Rencana Bangun Markas TNI/Polri di Wegeuto, Ini Tanggapan Bupati

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

6 Bulan yang lalu
TANAH PAPUA

Tentang Penulis
saat pertemuan yang dilangsungkan hari ini, Jumat (18/01/2019) bersama perwakilan anggota DPRD,Perwakilan Kapolres Kabupaten Paniai, Danramil Paniai Timur, Kapolsek Paniai Timur, Kabag Hukum Paniai beserta jajarannya di aula Uwata wogi Yogi. (Yulianus/KM)

 

PANIAI, KABARMAPEGAA.com—Bupati Paniai, Mecky Nawipa mengatakan prinsipnya kami pihak pemerintah menerima pernyataan sikap yang diajukan oleh masyarakat Wegemuka yang menolak pembangunan Markas TNI/ Polri di Wegeuto, Kabupaten Paniai.

 

“Masyarakat Wegemuka menolak rencana bangun pembangunan Markas TNI,Polri di wilayah Wegeuto, sehingga prinsipnya, dengan terbuka menerima pernyataan masyarakat dan rekomedasi penolakan Markas TNI/ Polri  jadikan teritorium di wilayah Wegeuto Distrik Wegemuka ini, kami akan meneruskan dan koordinasikan dalam waktu dekat kepada Gubernur Papua, Polda Papua,Panglima Papua bahkan Presiden RI, sehingga  saya minta kepada masyarakat supaya menunggu keputusan bersama nanti. Tunggu saja hasil keputusannya,” jelas Bupati, Jumat (18/1/2019).

 

Hal tersebut disampaikan saat pertemuan yang dilangsungkan hari ini, Jumat (18/01/2019) bersama perwakilan anggota DPRD,Perwakilan Kapolres Kabupaten Paniai, Danramil Paniai Timur, Kapolsek Paniai Timur, Kabag Hukum Paniai beserta jajarannya di aula Uwata wogi Yogi.

 

Bupati paniai Mecky Nawipa mengakui kehadiran kepala Distrik Deki Gobai, SH serta 15 kepala Kampung, toko Agama serta masyarakat Wegeuto disampaikan Aspirasi  dengan  secara damai dan  aman Itu namanya aksi profesonal.

 

Sementara itu, Kepala Distrik Wegemuka, Deki Gobai mengatakan berdasarkan hasil musyawarah besar, seluruh masyarakat di wilayah Distrik Wegemuka mereka telah menolak bangun pembangunan Markas TNI, Polri.

 

“Terkait penolakan, telah dibahas bersama masyarakat setempat belum lama ini, tepatnya pada hari Minggu, 13 Januari  belum lama ini,” jelasnya kepada kabarmapegaa.com.

 

Alasan penolakan ini, kata Decky terdapat tiga point. Pertama, masyarakat Warga sipil Wegeuto  Distrik Wegemuka masih sangat trauma dengan peristiwa/kejahatan  yang terjadi pada 1987-1992 selama 5 tahun.

 

Kedua, Rakyat sipil akan jadi korban akibat perseteruan atau pertikaian  antara  TNI/Polri  dengan kelompok  yang berseberangan  Ideologi Papua Merdeka, dan Ketiga, Masyarakat Wegeuto /distrik Wegemuka  tidak akan melepaskan sepenggal tanah sedikitpun  untuk  dijadikan teritorium  dan pembangunan  Pos/Markas  TNI/Polri  atau apapun  namanya, karena  wilayah Wegeuto distrik Wegemuka  tidak ada tanah kosong, yang ada tanah adat dan hak ulayat.

 

“Mewakili masyarakat, kami menyampaikan aspirasi penolakan ini kepada pemerintah Paniai,” jelasnya tegas.

 

Dengan demikian, lanjut Mecky, Kami merekomedasihkan  kepada  Bupati Paniai dan ketua DPRD Kab Paniai, agar mengeluarkan /menetapkan peraturan daerah perda tentang penetapan di wilayah  Wegeuto distrik Wegemuka sebagai Kamasan zona khusus.

 

“Kami desak kepada  President RI di Jakarta, Pang limaTNi/Polri di Jakarta, Pangdam VIII Cendrawasih  dan kapolda Papua di Jayapura, Gubernur Papua, Ketua DPRP Papua dan MRP di Jayapura, Dandim 1705 Paniai di Nabire, Kapolres  di Paniai, Bupati Paniai, ketua DPRD Paniai, Danramil Paniai Timur serta Kapolsek Paniai Timur di Enarotali menghargai keptusan besama masyarakat ini dalam upaya penolakan pembangunana marks tersebut,” tegasnya.

 

Lanjutnya, seluruh masyarakat Wegeuto menyampaikan aspirasi atau pernyataan sikap secara tulisan kepada semua pihak bahwa masyarakat tidak ingin adanya pembangunan Markas TNI/Polri di Wegeuto.

 

Pewarta: Yulianus Nawipa

Editor: Manfred Kudiai/KM

#Pemerintahan

Baca Juga, Artikel Terkait