Rasis Meligitamasi Otsus Atau JAKARTA Menutup Agenda INTERNASIONAL!

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

2 Bulan yang lalu
TULISAN

Tentang Penulis
Keterangan Foto: Alexander Gobai

Oleh: Alexander Gobai

 

Berbagai isu atau wacana dari tahun 2019 hingga 2021, berbagai rentetan peristiwa bertubi-tubi. Pembunuhan, penangkapan, pemenjarahan dan berbagai persoalan lainnya tak kunjung usai. Seakan Manusia Papua tak lagi dinilai sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang harus dihargai dan dijaga.

 

Sejak tahun 2019, rentetan Peristiwa ujaran Monyet (Rasis) kepada mahasiswa papua yang mengenyam Pendidikan di Surabaya, Jawa Timur. Peristiwa itu melahirkan emosional orang Papua, karena dirasa harkat dan martabat Manusia Papua sudah diinjak dan tidak dihargai lagi sebagai sesama ciptaan Tuhan. Akibatnya, Papua membarah.

 

Papua Membarah. Tua, Muda, besar kecil yang hidup di tanah Papua, baik orang pribumi Papua dan pendatang ikut merasakan duka dan luka batin karena harga diri orang Papua dinilai seperti “Monyet”. Sehingga, protes rakyat Papua terhadap Negara, agar segera menangkap pelaku ujaran Rasisme kepada Rakyat Papua di tanah Papua.

 

Protes atas ujaran Rasis, sikap Negara berbalik menangkap, menahan, memenjarahkan sejumlah Mahasiswa dan Rakyat Papua mulai dari Jawa, Ambon, Papua dan Papua Barat. Hingga, isu Rasisme dinilai sebagai upaya meloloskan agenda Nasional Jakarta, seperti Pemekaran, PON, Otonomi Khusus, CPNS, Pengakatan Jabatan bagi OAP di semua Komponen dan Percepatan Pembanguan papua serta pertumbuhan ekonomi meningkat.

 

Selain itu, sejumlah Tokoh-Tokoh Papua mendatangi Istana Presiden untuk  mengadakan rapat terbatas dengan Presiden Republik Indonesia sekalian meminta maaf atas kejadian Rasisme yang terjadi (2019). Pertemuan itu membahas sejumlah permintaan, seperti Pemekaran, Otsus, Pembanguan Istana Kepresidenan di Papua dan lain sebagainya.

 

Tahun 2020, Isu Otonomi Khusus, Pemekaran di tengah Pandemi Covid-19 masih terus eksis, Mesksi adanya edaran libur Nasional akibat Covid-19 yang semakin hari meningkat. Ekonomi Indonesia Goyang, Pembahasan Freeport semakin memanas, Pembahasan UU Minerba, Pembahasan Revisi UU Otsus, Pengiriman Milter di Blok Wabu (Intan Jaya), Pengungsian Warga Amungme di Timika, dan Masih terus terjadi penangkapan Aktivis Kemanusian karena diduga mengancam keamanan Negara dan Kematian Para Pejabat Orang Asli Papua meningkat dan Isu Pelanggaran HAM dari berbai Negara, termasuk PBB.

 

Tahun 2020 juga, Agenda Papua, MRP merancang Agenda Rapat Dengar Pendat (RDP) Tentang Otonomi Khusus yang melibatkan berbagai pihak, baik Organisasi Perlawanan, Semua Lembaga Mitra Pemerintah, Masyarakat, Adat, Perempuan, Aktivis, Mahasiswa, Agama dan lain sebaginya. Sudah dilakukan RDP tingkat Wilayah. Namun, hingga kini, RDP umum belum dilaksanakan.

 

Tahun 2021, Isu Rasisme muncul di tengah Isu berakhirnya Otonomi Khusus dan Isu kedatangan HAM PBB ke Papua dan Sikap-sikap berbagai Negara telah menyoroti Kepada Negara Indonesia tentang Pelanggaran HAM yang terus terjadi.

 

Sikap Negara Terhadap Isu HAM

 

Apakah benar, Negara Indonesia sedang merancang sebuh strategi dan skenario untuk membawa pola Pikir orang Papua untuk membuat Konflik Horisontal dan Vertikal antar orang Papua. Ataukah Isu Rasisme sebagai upaya Negara Indonesia agar orang Papua jiwanya terbakar, serta emosional, lalu membuat aksi spontanitas  seperti  2019 lalu, lalu kepolisian melakukan penangkapan dan pemenjarahan agar agenda Nasional tetap eksis.

 

Ataukah Sikap Negara telah “Galau” karena sebagai besar Negara-Negara Termasuk Belanda telah berbicara tentang Pelanggaran HAM di Papua. Sehingga membuat skenario agar orang Papua dan Orang Papua konflik.

 

Isu pelanggaran HAM sudah mendunia. Sejak ULMWP mengeluarkan Keputusan Presiden Sementara, Undang-Undang Sementara, Negara Indonesia sudah mulai panik. Kepanikan yang berlebihan, hingga akhirnya berbagai Negara yang tadinya tidak bersuara untuk Papua, pun ikut bersuara, seperti Belanda.

 

Tahun 2021, Masalah Papua tentang Pelanggaran HAM akan semakin memanas, ketimbang Isu berakhirya Otonomi Khusus dan Masalah Rasisme. Agenda Internasional tentang Papua akan semakin meluas dan melebar di tanah Air. Sehingga, semua kepentingan Indonesia dalam rangka menutut sikap Negara terhadap orang asli Papua akan dilakukan.

 

Seperti, Menambah Dana Otonomi Khusus, percepatan Pembangunan, Penangkapan Ujaran Rasisme kepada Aktivis Kemanusia akan diproses hukum sebagai bentuk Negara peduli Hukum, Membuka CPNS dan berbagai persoalan lainnya yang betujuan agar orang Papua  tidak lagi menuntut dan  berteriak “Merdeka”.

 

Tahun 2021, pemusnahan, pembunuhan, pertikaian, pemerkosaan, pemenjarahan, pengiriman Militer dan lain sebagainya. Dengan Harapan tahun 2021, orang Papua tidak lagi membuat demonstrasi. Sebab, Isu pelanggarana HAM di Internasional semakin membakar semangat Negara Indonesia untuk berbuat baik kepada rakyat Papua.

 

Kesimpulan

 

Agenda Nasional (Jakarta) sebagai upaya menutup Agenda Internasional, dimana Negara-Negara sedang membuka mata untuk Papua, karena Papua sudah tidak aman lagi. Isu tentang Otsus, Rasisme dan isu lainnya sebagai upaya untuk melegetimasi  bahwa Indonesia sedang berusaha dan akan berusaha mengindonesiakan orang Papua.

 

Penulis Eks Tapol Korban Rasisme (2019) Tinggal di Paniai

#Mahasiswa dan Pemuda

#Lingkungan dan Hutan

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

#Politik

#Papua Bisa

Baca Juga, Artikel Terkait

Tidak ada artikel terkait