Rakyat Adat Meepago Tolak OTSUS Minta Referendum

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

11 Hari yang lalu
POLITIK DAN PEMERINTAH

Tentang Penulis
Rakyat Adat Meepago Tolak Otsus, Meminta Referendum.Rabu (17/11/2020) Foto:Geitogo M Gobai/KM.

 


 

MOANEMANI DOGIYAI, KABARMAPEGAA.COM--  Ratusan masa rakyat adat yang tergabung dalam wilayah adat Meepago dengan tegas menolak perpanjangan Otsus Jilid II dan mendesak segera menggelar referendum bagi rakyat Papua Barat. Rabu (17/11/2020).

 

Hal ini ditegaskan dalam pernyataan sikap yang dibacakan bersama dari delegasi lima wilayah adat yakni wilayah Dogiyai, Paniai, Nabire, Timika, Intan Jaya, Tota Mapia dan Deiyai.

 

Beny Goo, kordinator umum Rapat Dengar Pendapat (RDP) menyatakan, hari ini lembaga dan orang-orang MRP takut maklumat Kapolda dan surat larangan dari asosiasi bupati-bupati Meepago. MRP dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan Maklumat Kapolda dan Asosiasi Bupati Meepago, tetapi kekuatan Maklumat Kapolda Papua dan asosiasi Meepago telah dipatahkan oleh rakyat Meepago.

 

Kata dia, bukti kehadiran rakyat adat telah mematahkan kekuatan Maklumat Kapolda dan kekuatan asosiasi bupati-bupati Meepago.

 

Lanjut, hari ini para penjajah atau pemerintah kolonial Indonesia mereka menang karena Maklumat Kapolda dan pernyataan bupati- bupati. Wilayah lain tidak laksanakan akan tetapi wilayah adat Meepago melaksanakan RDP mematakan dua kekuatan ini.

 

Aspirasi rakyat tidak sampaikan kepada MRP akan tetapi kita sampaikan aspirasi kita kepada Tuhan Allah dan Alam Meepago, karena Tuhan Allah bekerja dan Tuhan Allah kasitahu kepada rakyat Meepago bahwa MRP menggunakan uang otonomi khusus sehingga aspirasi tidak disampaikan kepada MRP.

 

Goo, menjelaskan undang-undang Otonomi khusus yang telah gagal. Dalam undang- undang otonomi khusus hanya satu peraturan pemerintah (PP) sudah yaitu pembentukan Majalis Rakyat Papua ( MRP).

 

Pasal- pasal lain dalam UU Otsus yang mana memproteksi orang asli Papua akan tetap gagal total memproteksinya. Hak politik orang asli Papua tidak tidak bisa apa- apain. Kursi eksekutif dan legislatif di dominasi oleh non orang asli Papua.

 

Bukti hari ini pemilihan umum Bupati Kabupaten Nabire, semua calon wakil mereka orang non Papua. Bukti bahwa hak kesulungan Orang asli Papua (OAP) di rampas oleh Jakarta.

 

Kursi legislatif, wilayah Timika, Merauke, Nabire, Sorong di kuasai oleh non orang asli Papua.

 

Menurut dia bukti kegagalan otonomi khusus yang lain marginal secara ekonomi terpinggir dan tersinggir dari tanah kelahiran kita, sehingg mandat otonomi gagal total.

 

Ekploitasi sumber daya alam (SDA) besar-besaran oleh pemerintahan kolonial. Dikampung kita di Dogiyai sini material batu diambil alih oleh kepolisian. Hak kekayaan kita dikuasai oleh aparat dengan bedil dan senjata.

 

Seharusnya, mandat undang - undang otonomi khusus (Otsus) hari ini kita kibarkan Bendera Bintang Kejora. Hari ini kita menyanyikan lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua. Hari ini kita pasangkan Burung Mambruk di dada kita.

 

Selain ini, partai lokal juga ditolak oleh Jakarta, seharusnya empat kursi DPRP yang diangkat oleh jalur Otsus di usung dari partai lokal.

 

Ini semua bukti kegagalan otonomi khusus (Otsus Papua) sehingga kami rakyat adat Meepago menolak dengan tegas Otsus jilid II  dan segera melakukan Refrendum di tanah Papua Barat.

 

Pantauan Kabar Mapeega.com bahwa anggota MRP yang datang di Kab. Dogiyai kembali ke Jayapura.

 

Pelarangan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari MRP dengan rakyat wilayah adat Meepago datang dari Maklumat Kapolda Papua dan surat dari asosiasi bupati-bupati Meepago yang ditandatangi oleh Bupati  Isaias Douw, S.Sos., M.Ap.

 

Pewarta : Geitogo M Gobai/KM

 

#MRP

#Mahasiswa dan Pemuda

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait