Rakyat Indonesia Termakan Oleh Dua Kubu Kepentingan

Cinque Terre
Alexander Gobai

10 Bulan yang lalu
OPINI

Tentang Penulis
Pemimpin Umum dan Redakur Media Online Kabar Mapegaa (KM)

Oleh, Yulianus Uwodege Nawipa

 

OPINI, KABARMAPEGAA.com – Negara Indonesia dua kepentingan yang sudah terbangun mulai dari Preseden pertama Sukarno dan Preseden kedua Suekarto. Sehinga, dampak dari dua kepentingan korban rakyat Indonesia yang tidak berdosa selama ini.

 

Sebenarnya Negara Indonesia milik bersama rakyat Indonesia tetapi presiden pertama dimuatkan Undang-Undang bahwa kepala Negara Indonesia dicalonkan orang asli Indonesia dimaksudkan berhak dicalonkan orang asli Jawa. Namun, selain daerah itu bukan orang asli Indonesia?

 

Dimaksud Presiden Sukarno itu untuk membicarakan kepentingan orang asli Jawa bukan pihaknya dibicarakan kepentingan bersama rakyat Indonesia. Pemilik Negara Indonesia adalah orang asli Jawa. Tetapi, pandangan daerah lain dan aktivitas daerah lain mengatakan Negara Indonesia tak ada demokrasi dan dirusak moral di Negara Indonesia.

 

Kepentingan Presiden Suekarto kekayaan alam seluruh Indonesia dijual kepada orang asing untuk menggolkan kepentingan pribadi. Seperti Presiden kedua Suekarto mengadaikan Negara Amerika untuk melakukan kembali kontrak karya ke II, pembagian saham PT Freeport bahwa, sebelunya saham Negara Indonesia 60%. Namun, sesudah terpilih presiden kedua diterima pembagian saham Negara Indonesia 40% sehinga dari disitulah terbentuk dua kepentingan besar Negara Indonesia.

 

Kedua kubu tersebut kepentingan presiden pertama dan kepentingan presiden kedua membuat  orang Sumatra, Kalimantan, NTT, Ambon, Sulawesi, serta Papua dan  menjadi korban dalam lubang kedua kepentingan maka, yang menjadi pertanyaan apakah dengan hal tersebut?

 

Untuk itu, penulis mengatakan bahwa, perlu menyuarahkan dari masing-masing daerah bahwa presiden tahun 2019, berhak mencalonkan presiden adalah orang Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, NTT, serta Papua, mengapa diungkap tentu karena harus dan terus mencari keadilan dan kebenaran dalam Negara Indonesia.

 

Ketua Umum Komite Nasional Pembebasan Papua Barat (KNPB) Viktor Yeimo menulis melalui akun pribadi bahwa, Negara Indonesia layak terbagi menjadi negara bagian untuk mengatur di rumah tangga sendiri maka, segera pengakuan kemerdekaan Bangsa West Papua.

 

Seorang presiden keempat Gusdur pernah dikeluarkan awak media bahwa, Negara Indonesia cocok menjadi Negara Bagian di wilayah Indonesia karena tak mampu melakukan kepentingan umum.

 

* Penulis adalah Jurnalis muda Papua, www.kabarmapegaa.com, Tinggal di Timika – Papua

 

Editor: Muyepimo Pigai

Baca Juga, Artikel Terkait