Rakyat Papua Mendamba Janji-janji Hampa Oleh Pemerintah Pusat

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

2 Bulan yang lalu
OPINI

Tentang Penulis
Albertus Gobay/KM

 

Oleh: Albertus Gobay

OPINI KABARMAPEGAA.com---Pemimpin negara Republik Indonesia (RI) Joko Widodo alias Jokowi, pernah berjanji dan mengaku dikalah perayaan natal yang bersamaan dengan warga Jayapura lebih khusus dan pada umumnya rakyat Papua di Jayapura tepat pada bulan Desember 2014. Mengaku dan berjanji bahwa teritori Papua akan menjadi titik fokus dan perhatian utama dalam program pusat di aspek kesejahtraan dan perdamaian. Pembangunan dan perdamaian yang menjadi perhatian utama dalam program pusat yakin  pendidikan kesehatan ekonomi kerakyatan, infrastruktur dll.

Pengakuan dan perjanjian pemerintahan pusat oleh Presiden Jokowi untuk memberdayakan dan menyejahterakan orang Papua di bumi cendrawasih. Pengakuan dan perjanjian di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur menjadikan Papua tanah yang damai dan sejahtera. Untuk wujud-nyatakan Papua tanah damai dalam program pusat, mengirim ribuan personil TNI dan Polri sebagai keamanan.

Bumi Papua menjadi perhatian khusus dalam program pemerintah pusat untuk sejahterakan rakyat Papua guna wujudkan Papua tanah yang penuh damai. Program pemerintah pusat implementasinya tidak kondusif di bumi cendrawasih daripada pengakuan dan perjanjian. Pengutaraan daripada presiden RI Jokowi, pengakuan dan perjanjian terhadap rakyat Papua yang presentasikan dalam program pusat tidak urgen.

Pengakuan dan perjanjian pemerintah pusat yang dipresentasikan dalam program tidak pada tuturan presiden RI Jokowi dan hingga kala ini, rakyat Papua mendamba derita dan tangisan dampaknya. Mengirim ribuan personil aparat militer sebagai keamanan untuk menjamin Papua tanah damai tetapi implementasinya masyarakat sipil korban dan terus berduka cita. Dan merangkum beberapa sektor untuk mewujudkan rakyat Papua yang sejahtera dan makmur dalam kehidupan hanyalah olesan belaka.

Perjanjian daripada pembangunan dan kesejahteraan yang presiden RI tuturkan di hadapan rakyat Papua implementasinya tidak komprehensif. Dan yang realita hanya untuk mengirimkan ribuan personil TNI dan Polri guna menguras darah rakyat Papua. Namun, rakyat Papua mendamba tangisan dan derita yang berlipat ganda.

Jokowi presiden RI tuturkan kehadapan rakyat west Papua eksistensinya bercorak pada pembunuhan dan kriminalisasi. Pembunuhan dan kriminalisasi yang tidak henti-henti untuk musnahkan bangsa Papua. Bangsa Papua yang mana Tuhan Allah menempatkan di bumi kangguru dengan berbagai sumber daya alam yang berlimpah. Sumber daya alam yang sang khalik ciptakan untuk bangsa papua memelihara, melindungi dan menikmati bukan untuk para imperialis, kapitalis, kolonialis dan militeris yang tidak punya etika kemanusiaan.

Presiden RI yang pernah berjanji dan mengaku, bahwa tanah Papua akan menjadi perhatian khusus dalam program pemerintah pusat. Program pusat yang orbitkan rezimnya Jikowi yakni, kesejahtraan dan kedamaian yang mana utarakan di hadapan rakyat papua. Kesejahtraan dan kedamaian representasinya tidak komprehensif namun eksistensinya bercorak pada ketidakadilan diskriminasi. Ketidakadilan dan diskriminasi di rezim Jokowi terus berlangsung dan membara di teritori West Papua

Rakyat Papua pinta pengakuan dan perjanjian atas sejarah bangsa Papua yang mengelabuhi negara Indonesia sejak 1960-an hingga kini. Bukan pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan dan infrastruktur yang jelas dan rakyat Papua ketahui hanya suatu skenario untuk mengelabui. Karena, pemerintah Indonesia dalam program pemerintah pusat merangkum dan menyusun dari periode ke periode dan dekade ke dekade implementasinya tidak merujuk pada presentasi dalam program yang dipublikasi. Dan pengakuan dan perjanjian di era Jokowi pun sama halnya dengan pra periode. Masa pengabdian 'Jikowi' sebagai pemimpin negara kolonial kini tinggal hitung waktu dengan jari artinya sebagai pemimpin atau kepala negaranya berakhir dan banyak mengoleskan argumen yang hampa.

Pemerintah pusat mengaku dan berjanji teritori west Papua akan menjadi fokus dan peratihan utama dalam program pemerintah pusat, tetapi implementasinya tidak komprehensif namun hanya mengelabui sejarah Papua. Sejarah Papua yang dengan semena-mena negara bangsa Papua diintegrasikan dalam negara kolonial Indonesia, tepat pada 1963 dan PEPERA pada tahun 1969 yang sebagaimana kolonial Indonesia dengan kebijakan kepentingan ekonomi yang dilakukan. Pemerintah pusat mempresentasikan serba sektor yang kendala di bumi cenderawasih untuk membunuh jiwa-jiwa kaum muda yang nasionalis. Sayang, jiwa-jiwa kaum muda tidak semudah untuk meruntuhkan dengan adanya ketidakadilan yang kian mengunggul. Ketidakadilan melahirkan berjiwa pemberontak namun serba sektor yang pemerintah pusat meluncurkan bukan jaminan. Jaminan hidup damai dan sejahtrah rakyat Papua di tanah air West Papua bukan pengakuan dan perjanjian akan pembangunan dan kesejahteraan belaka di teritori west Papua dalam program pemerintah pusat. Tetapi, berikan kesempatan untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat West Papua sebagai solusi demokratis dan mengaku atas sejarah West Papua yang mengelabui hingga kini.

Penulis: Mahasiswa Papua yang mengenyam pendidikan di Jayapura Papua.

 

Baca Juga, Artikel Terkait