PUSAKA Rilis Laporan Investigasi: Pengulangan Kekerasan

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

19 Hari yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Dokumentasi   kasus-kasus kekerasan, penangkapan, pengrusakan harta benda, pengungsian internal, intimidasi hingga ancaman pembunuhan  yang  dialami  masyarakat  adat  dan  Pembela  HAM  Lingkungan. (Doc. Pusaka/Ist)

 

NABIRE, KABARMAPEGAA.com-- PUSAKA  liris laporan investigasi dan  mendesak  negara dan korporal untuk perlindungan dan pengormatan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Lingkungan di Papua. Hal tersebut dinyatakan PUSAKA setelah melakukan Investigasi selama tiga bulan (April-Juni 2020).

 

Selama tiga bulan itu, Yayasan Pusaka Bentala   Rakyat telah    mendokumentasikan   kasus-kasus kekerasan, penangkapan, pengrusakan harta benda, pengungsian internal, intimidasi hingga ancaman pembunuhan  yang  dialami  masyarakat  adat  dan  Pembela  HAM  Lingkungan.

 

Sebagaimana laporan yang dterima Kabar Mapegaa,  Rabu, (24/6), PUSAKA menjelaskan bahwa masyarakat yang kena dampak kekerasaan,  yakni: masyarakat adat Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni (April 2020), masyarakat adat Aifat di Kabupaten Maybrat (April – Mei 2020), Pembela HAM Lingkungan  di  Kampung  Ikana,  Kais  Darat,  Kabupaten  Sorong  Selatan  (Juni 2020), dan di Kali Kao, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel (Juni 2020), Provinsi Papua.  

 

“Beberapa  kasus  diantaranya  terjadi  pengulangan  kekerasan  terhadap korban Pembela HAM Lingkungan,” papar dalam laporan Investgasi PUSAKA.

 

Berdasarkan laporan dan investigas, kasus-kasus kekerasan memprihatinkan dan terjadi pada masa pandemi Covid19 tersebut, diduga berhubungan  dengan  sikap  masyarakat  adat  dan  Pembela  HAM  Lingkungan untuk menyuarakan, mempertahankan dan membela hak-hak dasar, hak untuk hidup, hak atas tanah, hak atas lingkungan, hak atas pangan, hak atas mata pencaharian mereka, yang terancam hilang dan dirampas untuk kepentingan korporasi  dan  akumulasi  modal  dalam  usaha  perkebunan  kelapa  sawit  dan pembalakan kayu.

 

“Pembela  HAM  Lingkungan  adalah  garda  depan  perjuangan  untuk  kelestarian lingkungan dan keberlangsungan hidup manusia di bumi.”

 

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak-hak Pembela HAM Lingkungan, sebagaimana diatur dan dijamin dalam kebijakan internasional dan peraturan perundang-undangan, antara lain: Deklarasi Pembela HAM (Desember 1998);  konstitusi  UUD  1945,  Pasal  28C;  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 100; Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang  Pengesahan  Kovenan  Internasional  tentang  Hak-hak  Ekonomi,  Sosial dan Budaya ; Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan   Korban,   Pasal   10;   Undang-Undang   Nomor   32   Tahun   2008   tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 66; Undang-Undang No. 14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik,  Pasal  4;  Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 9 dan 11.

 

Demikian pula, korporasi mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati hak-hak Pembela HAM Lingkungan, sebagaimana ketentuan kebijakan   internasional   tentang   Deklarasi   Pembela   HAM   (1998);   Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (2011); standar terbaik dan komitmen korporasi tentang pengelolaan berkelanjutan.

 

Guna mencegah kekerasan dan memberikan keadilan terhadap masyarakat adat dan Pembela HAM Lingkungan di Papua, maka PUSAKA  meminta dan mendesak kepada:

  1.  Kepolisian  RI  memastikan  perlindungan  hukum  bagi  warga  dan  Pembela HAM Lingkungan, mengupayakan penegakan hukum secara serius dan adil atas berbagai laporan masyarakat adat dan Pembela HAM;
     
  2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melaksanakan fungsinya sesuai Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Nomor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia No  5 Tahun 2015 tentang Prosuder Perlindungan Terhadap Pembela HAM, untuk melakukan pemantauan dan mencegah berbagai potensi ancaman maupun pelanggaran HAM pada berbagai aktifitas bisnis di Tanah Papua, serta  mendesak  lembaga  hukum  memastikan  perlindungan  hukum  bagi warga dan Pembela HAM Lingkungan;
     
  3. Pemerintah   nasional   dan   daerah   semaksimal   mungkin   menjalankan kewajibannya  mencegah  dan  memberikan  perlindungan  kepada  setiap orang dari ancaman / tindakan kekerasan;
     
  4. Korporasi   untuk   menghormati   hak   Pembela   HAM   Lingkungan   untuk menyuarakan  haknya,  tidak  melakukan  tindakan-tindakan  yang mengancam  keselamatan  Pembela  HAM  Lingkungan,  bertanggungjawab atas peristiwa kekerasan yang terjadi baik yang secara langsung dilakukan atau memamfaatkan pihak lain. 

