Protes Rasisme Lanjutan, Dua Gubernur Negara PNG Pimpin Demo

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

5 Hari yang lalu
KABAR PAPUA BARAT

Tentang Penulis
Ribuan Masyarakat dan Pemerintah PNG saat menduduki kantor gubernur di Port Moresby dalam aksi lanjutan tolak rasisme dan mendukun Papua Merdeka. (Doc. Prib. Sebby Sambom.Ist)

 

JAYAPURA, KABARMAPEGAA.com--Pada hari Selasa (10/9/2019), Pemerintah dan Rakyat Negara Papua New Guinea (PNG) melaukan long March dan menduduki di Lapangan stadiun Utama di ibo kota Negara PNG, yaitu di Port Moresby.

 

Protes ini dipimpin langsung oleh dua Gubernur, yaitu Gubernur Oro Province Hon. Garry Jufa MP dan Gubernur Ibu Kota Port Moresby yakni: NCD Governor Hon. Powes Parkop MP.

 

 “Port Moresby lumpuh total, karena semua pihak baik Pemerintah dan juga rakyat telah bergabung dalam aksi Protes ini. Dilaporkan juga bahwa 10 ribu lebih massa padati di statium Jhon Guise,” jelas aktivis Papua Sebby Sambom, yang juga sebagai jubir TPNPB ini kepada KM via pesn eletronik.

 

 

Kata Sebby, aksi Protes ini merupakan tindak lanjut dari aksi rasisme sebelumnya, dimana protes telah dilakukan di seluruh Dunia oleh orang Papua dan juga oleh semua orang yang mendukung Perjuangan Bnagsa Papua untuk Merdeka dari Penjajahn oleh Indonesia.

 

“Dan pada hari ini tanggal 10 September 2019, Rakyat dan Pemerintah Papua New Guinea menunjukan dukungan mereka terhadap Bangsa Papua yang merupakan saudara mereka seniri. Laporan yang kami terima langsung oleh Ketua OPM Tuan Jeffrey Bomanak bahwa,” katanya.

 

Kata Sebby, perlu diketahui oleh Masyarakat Indonesia dan Masyarakat Internasional bahwa Bangsa Papua adalah Satu keturunan, atau Satu leluhur yang tidak bisa dipisahkan oleh manusia Dengan kepentingan apa pun. Karena Tuhan menciptakan Bangsa Papua hanya Satu, yaitu dari Sorong Sampai Samarai adalah Satu Pulau dan Satu bangsa.

 

“Dan setiap orang yang lahir di atas Tanah Papua mempunyai hak yang sama atas Tanah leluhur mereka, oleh karena itu Sekarang Bangsa Papua mulai sadar dan lawan pendudukan illegal militer Indonesia di Papua Barat,” katanya.

 

Menurutnya, perjuangan ini akan terus dilanjutkan, sampai Papua Barat Merdeka Penuh dari pendudukan illegal Militer Indonesia di bagian Barat Palau Paradise (Islands of Paradise).

 

Selanjutnya, Kata Sebby, untuk catatan mengenai laporan resmi akan dikeluarkan oleh Penanggungjawab Aksi Protes, yaitu Ketua OPM Tuan Jeffrey Bomanak, Ketua PNG Union For Free West Papua Tuan Kenn Mondiai, Dewan Gereja Pasifik di PNG, dan juga Oleh dua Gubernur yang Kami sebutkan nama mereka di atas.

 

Sementara itu, lain tempat, Juru Bicara Nasional, Komite Nasional Papua Barat (KNPB Ones Suhuniap mengatakan 61 orang yang mengaku tokoh papua ini tidak berpengaruh apa-apa terhadap perjuangan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat papua melalui mekanisme referendum di West Papua.

 

“Mereka hanya dipakai sebagai obyek oleh negara karena saat ini negara sedang panik. Kehadiran kelompok ini tidak membendung perjuangan bangsa Papua. Kondisi tidak jauh beda dengan apa yang terjadi di timor leste menjelang referendum,” katanya kepada media ini.

