Maybrat. Tidak usa menekan masyarakat dengan moncong senjata terus, apalagi melakukan kekerasan fisik lainnya hingga pada mengobarkan masyarakat Sipil,” Kata Gobai kepada awak media.

 

Menurutnya, peristiwa di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat adalah peristiwa yang hampir sama terjadi di kabupaten lainnya, seperti kabupaten Intan Jaya, Ndugama, Puncak, Pegunungan Bintang dan lainnya.  Dari semua peristiwa yang terjadi telah mencoreng wajah  NKRI di mata Dunia.

 

Bahkan, sesungguhnya,  peristiwa-peristiwa itu  telah mencerminkan sikap dan wajah Republik Indonesia yang ingin menguasai tanah Papua, ketimbang mempertimpangkan HAM, manusianya, Sosial, lingkungan dan Hukum.

 

“Oleh karena itu, saya minta, Presiden RI agar segera menarik militer TNI/Polri  di Kabupaten Maybrat agar masyarakat dapat beraktivitas sepertinya biasanya. Karena dengan pendekatan senjata akan menambah masalah demi masalah di Negara dan merusak wajah negara  RI di mata Dunia,” Kata Gobai yang juga Aktivis Eks Tapol Korban Rasisme.

 

Selain itu, Gobai juga meminta kepada presiden agar segera membentuk tim Investigasi kemanusiaan untuk melihat langsung di lapangan di kabupaten Maybrat dan dapat melindungi masyarat sipil agar bisa mendapatkan hak hidup.

 

“Negara tidak boleh menambah persoalan baru, mari kita ciptakan tanah yang damai,” harapnya.

 

Lain tempat, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobay pertanyakan keabsahan pengerahan pasukan TNI di Maybrat karena belum pernah mencoba mengetahui upaya Presiden untuk melaporkan pengerahan dan pendropan pasukan TNI di Kabupaten Maybrat kepada DPR RI. Padahal hal itu dimandatkan ketentuan Pasal 18, 19, dan 20 UU TNI.

 

“Apa dasar hukumnya? Ada pendropan dan pengerahan (TNI) mesti berdasarkan keputusan Presiden. Dan ada pembahasan oleh DPR RI. Sampai hari ini, kami belum mendengar keputusan pendropan pasukan ke Maybrat,” tutup Gobay. jubi, jumat (10/09/2021).

 

Editor :  Admin/KM

 

#Pemerintahan

#Politik

#Mahasiswa Papua

#LBH Papua

Baca Juga, Artikel Terkait