 

Kemudian laporan  singkat hasil  Investigasi yang di terima Kabar Mapegaa adalah sebagai beriku:

 

Laporan Singkat  Dokumentasi Kasus  Kekerasan dan Pelanggaran HAM Dialami Pembela HAM Lingkungan di Papua, Periode April – Juni 2020 

 

Kasus kekerasan dan intimidasi terhadap warga dan aktifis sebagai impak dari   operasi   pengejaran   dan   menyusul   kasus   meninggalnya   anggota Brimob di areal perusahaan kayu PT. Wana Galang Utama.

 

  • 16 April – 07 Mei 2020

    Aparat gabungan TNI dan Polri melakukan operasi mengejar orang yang diduga sebagai pelaku dan membawa lari senjata milik anggota polisi Brimob Briptu Mesak Viktor Pulung (alm) yang meninggal (14/04/2020) saat bertugas dilokasi basecamp perusahaan kayu PT. Wana Galang Utama (WGU), Distrik Moskona Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni. Operasi dilakukan pada wilayah adaministrasi pemerintahan  Distrik  Moskona  Selatan,  Kabupaten  Teluk  Bintuni  dan  Distrik Aifat Selatan, dan Distrik Aifat Timur Jauh, Kabupaten Maybrat. 


    Operasi ini membuat warga kampung setempat mengungsi dan menghindar ke dusun dalam hutan, mereka ketakutan dan merasa tidak aman. Operasi ini juga dilaporkan membuat warga mengalami penyiksaan, rumah warga dirusak dan terjadi penangkapan.


    Piter Masakoda, Pembela HAM Lingkungan yang aktif menyuarakan keberadaan dan hak-hak dari Suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni yang terdampak dari aktifitas perusahaan, terkena dampak dari operasi tersebut. Piter Masakoda diawasi  dan  merasa  ditekan  secara  tidak  langsung  oleh  anggota  kepolisian setempat. 

    Pada 07 Mei 2020, Pemda Maybrat, tokoh masyarakat dan agama, pimpinan Polres  Sorong  Selatan  dan  Dandim  Sorong,  membuat  kesepakatan  bersama terkait dengan operasi pengejaran pelaku yang membawa senjata. 

 

Kasus Kekerasan Terhadap Onesimus Wetaku dan Keluarga

 

  • Senin, 01 Juni 2020 
    Martinus Ohee, warga Kampung Ikana, melakukan kekerasan dan pemukulan dengan parang terhadap Isak Ky (umur 60 tahun) dan keluarga. Korban lainnya, Dorkas Ky (anak Isak Ky dan isteri dari Onesimus Wetaku), dipukul sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul Safira (anak Dorkas Ky, umur 10 tahun). Martinus Ohee juga menyerang Ones Wetaku dengan parang hingga tangan kiri luka terbelah dan memukul Ariance Wetaku (umur 39 tahun) dengan parang hingga mengenai punggung dan kepala korban. Pada pukulan keempat, Ariance melindungi kepalanya hingga terpotong parang. Saat kejadian, terdapat Kepala Kampung Ikana, Sadrak Wetaku (umur sekitar 50 tahun), Baltasar Ky, Herman Sowe dan Yance Gerewas, namun mereka tidak melakukan tindakan berarti mencegah dan melarang pelaku. Mereka justeru mengeluarkan kata-kata provokatif.


    Ones Wetaku telah melaporkan kasus penganiayaan ini kepada Polres Sorong Selatan  (20  Juni  2020).  Polres  Sorsel  telah  mengirimkan  surat  memanggil terhadap pelaku.


    Ones Wetaku menduga serangan tersebut berhubungan dengan konflik dan ketegangan antara warga yang pro dan kontra dengan keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Putera Manunggal Perkasa, anak perusahaan ANJ Group, yang beroperasi di wilayah adat mereka. Selama ini Ones Wetaku dan Yakob  Sowe,  aktif  menuntut  haknya  atas  tanah  yang  dijadikan  perkebunan kelapa sawit dan pabrik minyak sawit. 