 

Kata Ones,  mereka ini akan menjadi pilar utama kelompok milisi di papua namun mereka ini hanya segelintir orang.  ‘Saya pernah ke Timor leste dan banyak pengalaman yang saya dapat disana ketiga menjelang referendum tahun 1999.”

 

“Mereka ini akan pilar utama milisi namun sangat sayang, sebab mereka ini sudah tua, jadi bisa dimanfaatkan oleh negara dan aparat untuk adu domba  orang papua,” bebernya.

 

Menurutnya, kehadiran 61 satu orang di Jakarta itu bukan representatif orang Papua namun mereka ini adalah kelompok  oportunis yang cari makan seperi tikus dalam meja makan. “Kelompok ini kehilangan momentum jadi sekarang sedang cari momen.”

 

“Saya jadi curiga kelompok ini adalah kelompok sakit hati yang gagal dalam politik praktis lalu yang minta makan di Jakarta,” katanya.

 

Katanya, mungkin kelompok ini mungkin yang menyusup dalam demo damai anti rasisme di papua lalu yang membakar fasilitas umum. Kini hadir sebagai malaikat di hadapan   majikan mereka. Karena bakar kantor KPU dan MRP serta fasilitas lainya kelompok ini.

 

“Seakan mereka ini menjadi representatif orang papua pada hal mereka ini orang tidak punya kapasitas dan popularitas pun tidak ada sama sekali mengaku diri tokoh. Siapa, dimana dan kapan mereka ini diberikan mandat untuk  menyampaikan 9 poin itu,”  bebernya.

 

Kata Ones, kapan ruang demokrasi rakyat papua diciptakan beri mereka mandat. Dari 9 poin yang mereka sampaikan ke presiden pun tidak berbobot dan bukan solusi kongkrit menyelesaikan konflik politik dan kondisi obyektif di papua.

 

“Ini adalah ide orang -orang cari makan yang tidak punya kredibilitas dan manusia siluman. Pon yang mereka sampaikan ke presiden hanya mendatangkan malapetaka bukan menjawab persoalan di papua, karena tidak ada yang kredibel logis,” bebernya.

 

Menurutnya, dari 9 poin akan muncul konflik horizontal yang akan membahayakan orang papua karena dalam poin poin saya melihat ada konspirasi. “Mereka  ini hanya obyek yang dipakai oleh pihak tertentu dan didalamnya ada ancaman serius.”

 

Ones minta rakyat Papua juga harus paham bahwa mereka ini adalah bekas kaum borjuis yang sudah tua tidak bisa kerja keras jadi berfikir instan. “Biarkan mereka cari makan di usia tua mereka, walau ada beberapa anak mudah yang ikut tetapi mereka itu tidak seberapa.”

 

Banyak orang Papua Sorong sampai Merauke, kata Ones,  hanya menawarkan satu solusi yaitu referendum solusi demokratis mengakhiri  konflik politik yang menjadi penyebab melahirkan pelanggaran HAM di West papua oleh sebab itu rakyat papua tidak terpengaruh dengan kehadiran mereka ini.

 

Selanjutnya, pada hari yang sama, ((10/9)  bertemu Presiden Jokowi, Tokoh Papua Minta Pemekaran Hingga Bangun Istana.

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan 61 tokoh dan mahasiswa Papua di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (10/9). Jokowi didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menko Polhukam Wiranto hingga Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Budi Gunawan dalam pertemuan itu.

 

Dalam pertemuan tersebut, Abisai Rollo perwakilan adat Papua meminta beberapa hal kepada Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Mulai dari meminta untuk pemekaran di 5 provinsi di Papua dan Papua adat hingga membangun istana kepresidenan di Bumi Cendrawasih.

 

"Pertama, minta untuk adanya pemekaran 5 wilayah di provinsi papua dan papua barat. Kedua, pembentukan badan nasional urusan tanah Papua. Dan ketiga, penempatan pejabat eselon 1 dan eselon 2 di kementerian dan TPMK," kata Abisai di hadapan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/9) kepada merdeka.com.

 

 

Pewarta: Manfred Kudiai/KM

 

      

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait