Proklamasi Papua Dalam Lautan Penindasan

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

10 Bulan yang lalu
ARTIKEL

Tentang Penulis
Maximus Sedik,Mahasiswa Papua, Kuliah di Yogyakarta.

 

Oleh: Maximus Sedik

 

ARTIKEL, KABARMAPEGAA.COM--Saya menulis tulisan ini dalam refleksi dan data untuk mengantarkan seluruh rakyat Papua melihat kembali kejahatan politik dalam bentuk,  Papua dianeksasi dalam Indonesia.  Tulisan saya mencoba mengingatkan kembali untuk kami semua. Selamat membaca kawan-kawan semua.

 

Semua rakyat Papua tahu proses itu cacat secara hukum dan moral, sehingga garis perlawanan dari rakyat Papua tetap jalan dan Indonesia mengikutsertakan itu dengan kekerasan militer seperti operasi-operasi sejak aneksasi hingga saat ini.

 

Perlawanan rakyat Papua dari waktu ke waktu terus berjalan dan berlangsung suburnya dalam diri rakyat Papua. Aksi-aksi perlawanan rakyat ini menandakan permasalahan Papua pasca Perjanjian New York hingga pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), bagi rakyat Papua dianggap sebagai bentuk dari kejahatan internasional terhadap hak-hak dasar rakyat Papua sebagai bangsa. Kejahatan Internasional ini secara sepihak menjadikan rakyat Papua sebagai objek percobaan dari suatu sistem konspirasi kepentingan kapitalisme terhadap Papua. Kebangkitan akan kesadaran rakyat untuk memperjuangkan hak-hak asasinya sebagai bangsa, telah tumbuh menjadi ideologi pembebasan rakyat melawan kekuasaan Indonesia dan negara-negara sekutnya, PBB, AS dan Belanda yang dengan kekuasaanya terlibat dalam proses penyelesain masalah Papua.

 

Kejahatan kemanusiaan atau kejahatan negara secara sistematis dan terstruktur serta meluas terhadap rakyat di Papua telah berlangsung lama oleh Pemerintahan rezim otoriter dan militeristik (orde baru) hingga sekarang pemerintahan Joko Widodo dan seterusnya. Dimulai dengan dideklarasikannya suatu maklumat Presiden Soekarno yang dikenal dengan nama Tiga Komando Rakyat (TRIKORA) 19 Desember, 1961 di Yogyakarta. Isi TRIKORA, pertama bubarkan “Negara Boneka” Irian Barat buatan Belanda; kedua, mobilisasi masa dan ketiga, kibarkan sang sangka merah putih di Irian Barat, ketika itu banyak rakyat sipil Papua diintimidasi dan dibunuh. Sejak integrasi atau rakyat Papua menyebut aneksasi dengan Indonesia, pemerintah Jakarta mulai menerapkan pendekatan militer dengan melakukan operasi militer di berbagai wilayah di Papua. Kurang lebih 100.000 (seratus ribu) rakya Papua di bunuh selama 38 tahun integrasi dengan Indonesia, ini belum terhitung semua hingga sekarang.

 

Pendekatan secara militer secara terstruktur dilakukan oleh negara terhadap rakyat Papua, negara melalui sistemnya memandang seluruh Papua adalah wilayah separatis. Kemudian dilanjutkan dengan proses penentuan pendapat rakyat 1969, dimana masyarakat menolak kerena dianggap cacat secara hukum (tidak sesuai) New York Angremeent (one man one vote) yang dirubah dengan 10.25 orang Papua maupun non-Papua waktu itu yang mewakili sekitar 8.000 orang Papua waktu itu. Kebudayaan militerisme, kekerasan dan kekebalan hukum (impunity) berlangsung lama dan  terus terjadi hingga saat ini (kurang lebih 51 tahun) yaitu sejak 1969-2020 karena adanya persoalan mendasar rakyat Papua yang belum pernah diselesaikan secara jujur, adil dan bermartabat sesuai dengan mekanisme yang dialogis, objektif dan demokratis dengan jalan ini sebagai bagian dari mengakhiri penderitaan rakyat Papua. Rentetan pendekatan secara militer secara masif dilakukan dengan dalil mengancam eksitensi negara.

 

Persoalan mendasar bagi rakya Papua adalah hak menentukan nasib sendiri yang terlah terabaikan masyarakat internasional melalui PEPERA 1969, karena adanya kepentingan ekonomi, politik dan integritas (kedaulatan) menjadi dasar konspirasi Internasional (Belanda, Amerika Serika, Indonesia bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terlibat secara langsung proses hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua yang dimanipulasi melalui penyelanggaran Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 yang terjadi dalam suatu situasi tertekan (intimidasi, teror dan pembunuhan) oleh militer Indonesia agar rakyat Papua setuju untuk bergabung dengan Republik Indonesia.

 

Kekerasan kemanusiaan oleh negara terhadap rakyat Papua semakian mendapatkan kedudukan atau dukungan oleh seluruh kekutan negara yang tersistematis dan terstruktural, dibawah instruksi negara  baik secara materi no-materi dengan adanya pelawanan rakyat Papua yang dilakukan secara berkala yang diorganisir oleh organisasi yang lahir dari rakyat Papua Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang oleh aparat militer dan sipil indonesia menyebut dengan gerakan pengacau keamanan (GPK) atau Kelompok Separatis bersenjata (KSB) dan istilah lain, bagian dari proyek dalam tubuh institusi itu.

 

Berbagi bentuk perlawanan rakyat seperti; aksi demostrasi damai, aksi pengibaran bintang kejora (kebebasan berekspresi) dan aksi penyerang fisik  TPN OPM terhadap pos-pos militer dan beberapa perusahaan nasional dan multinasional yang beroperasi di Papua sebagai reaksi protes masyarakat Papua terhadap sejarah Papua yang dibelokan seperti telah disebut diatas dan kebijakn-kebijakan pembangunan pemerintah indonesia selama ini kurang lebih lima puluh satu  tahun tidak ditanggapi humanis dan mengedepankan pendekatan persuasif dan dialog tetapi mengendepankan tindakan represif militer yang mengakibatkan setiap hari rakya Papua korban mati secara sistematis dan meluas di Papua.

 

Rentetan kekerasan atau kasus kejahatan kemanusiaan negara terhadap rakyat Papua seperti: Peristiwa 77 di Lembah Baliem Wamena, Peristiwa Obano 1969, Biak Berdarah 6 juli 1998, Pelanggaran Hak Asasi Manusia Jila, Bela, Alama dan Mapanduma 1996, Timika Berdarah 2 Desember 1999, Merauke Berdarah 2000, Nabire Berdarah 1999, Wamena Berdarah 6 Oktober 2000, Operasi Pembebasan Sandera di Mapnduma1996-1998, Wasior Berdarah 2000 dan Abepura Berdarah 7 Desember 2000. Salah satu puncak dari kekerasan kemanusiaan tersebut adalah pada kasus penculikan dan pembunuhan terhadap Ketua Presidum Dewan Papua (PDP) Theys Eluay (64) pada 10 November 2001 (November Kelabu) yang telah mengingatkan kembali kepada rakyat bahwa peristiwa yang sama pernah terjadi terhadap tokoh-tokoh perlawnan rakyat Papua dan akan terus terjadi terhadap rakyat Papua.

 

Imajinasi kebangsaan Baru dikonstruksikan sebagai sebuah bangunan sistem politik baru untuk menentukan nasib bangsa Papua. Negara melalui sistem memandang ini sebagai disintegrasi bangsa, sehingga tindakan yang dilakukan adalah dengan cara menangkap dan ditahan dipenjara dengan tunduhan makar, lalu dibunuh dengan memberi racun bahkan ditembak dengan mereka hendak melarikan diri dari tahanan. Tindakan semacam ini, telah dialmi oleh Arnold Clemens Ap (tokoh budayawan) Papua dan seorang kawan karibnya almahum Eddy Mofu anggota kelompok Mambesak tahun 1984. Sedangkan pembunuhan terhadap tokoh Papua melalui cara memberikan racun hingga lumpuh dan mati adalah almahum Dr, Thomas Wanggai (penggagas dan pendeklarator) ide Melanesia Barat telah ditahan di LP Cipinang dan ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamar tahanan Maret tahun 1998, serta hal yang sama dihadapi oleh Melkias Solossa (aktivis OPM) setelah ditahan di tahana militer Zipur Waena dan dirancuni hingga Lumpuh dan dilepaskan sehingga ditemukan tewas di belakang bukit Abepura 1988.

 