    Pada  Juli  2019,  warga  yang  pro  perusahaan  melakukan  penyerangan  terhadap Yakob Sowe, merusak rumah tinggal dan harta benda milik Yakob Sowe di Kampung Ikana. Kasus ini telah dilaporkan ke pihak Polres setempat dan bahkan melakukan  pemeriksaan  dikampung,  namaun  tidak  ada  penyelesaian  kasus berarti. Pelaku penyerangan tidak pernah dihukum dan ditahan.
     


  • Ones  Wetaku  beberapa  kali  diancam  dibunuh  dan  mengalami  teror.  Pada  Maret 2018, isteri Onesimus Wetaku diserang dengan menggunakan parang oleh salah seorang warga (HS) yang diketahui bekerja sebagai Humas perusahaan. HS juga memotong  tanaman  hias  milik  keluarga  YS  dan  mengucapkan  kata-kata  caci maki yang merendahkan martabat keluarga YS dan OW.   

            
 

Kasus Serangan Terhadap Petrus Kinggo dan Keluarga Minggu, 21 Juni 2020

Sebanyak empat orang yang bekerja dan tinggal di areal perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Tunas Sawa Erma POP A, (Korindo Group), Camp19, menggunakan   kendaraan   truk,   mendatangi   Dusun   Kali   Kao,   Distrik   Jair, Kabupaten Boven Digoel. Dua orang diantaranya, memasuki rumah kediaman Petrus Kinggo (PK), sambil mencari menanyakan PK dengan nada kasar hendak menyerang. Dua orang lainnya berdiri dipinggir jalan sambil mengawasi warga dan menunjukkan wajah tidak bersahabat.

 

Mereka berdua juga memasuki rumah beberapa warga sambil menanyakan keberadaan  PK  dan  membuat  ancaman.  Mereka  mengambil  busur  dan  anak panah,  serta  parang  di  rumah  keluarga  Wiro  Gonekasan  dan  rumah  Natalis, sambil  mengancam  melakukan  kekerasan.  Kaca  jendela  rumah  Wiro  dipukul dengan parang hingga pecah. Namun PK sedang tidak berada ditempat.

 

Kejadian tersebut membuat warga Kali Kao, PK dan keluarga cemas dan merasa tidak  aman.  PK  sudah  melaporkan  kejadian  tersebut  kepada  Pos  Polisi  di Camp19.  Anggota  Pospol  sudah  mengumpulkan  keterangan  dari  saksi  dan mendokumentasikan barang bukti.

 

PK pernah mengalami kejadian serupa melibatkan anggota TNI (berinisial R) dan beberapa orang tidak jelas namanya pada Juni 2019. Anggota TNI dan orang tidak  dikenal  dalam  keadaan  mabuk  mendatangi  dan  mengetuk  rumah  PK dengan keras saat tengah malam. Mereka menanyakan keberadaan PK yang saat itu tidak sedang di rumah dan sedang berada dirumah mertua di Kali Kao.

 

PK menemui anggota TNI tersebut dan dengan sikap mengintimidasi,  menuduh dan menanyakan hubungan PK terhadap kasus kematian seseorang yang tidak diketahui.    PK    merasa    sikap    dan    tindakan    tersebut    dilakukan    untuk mengintimidasi PK dan keluarga.

 

Pada Agustus 2018, PK menemukan foto dirinya disebar pada areal perusahaan PT. Berkat Cipta Abadi (milik Korindo Group) dan diduga disebar oleh pihak perusahaan Korindo. Pada September 2018, PK bertemu manager perusahaan Korindo untuk menanyakan tujuan penyebaran foto diri tersebut, namun tidak ada penjelasan ataupun klarfikasi atas penyebaran foto tersebut hingga saat ini. Penyebaran foto diri ini kembali terjadi pada Mei 2020, beberapa waktu setelah PK membantu keluarga korban MB yang meninggal setelah terjadi pemukulan oleh anggota Polisi di Kantor Umum PT. Tunas Sawa Erma POP A, Camp 19, Asiki, Boven Digoel (16 Mei 2020).




Untuk info lebih lanjut  dapat dihubungi melalui Kontak Person: Franky Samperante,  ( +62 81317286019)   dan Tigor  G Hutapea, (+62812-8729-6684).

REDAKSI

#Lingkungan dan Hutan

Baca Juga, Artikel Terkait