Represi Aparat Keamanan Penyiksaan dan Pembunuhan Di Papua

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

1 Tahun yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Yunus Gobai/KM

 

Oleh Yunus Gobai

 

OPINI Kabarmapegaa.com--Wajah buruk keamanan negara di tanah Papua tak juga sirna. Penembahakan dan penyiksaan aparat keamaan terhadap orang Asli Papua menguatkan cara-cara represif sulit di ubah dalam menyelesaikan persoalan papua.

 

Kekerasan yang dipraktikan aparat kepada orang asli Papua terekam dalam dokumentasi memoria passions pada 2017-2019 Keamanan negara TNI dan Porli mengunakan cara represif dan kekuatan senjata beberapa peristiwa di sejumlah daerah pedalaman dan kota kabupaten di tanah Papua

 

Tindakan represif keamanan negara pada 2017-2019 menyebar ke sejumlah wilayah kota kabupaten Dogiyai: Kampung Oneibo di Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, kampung Beraf, kabupaten Jayapura, Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, kota wamena, kabupaten Jayawijaya, kepulauan Yapen. Kabupaten Paniai, Kabupaten Asmat, Kabupaten Merauke dan sebagainya.

 

Aparat keamanan melakukan penyisiran terhadap masyarakat asli di Nduga dengan target mengejar Egianus Kogeya dan Penme Kogeya. Kedua orang ini adalah pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPN-PB/OPM) yang menembak 21 karyawan jalan trans di Nduga pada 1 Desember 2018. Aparat keamanan pun tidak tinggal diam. Aparat keamanan berhasil tembak beberapa warga yang tergabung dalam organisasi OPM di Nduga.

 

Sementara orang asli Papua di Nduga mengungsi di kabupaten-kabupaten terdekat. Ada banyak anak tidak belajar di sekolah entah Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA). Banyak ibu-ibu melahirkan anak di hutan dan di gua-gua. Mereka tidak makan dan minum. Bahkan ada yang diperkosa, dan dibunuh lalu dibuang di sungai-sungai sampai keluarganya belum ditemukan. Aparat gabungan militer masih menyisir para pelaku dan OPM di wilayah kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak Jaya, dan kabupaten Puncak Papua hingga Juli 2019 ini.

 

Belum lagi kasus penembakan terhadap empat pelajar Sekolah Menengah Atas di Paniai pada 8 Desember 2014 hingga kini pelakunya belum diungkap oleh pemerintah Indonesia. Kasus penembakan terhadap 4 warga sipil di Jayapura yaitu Apner Kaigere (34), mengalami luka tembak, Andi Hengga (25) mengalami luka tembak, Niko Kaigere (29) mengalami luka tembak dan kasus ini terjadi pada 18 April 2019.

 

Demikian juga penembakan 2 orang warga sipil yaitu Melianus Dogopia (18) mengalami luka tembak peluru di bagian paha. Pelakunya adalah 4 orang polisi dan prosesnya diselesaikansebatas minta maaf saja. Dan Yulius Mote (18) ditembak mati dan kena peluru di otak belakang di Waghete 21 Mei 2019 "Aktornya belum diungkap oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini"

 

Berselang seminggu kemudian, Aparat militer Indonesia tidak berhenti sampai di situ, dan malah berhasil menembak mati 4 orang warga sipil yaitu Saverius Sai (40) Nicolaus Tupa (38), Matias Amunep (16), dan Fredrikus Inepi (35) dan luka tembak Jhon Tatai (25) di Fayit Kabupaten Asmat Papua pada 27 Mei 2019. Bahkan aparat militer Indonesia tidak tinggal diam di tanah Papua dan mereka angkat senjata dan berhasil menembak mati seorang warga yaitu Yohanes O. Woymend (25) di Kabupaten Merauke pada Juni 2019.

 

Deklarasi HAM yang di cetuskan PBB pada 10 Desember 1948 telah menegaskan perlawanan terhadap penyiksan dang kekejaman kepada manusia, yang tertuan pada pasal 3-5. Dokumen yang memuat ketentuan HAM tampaknya di abaikan oleh pemerintah Indonesia, dan ini ironi sebagai anggota Negara-negara PBB. Bahakan, Indonesia telah memiliki UU No 39 tahun 1999 tentan HAM yang melindungi hak-hak hidup bagi warga negaranya. Sebaiknya negara tidak berhak menyiksa dan membahayakan keselamatan warga negaranya.

 

Penulis adalah anak asli suku Mee yang membidangi Komisi HAM & Komsos di Paroki Kristus Sang Gembala Wedaumao. Sabtu 13 Juli 2019

#Peristiwa Nduga

Baca Juga, Artikel Terkait