Prostitusi Antara Prestige  dan Justice

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

4 Bulan yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Ilustrasi sumber Radar Cirebon (RC)

 

YOGYAKARTA, KABARMAPEGAA.com- Prostitusi selalu dilekatkan kepada pihak perempuan yang lebih menerima sanksi sosial berkali lipat. Hukum juga pun seolah hanya mau "mencuci tangan" dengan tidak bisa menegakan keadilan namun hanya ingin mengkambing hitamkan satu pihak.

 

Dalam kasus prostitusi sudah dicantumkan dalam Undang-Undang bahwa tidak boleh ada data oknum yang diekspos dan juga dalam hukum pidana tidak ada pasal yang menjerat PSKnya, hanya bisa menjerat mucikarinya.

 

Kasus yang heboh baru-baru ini, VA hanya dikambing hitamkan dengan dijerat hukum UU ITE ayat 27 Pasal 1. Hal ini mau menjelaskan bahwa hukum Indonesia sama sekali tidak memberikan keadilan bagi para perempuan Indonesia, begitu yang dijelaskan mbak Mella, Biro perempuan LBH Yogyakarta saat diskusi publik yang bertemakan “Publik Women's March Yogyakarta

.

Pada kesempatan yang sama,  Mbak Pipin Jamson, Dosen Fisipol UGM juga menyebutkan  ada beberapa faktor yang mengharuskan perempuan menjadi PSK yaitu: Ttrafficking (perdagangan manusia), kemiskinan ekonomi dan juga pilihan individu.

 

Dalam perkembangan pengorganisiran PSK selalu dibekali dengan sosialisasi yang baik untuk bisa melayani pelanggan namun karena pekerjaan ini dianggap sebagai komoditi (barang pakai) sehingga banyak pelanggan yang justru tidak mengindahkan kata-kata dari PSK (seperti disuruh pakai kondom sebelum berhubungan, malahan PSKnya balik di cemooh oleh pelanggan dengan kata kamu sakit kotor yaa?!).

 

Hal ini juga yang sebenarnya menambah resiko penyakit HIV/AIDS akibat pendidikan seks di lingkungan sosial yang masih kurang. “Kita hidup dilingkungan sosial dengan budaya patriarki dan seksis yang masih terlalu tinggi sehingga hidup sebagai perempuan saja sudah harus diatur otoritas atas hidupnya, apalagi perempuan yang menekuni hidupnya sebagai PSK.”

 

 Tidak hanya itu di wilayah Sulawesi Selatan dengan tingginya prostitusi mengharuskan perempuan untuk tampil sesempurna mungkin, yang menyebabkan industri kecantikan juga mengepung industri prostitusi dan yang jadi korbannya juga perempuan, dimana setengah dari  penghasilannya harus dipakai untuk membeli produk kecantikan belum lagi harus mencukupi biaya hidupnya, bagaimana tidak dia akan terus menerus terjerumus didalam lingkungan prostitusi?

 

Jika dilihat ke Papua, dana OTSUS hanya dinikmati oleh petinggi-petinggi daerah di Papua, tetapi tidak dibagi secara merata ke seluruh masyarakatnya, sehingga ada beberapa perempuan muda Papua (14-17 tahun, dokumentasi video Papuan Voices) yang terjerumus dalam dunia prostitusi untuk menyambung kehidupan mereka karena tuntutan hidup yang semakin mahal dan juga dunia prostitusi di Papua sama sekali tidak diorganisir dengan baik sehingga masih sangat buta dengan pendidikan seks maupun cara melayani pelanggan, dan banyak diantara pelanggannya yang membawa para perempuan (lebih dari 2-3 orang) ini diajak minum (minuman keras) setelah mabuk kemudian ditiduri semua perempuan-perempuan tersebut, hal ini juga merupakan salah satu indikasi penyebaran penyakit HIV/AIDS yang tinggi di Papua dengan dibayar hanya 500 ribuan dan pelakunya kebanyakan orang berduit (pejabat) ditambah dengan sistem kesehetan yang sangat memprihatinkan dan tidak ada pelayanan yang baik bagi OAP, serta hanya orang berduit yang bisa mendapatkan akses kesehatan dengan baik, hal ini akan menambah genosida secara tersistematis yang terus terjadi perlahan namun akan menghabiskan generasi Papua.

 

Sedangkan sebenarnya bahwa negaralah yang seharusnya mempunyai tanggung jawab penuh dalam mencukupi, melindungi dan mensejahterakan kehidupan masyarakatnya dalam lingkup EKOSOB.

 

Negaralah dan aparatusnyalah yang harus membina warganya agar tak ada pemikiran seksis, negaralah yang harus menyediakan fasilitas yang aman bagi korban pemerkosaan, negara yang harus menyediakan layanan hukum yang benar-benar memberikan keadilan bagi kaum perempuan dan kaum tertindas lainnya.

 

Negara dengan sistem kapitalis akan terua menerus mencipatkan klas-klas diantara kita masyarakat awam yang akan terus menerus saling menghakimi dan menyalahkan. Ada klas yang terus dipelihara oleh negara untuk terus mengintimidasi klas lemah lainnya untuk terus mengaburkan pandangan kita tentang kasus korupsi yang terus meraja lela, untuk menyembunyikan penggadaian dan perampasan tanah petani dan masyarakat adat untuk investor asing, untuk terus menyembunyikan persoalan pelanggaran HAM yang tak pernah diselesaikan oleh Negara. Dengan menyembunyikan kita untuk saling menjatuhkan, saling unjuk jago bahwa sebenarnya yang menjadi musuh kita bersama adalah " SISTEM yang dibangun di negara ini "

 

Hanya dengan perjuangan rakyat tertindas dari berbagai klas yang ada sajalah kita bisa membangun kekuatan penuh untuk menghancurkan sistem negara ini. [Yulia O/KM]

#Mahasiswa dan Pemuda

Baca Juga, Artikel Terkait