Rakyat Imekko Hidup Dari Sagu, PT. Mekar Jangan Rusak Lingkungan Kami

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

1 Bulan yang lalu
OPINI

Tentang Penulis
Tempat pengambilan sagu warga Imekko dibongkar PT Mekar Papua Star sebagai bangunan jalan.

 

 

 

Oleh: Ferry Onim Jazirah

 

Opini, KABARMAPEGAA.Com--Pembangunan jalan tersebut yang di tangani PT.Mekar Papua star dari Perbatasan Bedare Inanwatan tujuan kampung Kasoweri adalah salah satu akses yang bagus untuk akses masyarakat sendiri, namun  penyelesaian Wilayah Masyarakat adat belum ada realisasikan secara baik.

 

Sejak Pembangunan Jalan Awal star, Pemerintah daerah kabupaten Sorong Selatan, tidak perna turun untuk mengawasi pekerjaan tersebut dan mengambil kerusakan hutan masyarakat adat  sebagai penengah dari untuk mengatasi konflik antara marga dan marga, antara Kontraktor dan Masyarakat adat setempat.

 

Program pembangunan jalan sebagai pengadaan saja yang mendatangkan pekerjaan dan di lepaskan pada masyarakat adat sehingga konflik terjadi antara marga dan tidak dapat menyelesaikan persoalan hingga saat ini.

 

Apa tujuan kehadiran pemerintah menjadikan satu pemerintahan sendiri yang akan mengatur semua aspek kehidupan masyarakat adat di wilayah tersebut.

 

Inilah dampak kerugian masyarakat adat yang tidak di hargai pemerintah daerah kabupaten Sorong dan Investor yang hanya mengejar hasilnya dan membiarkan masyarakat adat menderita di atas segalah kepunyaan Hak Hidupnya seperti hutan sagu, kayu dan hak penentuan nasip sendiri di wilayah adat Leluhur sebelum ada pemerintah dan negara ini.

 

BUMN tidak punya hak untuk mengklaim wilayah adat suku Kaiso sebagai tanah milik perusahaan sagu saat ini yang di duduki di Kampung Kais.

 

Rakyat Imekko tidak bisa hidup tanpa sagu sehingga negara segerah menetapkan RUU masyarakat adat untuk dapat melindungi hak hak dasar masyarakat adat.

 

Masyarakat adat Imekko yang saat ini menerima Surat ini, dan sampai saat ini tidak di respon pemerintah daerah kabupaten Sorong, maka masyarakat adat yang korban wilayah hutan adat dan korban manusia yang di penjarakan atas kehadiran Perusahan tersebut ini, segerah menolak Segalah Bentuk Polotik Penguasa di Wilayah kerusakan Hutan masyarakat adat.

 

Wilayah adat yang rusak di harapkan masyarakat adat mencatat surat ini dan dapat menentukan segalah keputusan hak hidup yang tidak dapat di intervensi Pihak manapun.

 

Tolak Pemimpin berjiwa kapetalis yang merusak wilayah adat masyarakat Imekko.

 

Sebelum ada pemerintah daerah kabupaten Sorong, Kami masyarakat adat sudah ada, sebelum ada Negara kami masyarakat adat sudah berada.

 

Negara segerah mengesahkan undang-undang perlindungan hukum masyarakat adat putusan MK no 35 Tahun 2012, ketika negara itu Adalah bagian dari masyarakat adat.

 

Pemerintah daerah kabupaten Sorong selatan, segera membentuk Perda Perlindungan Hutan Masyarakat adat.

 

Negara tidak Punya Hutan. Pemerintah daerah kabupaten Sorong tidak punya Wilayah Hutan.

 

Stop Mengklaim wilayah teritorial masyarakat adat sebagai pemilik Investasi yang dapat merugikan Masyarakat adat.

 

Salam Kemanusiaan. Salam masyarakat adat. Di tulis oleh, Ferry Onim Jazirah Anak asli Imeko.

#Pemerintahan

#Mahasiswa dan Pemuda

#Lingkungan dan Hutan

#Mahasiswa Papua

Baca Juga, Artikel Terkait