PRP Gelar Konferensi Pers Update Aksi Serentak Sekaligus Minta Bebaskan Victor Yeimo Tanpa Syarat

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

2 Bulan yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Usai Konferensi Pers, ujung sebelah kanan (Sem Awom Jubir nasional PRP) dan 4 lainnya dari 4 pimpinan komponen diantaranya, ketua KNPB, ketua FIM Mnukwar, Mendagri WPNA dan Ketua FNMPP). (Fhoto : PY/KM)

 

MANOKWARI, KABARMAPEGAA.Com - Petisi Rakyat Papua (PRP) atas nama 111 Organisasi dan 714.066 suara  rakyat Papua menyatakan lawan rasisme, bebaskan Viktor Yeimo, tolak otonomi khusus (Otsus) dan berikan hak menentukan nasib sendiri bagi West Papua. Penyatakan tersebut dinyatakan PRP dalam konferensi pers  di Amban Manokwari, Papua Barat,  Senin, (16/08)

 

Juru Bicara Nasional (PRP) Sem Awon mengupdate situasi umum  aksi serentak  di Papua dan luar Papua hari ini senin 16 Agustus 2021.

 

Aksi serentak Papua dan Indonesia di beberapa kota lakukan konferensi pers dan Jawa timur Surabaya dan Malang melakukan aksi.

 

Di Papua, Jayapura dipukul mundur, dibubarkan secara paksa. Di Yahukimo satu orang ditembak dan sekitar 48 orang lebih ditangkap. Di Timika sama dibubarkan paksa.

 

“Di Dogiyai nanti kita akan Update lagi." jelas Awom kepada media ini.

 

Lanjut Awom,  melawan  rasisme menjadi sikap tegas dalam konferensi pers ini. Rasisme membuat penghinaan martabat bangsa Papua  yang berujung pada kriminalisasi terhadap  aktivis pro merdeka dan Victor Yeimo ditangkap tanpa bukti jelas.

 

"Kami di Papua Barat lebih konsentrasi ke konferensi pers. Dalam konferensi pers lebih menegaskan sikap tentang rasisme satu tahun lalu ditanggal yang sama 16 agustus. Peristiwa rasisme itu membuat penghinaan terhadap bangsa Papua” jelasnya.

 

Kata dia, kurang maksimal jaminan pelayanan terhadap Victor Yeimo ditahanan Mako Brimob mengakibatkan jatuh sakit. Melihat itu, bersama 111 organisasi melalui PRP menyerukan aksi serentak secara nasional.

 

"Ditahanan selama 3 bulan lebih tanpa penahanan proses hukum yang jelas di tahanan Mako Brimob. Tanpa ada kunjungan keluarga. Tanpa ada pengobatan yang maksimal. Tanpa ada kunjungan pengacara yang maksimal sehingga sikap kami hanya satu bebaskan tanpa syarat," katanya.

 

PRP terbentuk untuk menolak Otsus dan menuntut hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratik rakyat Papua.

 

"Kami tetap kawal penolakan otonomi khusus yang dipaksakan Jakarta dan sikap kami hak penentuan nasib sendiri menjadi solusi demokratik,"tegasnya.

 

Sementara itu, Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mnukwar Alexander Nekenem menanyakan,  mengapa hanya Victor Yeimo saja yang ditangkap sedangkan  beberapa pejabat yang ikut terlibat dalam aksi rasisme 2019 tidak?

 

“Waktu itu, persoalan rasisme yang berujung kerusakan di Papua telah dipertanggung jawabkan 7 orang di Kalimantan Timur jadi dengan alasan apa Victor Yeimo di tangkap. Kami minta  segera bebaskan Victor Yeimo” pintanya.

 

Selain itu, Maks Urapes perwakilan WPNA (The West Papua National Authority) jabatan Menteri dalam negeri (Mendagri)  ini mengatakan pihaknya  tidak sepakat dengan semua proses hukum yang dilakukan terhadap tuan Victor Yeimo bahkan Otsus.

 

“Semua itu tidak sah dan ilegal dihadapan hukum dan 111 organisasi politik rakyat Papua,” jelasnya.

 

Pada tempat yang sama, Yally Halito dari  Forum Independen Mahasiswa West Papua se-Tanah Papua menilai  proses hukum yang dilimpahkan Kapolda Papua  terhadap Victor Yeimo sangat keliru.

 

“Jika Victor Yeimo tidak dibebaskan, kami  siap mengkonsolidasi massa secara terbuka,” tegasnya.

 

Ketua Front Nasional Mahasiswa dan Pemuda Papua (FNMPP) Eliata Yores menambakan penahanan terhadap juru bicara PRP,  Victor Yeimo sungguh tidak adil.

 

“Selama berada di dalam negara republik Indonesia rasisme tidak akan berakhir” tuturnya.

 

Melihat situasi dan perkara di atas, atas nama 111 organisasi Petisi Rakyat Papua (PRP) Tolak Otonomi Khusus Jilid dua dengan 714.066 suara rakyat menyatakan sikap:

  1. Segera Bebaskan Viktor Yeimo, Fransi Wasini, dan 6 Tahanan Politik di Sorong tanpa syarat karena Viktor Yeimo dan kawan lainnya bukanlah pelaku, melainkan korban rasis
     
  2. Hentikan eksploitasi isu rasisme terhadap rakyat Papua oleh kelompok elite Papua dan mengutuk tindakan elite-elite yang selalu merendahkan martabat dan harga diri manusia Papua
     
  3. Menyerukan persatuan dari seluruh komponen rakyat di Tanah Papua, baik Komponen Agama, Adat, Mahasiswa-Pelajar, Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM), TNI/POLRI, Pegawai Negeri Sipil(PNS), Gubernur (P/PB), Majelis Rakyat Papua/Papua Barat (MRP/PB), Dewan Rakyat Papua/Papua Barat(DPRP/PB), Petani, Nelayan, Pedagang, Tukang Ojek, Buruh, dan Mama Pasar untuk mendesak bebaskan Viktor Yeimo dan kawan lain tanpa syarat
     
  4. Mendeklarasikan 16 Agustus sebagai hari Rasisme Indonesia terhadap rakyat Papua
     
  5. West Papua menyatakan rasa Solidasitas dan Kemanusiaan Terhadap Diplomat asal Nigeria yang menerima perlakukan rasis oleh Negara Indonesia pada 7 Agustus 2021 lalu dan menyerukan persatuan terhadap seluruh Rakyat dunia untuk mengutuk tindakan rasis yang telah dilakukan oleh Indonesia yang makin masif dan tidak terkontrol serta menyuarakan ketertindasan yang sama yakni Black Lives Matter
     
  6. Segera tarik Militer organik dan non-organik dari Tanah Papua
     
  7. Segera buka akses Jurnalis asing Independen ke Tanah Papua untuk memantau situasi terkini dan mendesak di Tanah Papua
     
  8. Tutup semua investasi asing yang merupakan dalang kejahatan kemanusiaan dan perampasan lahan di Tanah Papua
     
  9. Menyelesaikan semua bentuk kejatahan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat di tanah Papua
     
  10. Menolak produk hukum rasis Otonomi Khusus Jilid 2 yang dipaksa lanjutkan di tanah Papua, tanpa melihat aspirasi rakyat Papua dan Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri Sebagai Solusi Demokratis bagi Rakyat Papua

 

 

Pewarta: Petrus Yatipai

Editor: Manfred Kudiai

#Politik

#Komite Nasional Papua Barat (KNPB)

Baca Juga, Artikel Terkait