Tokoh-tokoh Papua yang dibunuh oleh aparat militer (kopassus) adalah Obed Badii, MA (staf pengajar STFT Fajar Timur Abepura), Almahum ditemukan tewas di Waena (yang oleh aparat almahum mati karena akibat munum keras), sementara menurut keterangan saksi dan keluarga bahwa almahum dicurigai aparat sebagai seorang intelektual Papua yang melakuakan kampanye tersembunyi tenteng isu Papua Merdeka di luar negri, dan sebelum kematiannya selalu dibuntut aparat keamana (inteljen Kopassus) dan akhirnya ditemukan tewas. Hal yang sama dialami oleh almahm Sam Kapisa (47) salah satu anggota grup Mambesak ditemukan di salah satu hotel di Jakarta pada bulan Agustus 2000 dengan dalih alamahum meninggal akibat minum keras, tetapi menurut pihak keluarga bahwa almahum kembali dari Amerika Serikat melalui Jakarta dan harus langsung transit di bandara Soekarno Hatta Cengkarang munuju ke Biak Papua, namum tiba-tiba dijemput oleh seorang teman untuk harus tundah pesawat dan diajak ke Hotel Jakarta yang akhirnya ditemukan tewas mengenaskan. Kematian almahum Wilwm Onde (Komandan TPN OPM Kodap V Merauke) juga mempunyai bukti indikasi yang kuat keterlibatan anggota Kopassus dimana sebelum dibunuh almahum melakukan penyanderaan terhadap karyawan PT. Korindo di Tanah merah Merauke dan atas kerja sama pihak Kopassus bahkan Pemerintah Daerah Merauke, almahum difasilitasi dan berhasil dipertemukan dengan Presiden Megawati Soekarnoputri dan beberapa menteri di Jakarta, dan tidak lama kemudian almahum ditemukan tewas di salah satu kampung di Merauke.

 

Operasi terbuka secara sistematis dan terstruktur yang menyebabkan kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Papua telah berlangsung lama semenjak invasi militer Indonesia tahun 1969 bagian dari upaya penguasaan wilayah Papua dari Kerajaan Belanda dan secara de jure tahun 1969, Papua barat diintegrasikan (aneksasi-Papua) ke dalam Republik Indoneaia. Beberapa kasus tersebut diatas adalah contoh dari studi kasus pembantain tokoh-tokoh perlawanan politik Papua dalam upaya untuk merendam dan memrantas aspirasi Papua Merdeka yang bergolak ketika proses PEPERA tahun 1969 yang dilaksanakan tidak adil dan tidak demokratis serta dibawah tekanan militer dengan tindakan teror/intimidasi, penganiayaan dan penahanan terhadap tokoh-tokoh politik yang menentang proses integrasi tersebut di Papua. Dalam studi ELS-HAM, kasus penculikan dan pembunahan terhadap Theys Eluay (ketua Presidium Dewan Papua) 10 November 2001 merupakan salah satu bentuk penciptaan kondisi tidak aman atau konflik terhadap masyarakat Papua, bahkan merupakan puncak dari rentetan kekerasaan dan kejahatan kemanusiaan (pembantaian) terhadap tokoh-tokoh perlawanan politik Papua.

 

Pembasmian etnis (genocide ethnic) rakayat Papua dalam konteks Papua Merdeka, dalam konteks Indonesia “Pendukung separatis” ( anggota TPN OPM) dengan cara memprovokasi masyarakat dengan isu tertentu atau pengkondisian wilayah yang diakhiri dengan tindakan kekerasan atau operasi secara terbuka oleh aparat militer terhadap rakyat. Berkaitan dengan konteks dari dokumentasi ELS-HAM Papua, yang menjadi isu sentral yang juga menjadi justifikasi aparat TNI/PORLI adalah masalah penuntutan atas hak ulayat tanah adat, aksi demostrasi damai dengan pengibaran bendara Bintang Kejora dan penyandaraan terhadap warga sipil sebagi aski perotes kebijakan pembangunan pemerintah Indonesia yang dinilai oleh masyarakat arogan dan tidak aspiratif serta militeristik di Papua dan isu-isu lain yang digunakan. Dengan demikian maka kasus penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh pergerakan Papua tidak dianggap sebagai isidensial belaka dan kasus kiriminal biasa tetapi suatu skenario kebijakan nasional secara sistematis dengan tindakan yang dilakukan atas tokoh-tokoh maupun rakyat Papua sebagai upaya untuk mempertahankan NKRI harga mati (disintegrasi bangsa keutuhan wilayah NKRI).

 

Refleksi: Papua dalam dosa besar menuju Neraka Abadi

 

Setiap bangsa yang berjuang untuk bebas dari ketertindasaan, bangsa itu alami banyak tantangan dalam perjuagan. Sejarah mencatat itu, seperti Indonesia sebelum mendeklarasikan kemerdekaanya banyak tantangan yang mereka hadapi baik dari penjajah maupun sesama anak bangsa. Tetapi konsisten dalam perjuangan hingga merebut kemerdekaan dan bebas dari penjajahan sesuai keinginan rakyat, banyak yang korban dalam perjuangan bukan berarti selesai disitu garis perjuangan tetap berjalan.

 

Kita orang Papua mengalami krisis kepecayaan diri, mental yang retak, logika yang mati, seperti disebut Dr. Benny Giay, sebagai “Bangsa yang memenuhi syarat untuk dijajah”. Kita orang Papua tidak percaya diri harus sadar bahwa perjuangan ini menyangkut kebencian atas dasar ras, agama, suku dan golongan atau identitas tertentu, tetapi perjuangan ini sebagai bagian yang hakiki demi harkat, martabat dan harga diri serta kebenaran mutlak, sesuai prinsip moral, hukum dan demokrasi.

 

Kehidupan dalam lingkaran prgamatisme bertumbuh ditengah orang Papua itu sendiri sehingga adanya kelompok-kelompok oportunis baru, ini bagian dari pembiaran yang terkonstruksi dan bagai tempat mendapatkan akses materi. Ini semua adalah dosa besar untuk menuju neraka abadi, perpecahan dalam bentuk kelompok-kelompok seperti kelompok NKRI harga mati dan merah putih (milisi sipil) yang dibentuk oleh Negara.

 

Kami memiliki ideologi yang diletakan dalam kepala, hati, pikiran dan seluruh sel hidup sejak Ibu melahirkan, itu amat bernilai untuk itu dibela dan diperjuangkan dengan gigh oleh kami semua. Sejak awal sudah disepakati bersama ide ini adalah ide masa depan, itu sudah terbukti dengan banyak korban yang mati atas ide ini. Sejak awal manipulasi politik Papua hingga saat ini, ribuan jiwa manusia Papua yang dikorbankan. Kami orang Papua adalah manusia yang berhak untuk berimajinasi tentang kehidupan sebagai sebuh bangsa yang bermartab, menantikan masa depan atas dasar cita-cita bersama. Para Pengagas Bangasa membentuk itu dalam ide bersama, dan menjadi satu basis kehidupan yang dikonsepkan bersama sebagai bangsa merdeka. Saat ini kita hidup dalam dosa besar yakni penjajahan yang tersistematis; bebas dari dosa ini bukan masuk gereja dan berdoa selesai tetapi menyusun agenda bersama sebagi jalan melawan dosa ini.

 

Proklamasi Papua dalam Lautan penindasan disaksikan seluruh pemilik negri, ini belum berakhir terus terjadi, Papua penuh dengan darah dosa seperti penjelasan saya diatas, apakah itu benar ? saksikan sendiri apa yang sekarang terjadi di Papua ini adalah kenyataan yang di hadapi sebagai sebuah bangsa. Banyak anak bangsa yang korban sebagian besar mempertahankan harga diri bangsa yang direndahkan atas nama ideologi bangsa lain, ingat mereka yang mati waktu itu, kemarin, sekarang dan terus mati adalah manusai pemilik negri (patriot bangsa Papua) bukan kriminal, koruptor, penjahat dan label lainnya. Kita bukan pemberontak sehingga dibantai setiap saat dan seterusnya kita adalah pemilik bangsa Papua, dan ini bukan ganda atas otsus, pembangunan dan jabatan tetapi menentuakan nasib bangsa adalah solusi yang fundamental.

 

 Dosa berupa penderitaan ada diatas pundak kami semua sebagai manusia yang secitra dan serupa dengan Allah, dosa itu berasal dari kita sendiri yang berbaut: menyaksikan sesama anak bangsa dibunuh, dibantai dan tindakan menganggu nurani kemanusiaan. Tetapi masih ada yang membiarkan dosa itu terjadi dan terjadi: minta jabatan di Jakarta, pemekaran, otsus plus dan seterusnya, apakah ini dosa atau tidak ?. Setiap hari meminta pertolongan Tuhan sebagai ujud doa untuk mengakhiri penderitaan, tetapi masih jual hutan, nasari provokasi masih bertumbuh, membiarkan lain dibunh membisu atas nama perintah sang raja; apakah ini dosa atau tidak ?. Manusia pada dasarnya jatuh dalam pelukan dosa  (pendapat kitab suci), dosa yang dosa sosial mendominasi di Papua, apakah kita orang percaya pada isi teks ayat suci atau lebih percaya pada ayat politik ?.

 

Pengungsi di Nduga, atas nama malaikat pembangunan masih Mengungsi dari tanah-Nya sendiri, pendropan militer, eksplotasi dan dosa sosial lain masih terikat pada hidup dan kehidupan kami orang Papua. Papua menuju Neraka abadi, bila kita semua pecaya pada dosa dari perbuatan dan tingkah laku yang di ajarkan pada agama-agama samawi, maka kita semua ada dalam bara neraka besar.

 

Penulis adalah Mahasiswa Papua, Kuliah di Yogyakarta.

 

Daftar Pustaka:

 Sinnal Blegur & Markus Binur, 2011. Bergerak Untuk Daulat: Menyongsong Pembebasaan Papua. Jakarta: Selemba Tengah.

 Syukur, Nico Dister, OFM. 1988. Filsafat Kebebasan. Kanisus:Yogyakarta

 

#Pemerintahan

#Mahasiswa dan Pemuda

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

#Politik

#Mahasiswa Papua

Baca Juga, Artikel Terkait