Proses Hukum Pacenus Hiluka Bukti Penegak Hukum Di Wamena Tak Lindungi Hak Hak Anak

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

8 Bulan yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Foto Sidang Pacenus Heluka. Sumber : Mersi Waromi. Sidang Perkara Pecenus Heluka di Pengadilan Negeri Wamena tanggal 12 November 2019.

 

 

YOGYAKARTA,KABARMAPEGAA.COM-- Tiga hari lalu Kamis, (21/11/2019) Pengadilan Negeri Wamena memutuskan hukuman 4 bulan kurungan penjara bagi seorang anak berurumur 16 Tahun yaitu Pacenus Heluka “Pacenus” yang dihadapkan dalam persidangan dengan dalil terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951.

 

Hakim dan Jaksa berdalil Pacenus terbukti melakukan kejahatan dengan membawa senjata tajam (sebuah pisau dapur).  Tindakanya ini menurut para penegak hukum (Jaksa dan Hakim) melanggar UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1) sehingga Ottow Siagian, S.H., Hakim tunggal yang memimpin persidangan perkara ini memutuskan Pacenus harus kurung di rumah tahanan anak selama empat Bulan.

 

Persidangan terhadap perkara Pacenus (anak dibawah umur) dimulai dengan agenda dakwaan pada tanggal 11 November lalu, dalam tuntutan Jaksa menuntut Pacenus dihukum 10 bulan kurungan Penjara.

 

Sidang dilakukan sesuai dengan mekanisme pengadilan anak sebagaiman lasimnya dilakukan dalam sistem peradilan anak Indonesia yang dipimpin oleh Hakim tunggal Otto Siagian,S,H.

 

Pacenus merupakan warga Wamena, Ia berumur 16 Tahun, Ia merupakan siswa kelas 11 pada SMA Negeri 1 Wamena. Ia tingakap oleh polisi bersama kedua temanya: Terianus dan Demianus, di rumahnya pada 23 Oktober 2019 sekitar jam 12.00-13.00 mala.

 

Lanjut, Saat penangkapan dirumanya ini polisi memeriksa badan Pacenus lalu menemukan sebuah pisau dapur berukuran kecil di saku bajunya. Polisi kemudian membawa ketiganya ke kantor polisi untuk diperiksa lalu ditahan. Dua temanya Terianus dan Demianus dibebaskan dua hari kemudian, sedangkan Pacenus tetap ditahan hingga diajukan ke pengadilan.

 

Polisi menangkap Pacenus dalam opreasi penangkapan orang-orang yang diduga melakukan konfil pada aksi rasisme yang dilakukan pada tanggal 23 September di Kota Wamena.

 

Proses Hukum Terhadap Pacenus Hiluka Tujukan Aprat Hukum Di Wamena Tak Lingdungi Hak Anak,

 

Proses hukum terhadap Pacenus Heluka yang merupakan anak ini menunjukan para penegak hukum di Kota Wamena mulai dari Kepolisian, Kejaksaan hingga Pengadilan tak miliki komitmen perlindugan anak di Kota Wamena, walaupun proses hukum perkara ini dilakukan dengan mekanisme pengadilan anak susuai perintah UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 (UU SPPA).

 

Mengapa demikian, karena sejatinya lembaga SPPA bukan dibentuk untuk diterapkan secara fomalitas belaka alias hanya berfungsi menjadi lembaga pengadili tiap anak yang berhadapan dengan hukum, namun SPPA dibentuk untuk melindungi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum, artinya kepentigan anak lah yang harus diutamakan ketika ada anak diperhadapkan dengan hukum.

 

itulah mengapa Undang-Undang SPPA mewajibkan setiap penegak hukum Polisi, Jaksa dan Hakim harus menerapkan diversi dalam perkara anak alis Penyelesaian perkara diluar proses peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 termasuk perlindungan anak dan kepentingan terbaik anak merupakan asas paling utama dalam SPPA yang wajib diterapkan dalam penegakan hukum dalam perkara anak (Pasal 2 huruf a dan d).

 

Apa itu kepentingan anak? kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum adalah pertumbuhan anak secara fisik mapun sikis (mental), pendidikannya serta hak-hak anak lainnya, membina anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak terjerumus kejahatan dan menjadi rusak, atau moralnya menjadi buruk.

 

Dalam proses hukum terhadap perkara Pacenus, penegak hukum Polisi, Jaksa dan Hakim tidak miliki etikat baik melingdungi kepentingan Pacenus sebagai anak. ini terlihat dari penanganan dari kepolisian yang tidak mengunakan diversi dalam menyelesaikan perkara ini.

 

Tuntutan Jaksa yang tinggi dalam tuntutan hukum biasannya dalam perkara anak serta upaya banding yang diajukan lagi oleh Jaksa dan putuan pengailan yang tidak membebaskan Pacenus berdasarkan pekepentingan Pacenus Heluka sebagai anak.

 

Padahal sesuai tujuan SPPA serta melihat kasus dan unsur-unsur dalam Pasal yang digunakan mestinya Pacenus harus dibebaskan tanpa harus menjalani proses hukum yang merugikannya seperti yang telah dilaluinya ini, karena perkara pecenus bukan merupakan suatu kejahatan yang mengancam nyawa manusia serta tidak adanya niat jahat, Pacenus juga bukan merupakan revedivis sehingga terukur kejahatan dalam dirinya.

 

Seperti penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka dalam karangka perlingdungan anak serta memenuhi misi negara dalam melingdungi anak bangsa sebagaimana dimandatkan dalam UU SPPA, Kami Koalisi Penegakan Hukum dan HAM Papua menyatakan :

 

1. Proses hukum terhadap Pacenus di Kepolsian, Tuntutan 10 Bulan oleh Jaksa dan Banding yang diajukan Jaksa, dan Putusan Hakim telah merugikan Pacenus sebagai anak;

 

2. Meragukan Komitmen Pengenak Hukum di Kota Wamena : Polisi, Jaksa dan Hakim dalam melingdugi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Wamena;

 

3. Mendesak Kejaksaan Wamena dan Pengadilan Tinggi Papua menghentikan proses hukum Banding terhadap Pacenus dan membebaskannya dari segala tuntutan;

 

4. Mendesak KPAI dan Komnas HAM RI untuk mengambil tindakan masing-masing sesuai kewenangan untuk melingdungi Pacenus.

 

Wamena, 22 November 2019. Hormat Kami, Koalisi Penegakan Hukum dan Ham Papua. (PAHAM Papua, LBH Papua, ALDP, ELSAM Papua, PBH Cenderawasi dan Ganius Wenda). Nara Hubung : Mersi Waromi , SH., Kuasa Hukum (No HP : 081247443750). Wehelmina Morin, SH., Kuasa Hukum (No HP : 081247196708). Yohanis Mambrasar, SH, Kuasa Hukum (No HP : 081221611871)

 

Pewarta: Admin/KM

#LBH Papua

Baca Juga, Artikel Terkait

Tidak ada artikel terkait