Proyek Pembongkaran Sawah Baru Nabire, Warga Sipil Setempat Merasa Dirugikan

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

1 Bulan yang lalu
POLITIK DAN PEMERINTAH

Tentang Penulis
Ilutrasi peluasan lahan Proyek Pembongkaran Sawah Baru dari Dinas Pertanian Kabupaten Nabire yang dipekerjakan oleh Denzipur di Kampung Bumi Raya, SP1 Nabire. Proyek perluasan lahan tersebut dari program Nawacita Jokowi melalui MP3I. (Marinus/KM)

 

NABIRE, KABARMAPEGAA.com-- Proyek Pembongkaran Sawah Baru dari Dinas Pertanian Kabupaten Nabire yang dipekerjakan oleh Denzipur di Kampung Bumi Raya, SP1 Nabire meresakan masyarakat lokal  yang bertahun-tahun menggarap. Proyek perluasan lahan tersebut dari program Nawacita Jokowi melalui MP3I ini perlu evaluasi untuk pelaksanakan di Papua, sebab semakin kehilangan tanaman-tanaman lokal dari Tanah Papua.

Warga sipil merasa dirugikan sehingga memprotes kepada Pemerintah Kampung Bumi Raya, untuk mempertanggungjawabkan kehilangan tanama-tanaman yang sudah lama dibudidayakan terutama tanaman semusim dan tanaman tahunan.

Dalam pertemuan yang difasilitasi oleh  Pemerintah Kampung antara Dinas Pertanian dan Petani penggarap,  Selasa (13/11/2018) di Aula Kantor Kampung Bumi Raya,  Dinas Pertanian berkali-kali menekankan proyek ini tidak ada dana untuk membayar uang ganti rugi.

Penggarap lahan Y Kayame  mengatakan puluhan tahun kami menggarap tanah- tanah ini. Kini ada proyek sehingga mengklaim diri saya  sertifikat tanah. Padahal disaat kami menggarap tidak ada yang memprotes atau datang melaporkan kepada kami dari pemegang sertifikat lokasi. “Di sini tempat kehidupan kami, rotan, kayu kami ambil dan menjual. Tanaman-tanaman kami di gusur harusnya ada ganti rugi oleh Dinas Pertanian,” jelasnya  dengan nada kesal dari Aula Kantor Kampung Bumi Raya, Pukul 11.00 Waktu Papua.

 

Pihak korban lain, Mama Akta Keiya  mengatakan kami masih ingat pertama kali  saat pembagian sertifikat tanah. Pernyataan itu tidak tertulis akan tetapi ini menjadi dasar yang kuat bagi kami sehingga masuk kerja lokasi tiga dari warga transmigrasi. Dia  menjelaskan dulu waktu pembagian sertifikat tahun 1986, pihak imigrasi Nabire mengatakan pemilik lahan selama 10 tahun belum ada aktivitas bercocok tanam atau belum ada bangunan rumah maka kembali ke tanah adat, wajib mengambil ali pemerintah Kampung atau milik mereka menggarap tanah-tersebut.  “Kami berpegang teguh dan ada dalam benak pikiran kami sehingga kami penggarap juga pemilik tanah. Sejak kapan pemegang sertifikat  melakukan aktivitas bercocok tanam. Jelas bahwa selama ini belum ada aktivitas hanya simpan sertifikat tanah saja, kini mengklaim pemilik tanah, ungkap dengan nada kesal dengankrugiannya.”

 

Sementara itu, Thadeus Badii, Kepala Kampung Bumi Raya mengatakan  sengketa tanah ini  harus mencari solusi bersama sebab kami Pemerintah Kampung tidak menolak atau membatasi program dari Pemerintah daerah, Proinsi dan Pusat. Kami mendukung penuh semua proyek yang masuk di Kampung Bumi Raya. “Hal yang bersifat membangun untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat maka kami tidak menolak. Tanah milik warga A, B, C dan D wajib memiliki sertifikat selama ini hanya menggarap tanah saja.” 

 

Kemudian menurut, Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Nabire, N  Pauwan,  pertama masuk telah dilakukan survai dan kriteria-kriteria khusus yang dilakukan yaitu telah menganilisis data tanah dan layak dibongkar lokasi III milik warga transnigrasi, sehingga lokasi tidak ada masalah.

 

Untuk menindaklanjuti persoalan ini, Kepala Dandim Nabire juga turut hadir dalam pertemuan mengatakan lokasi-lokasi yang sedang bongkar ini sudah ada dalam  aturan tertulis. Aturan kan sudah memiliki sertifikat tanah jadi tidak yang menghalang atau mengganggunya. Kata dia besok semua warga yang memiliki sertifikat datang ke lokasi cek satu per satu. Dari 52 hektar yang sedang bongkar wajib memiliki sertifikat tanah. Warga yang  kurang dari 52 orang sesuai hektar yang ada maka tanah -tanah akan tarik kembali kepada Pemerintah Kampung.  “Saya akan  bertanggungjawab lokasi-lokasi tersebut. Manfaatnya cetak sawah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, proyek ini dari pusat maka tidak ada orang atau masyarakat yang menghalanginya.”  

 

Lanjut tegas dia, dengan nada ancaman mengatakan masyarakat menghalangi proyek ini maka akan berwajib hukum sebab tanah-tanah dalam sertifikat dan proyek Nawacita Jokowi.

 

Yopi Dogopia  Kepala Wilayah Dusun Bumi Raya bersih keras mencari win-win solusi akan tetapi tidak merespon oleh Dinas Pertanian. “Tanah milik warga yang memiliki sertifikat akan tetapi telah menggarap maka ada kerugian yang harus ada sebab proyek masuk belum ada sosialisasi antara  masyarakat. Respon masyarakat tidak salah sebab tanaman mereka digusur tiba-tiba, warga kaget.” Lanjut dia, lahan sedang cetak ini jangan datangkan orang -orang baru dari luar untuk menggarap sawah. Orang luar datang maka kami akan ambil alih sebab masyarakat ini rugi dengan tanaman garapannya.

 

Sementara itu, Pak Isnaini mewakili pemegang sertifikat menjelaskan awal masuknya transmigrasi di Kampung Bumi Raya. Warga-warga yang datang dari Jawa tahun 1982 dari Wonogiri, Seragen, Ngalek, Banyuwangi, Malang. “Lokasi pertama  dan II  sedang menggarap sedangkan lokasi  ke tiga untuk dijadikan hutan lindung untuk anak cucu generasi mendatang. Syukur kalau pemerintah mencetak menjadikan lahan sawah. Garapan boleh -boleh saja di garap akan tetapi tanah milik kami karena sertifikat tanah ada sama punya.”

 

Tanggapan Dinas Pertanian

Menindaklanjuti persoalan ini,  tanggapan Dinas Pertanian kabupaten Nabire mengutarakan dua poin : 1) Warga Masyarakat lokal membentuk kelompok tani, berjanji akan  dilengkapi dengan alat-alat pertanian, 2) Ganti Rugi akan diberikan bantuan benih-benih tanaman. Tanaman musiman dan tanaman tahunan.

Respon  Masyarakat Korban

Dengan tenggapan tersebut, direspon masyarakat  korban dengan mengatakan  terlambat membentuk kelompok. Kami masyakat asli punya kelompok kerja akan tetapi semua bantuan proposal diabaikan atau tidak menjawab oleh Dinas Pertanian. Jangan menipu-nipu sama kami masyarakat asli.

Banyak Ibu-Ibu merasa kecewa dengan keputusannya sehingga tidak menerima hasil rapat yang penuh intimidasi oleh aparat yang mengancam akan menghadapi dengan hukum.

 

Pewarta: Marinus Gobai

Editor: Manfred Kudiai

#Pemerintahan

#Lingkungan dan Hutan

Baca Juga, Artikel Terkait