Presiden RI Segera Bebaskan Seluruh Tapol papua

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

1 Bulan yang lalu
OPINI

Tentang Penulis
Tahanan Politik Anti Rasisme di Balikpapan bersama PH. (Foto : Dok KM)

 

Oleh: Wone Wenda


Melihat dinamika Covid-19 saat ini di seluruh Dunia maka, Komisi Tinggi HAM PBB memberikan sebuah instruksi kepada Negara-Negara di Dunia untuk melakukan pembebasan Tahanan yang rentan terkena covid-19.

Sikap itu ditanggapi oleh Negara, termasuk Indonesia melalui Menteri Hukum dan HAM.

Seperti yang dilansir oleh media online sosok.grid.id edisi Jumat, 10 April 2020, Mentri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly bahwa lewat acara Indonesia Lawyers Club pada Selasa (7/4/2020), dirinya menjelaskan asal mula usulan yang sempat mengegerkan publik itu.

Ia pun sempat ‘curhat’ dirinya menerima kritik habis-habisan.

"Saya dikritik habis oleh banyak orang, sampai-sampai saya mengatakan belum apa-apa sudah memprovokasi, membuat halusinasi, dan imajinasi tentang apa yang belum dilaksanakan," kata Yasonna.

Sebelum membahas pokok persoalan, Yasonna menjelaskan mengapa bisa muncul ide pembebasan narapidana.

Yasonna menceritakan dirinya mendapat pesan, dari Komisi Tinggi Untuk HAM PBB, Michelle Bachelett, Sub Komite Pencegahan Penyiksaan PBB yang merekomendasikan agar Indonesia membebaskan sejumlah napinya yang tinggal di lapas dengan kapasitas yang sudah terlalu banyak.

Yasonna menambahkan tidak sembarang napi bisa dikeluarkan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

"Pelaku yang sakit, pelaku yang rendah risiko, perempuan, perempuan hamil, perempuan menyusui, penyandang disabilitas, Tahanan Politik, napi yang sudah tua, dan masih banyak lagi," ujarnya.

Pria kelahiran Tapanuli tersebut lanjut menjelaskan bahwa pembebasan napi tidak hanya dilakukan di Indonesia, namun di seluruh dunia.

"Ini dilakukan di seluruh dunia"

Yasonna mencontohkan Iran yang telah membebaskan 85 ribu napi, dan memberikan amesti bagi 10 ribu tahanan politik mereka.

"Polandia membebaskan 20 ribu, Amerika, California membebaskan 3.500, New York 1.000, masing-masing negara bagian mengeluarkan banyak."

Yasonna kemudian mencontohkan negara-negara yang tidak melakukan pembebasan narapidana justru mengalami kerusuhan.

"Dan negara-negara yang enggan melakukan pembebasan napi di tengah badai konflik Covid-19 mengalami kerusuhan," katanya.

Negara-negara yang dicontohkan Yasonna mengalami kerusuhan karena konflik dengan napi di antaranya adalah Thailand, Italia, dan Kolombia.

Merujuk dari imbauan PBB, akhirnya Yasonna membicarakan masalah tersebut dengan Presiden Jokowi.

Dengan melihat berita dari sosok.grid.id diatas, maka Tahanan politik wajib di bebaskan, karena itu merupakan instruksi Komisi Tinggi HAM PBB.

Dengan demikian, Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo segara Bebaskan Tanpa Syaraf seluruh Tahanan Politik Papua Yang ada Di Seluruh Indonesia.

Penulis Mahasiswa Papua tinggal di Jayapura

#Pemerintahan

#Mahasiswa dan Pemuda

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

#Mahasiswa Papua

#Pandemi Covid-19

Baca Juga, Artikel Terkait