Ramos-Horta  Desak  Indonesia dan Papua Menempuh Jalur Dialog

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

22 Hari yang lalu
INTERNASIONAL

Tentang Penulis
Peraih Nobel Ramos-Horta dan presiden Timor Leste dari 2007 hingga 2012.

 

YOGYAKARTA,  KABARMAPEGAA.com--- Peraih Hadiah Nobel Perdamaian Jose Ramos-Horta mendesak pemerintah Indonesia untuk mengadakan pembicaraan  atau dialog dengan gerakan kemerdekaan Papua untuk membantu mengakhiri pemberontakan selama puluhan tahun di wilayah paling timur  tersebut.

 

Ramos-Horta  merupakan  penerima hadiah Nobel 1996 setelah  membawa kemerdekaan dan perdamaian bagi rakyat  Timor Timur, yang sebelumnya  menderita  dalam pendudukan Indonesia yang brutal selama hampir seperempat abad. Dia  yakin masa depan wilayah Papua berada di Indonesia, bukan sebagai negara terpisah.

 

"Bicaralah dengan orang Papua, OPM (Organisasi Papua Merdeka), tetapi sebagai saudara Indonesia," kata Ramos-Horta dalam sebuah wawancara pekan lalu. "Orang Papua, mereka harus merasa bahwa pemerintah, orang-orang di Jawa, benar-benar peduli pada mereka." Kata Jose Ramos-Horta kepada media nationalpost.com,  edisi 7 Januari 2019 belum lama ini.

 

Konflik antara Indonesia dan pemberontak, yang jumlahnya mungkin hanya beberapa ratus, berkobar lagi bulan lalu ketika OPM/ Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) menewskan sedikitnya 17 orang yang bekerja di lokasi pembangunan jalan raya trans-Papua yang merupakan bagian penting dari upaya Presiden Joko Widodo untuk membangun Papua.

 

Sejak konflik terbaru pecah,  diduga  Militer  Indonesia menembaki desa-desa di Nduga Papua dengan bom posfor putih senjata kimia terlarang, sebagai pembalasan.  Nanum Militer Indonesia menegaskan tuduhan itu sama sekali tidak berdasar, tidak faktual, dan menyesatkan.

 

Sejauh ini Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menolak gagasan pembicaraan.

 

 

Bersamaan itu, Polisi Indonesia  telah menangkap  ratusan massa aksi yang menuntut kemerdekaan bagi orang Papua  dan menggerebek kantor Komite Nasional Papua Barat (KNPB), sebuah kelompok sipil yang mengadvokasi penentuan nasib sendiri.

 

 Di Timika, polisi menduduki sekretariat KNPB,  kemudian mengukirnya dengan slogan-slogan seperti “Indonesia Forever” dan menghancurkan simbol-simbol gerakan kemerdekaan west Papua.

 

Ramos-Horta, presiden Timor Leste dari 2007 hingga 2012 ini, mengatakan pengekangan diperlukan di kedua sisi.

 

"Jadi pertama-tama, mereka harus menyerah pada serangan bersenjata terhadap warga sipil Indonesia atau otoritas militer, tetapi pada saat yang sama militer Indonesia juga harus menahan diri agar tidak menindak, menyerang ... orang setiap kali mereka berdemonstrasi," katanya.

 

Sebuah gerakan kemerdekaan dan pemberontakan bersenjata telah mendidih di wilayah yang dulunya dikuasai Belanda sejak dianeksasi oleh Indonesia pada tahun 1963. Kontrol Indonesia diresmikan pada tahun 1969 dengan referendum yang dikenal sebagai "Act of Free Choice" yang diadakan dalam suasana intimidasi berat. di mana hanya 1.026 orang Papua diizinkan untuk memilih.

 

Saat ini, penduduk asli Papua, yang sebagian besar tidak memiliki ekonomi wilayah mereka, lebih miskin, sakit, dan lebih mungkin meninggal muda daripada orang-orang di tempat lain di Indonesia. Dekade kebrutalan militer Indonesia dan impunitas telah berkontribusi terhadap kebencian yang mendalam terhadap pemerintahan Indonesia.

 

Namun Ramos-Horta mengatakan, situasi di Papua tidak sebanding dengan perjuangan kemerdekaan Timor Lorosa'e dan tidak ada peran PBB dalam konflik.

 

Timor Timur, kata Ramos-Horta, adalah koloni Portugis selama lebih dari 400 tahun sebelum Indonesia menginvasi pada tahun 1975, sedangkan Papua adalah bagian dari kekaisaran Hindia Belanda yang merupakan basis bagi perbatasan Indonesia modern.

 

Dia percaya Widodo,  yang mencari masa jabatan lima tahun kedua  kalianya dalam pemilihan yang akan berlangsung April, berkomitmen untuk mengakhiri konflik tanpa merevisi perbatasan Indonesia.

 

“Dia akan melakukan segala upaya untuk melibatkan saudara-saudari di Papua dalam dialog untuk menemukan penyelesaian konflik,” katanya.

 

Admin

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait