Respon Masyarakat Internasional Terhadap Kampanye Benny Wenda dibawah payung ULMWP

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

1 Tahun yang lalu
TULISAN

Tentang Penulis
Ali Mirin. Ist

 

Oleh, Ali Mirin)*

 

 

OPINI, (KM)--Masyarakat Papua bersama Benny Wenda dibawah komando United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai organisasi payung direspon oleh masyarakat internasional dan perkembangannya sangat signifikan sejak deklarasi Saralana di Vanuatu. Aktor utama memenangkan hati masyarakat internasional adalah KNPB/PNWP, NRFPB dan WPCNL, ketika mereka bersatu mereka tidak hanya memenangkan hati masyarakat internasional tapi sekaligus mengalahkan semua stigma bahwa orang Papua  tidak bisa bersatu berbedaan orang gunung dan orang pantai dan stigma-stigma lainnya.

 

 

Masyarakat internasional (International Society) dapat dipahami sebagai hubungan antara pengelompokan manusia secara ter-organisir dan yang mengusai wilayah yang berbeda-beda dan merasakan dan menggunakan tindakan dari kemerdekaan atas yang lainnya. Hedley Bull mengatakan bahwa international society adalah ketika sekumpulan negara menyadari kesamaan kepentingan dan nilai-nilai membentuk sebuah society dalam arti mereka memahami mereka sendiri diikat oleh seperangkat aturan dalam hubungannya antara satu sama lain dan berbagi dalam jalannya instusi bersama.

 

 

Sedangkan kampanye kelompok Benny tampak pula dari reaksi pemerintah Indonesia. Tidak kurang dari Duta Besar Indonesia untuk Inggris Yuri Thamrin dan sejumlah petinggi Indonesia di Jakarta memberikan pernyataan pada 11 Oktober 2008 bahwa IPWP tidak signifikan secara politik karena tidak mencerminkan sikap pemerintah Inggris, pernyataan yang serupa dialamatkan ke ULMWP ketika melamar untuk full membership di  Melanesian Spearhead Group. Selain itu ketika Benny Wenda membuka kantor OPM 2013 dan menerima Oxford Freedom Award pada 17 July 2019 pemerintah melayangkan protes keras.

 

 

Protes Jakarta ini wajar karena tidak mungkin pemerintah membiarkan wilayah kedaulatannya (Sovereign Territory-nya) terpisah dari NKRI. Masyarakat internasional mengakui dan mendukung pemerintah Indonesia menerapkan Undang-Undang Otonomi Khusus Tahun 2001 bagi provinsi Papua dan Papua Barat sebagai solusi terbaik, guna mensejahterakan rakyat Papua dari kemiskinan, sekaligus mendukung integritas Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

 

Selama ini Jakarta berasumsi bahwa dengan membangun Papua diberbagai sektor terutama insfrastruktur dan ekonomi serta uang otonomi khusus yang begitu besar untuk Papua dan Papua Barat akan menjawab tuntutan masyarakat Papua, karena masalah Papua adalah masalah internal. 

 

 

 

Memang itu benar, tetapi itu bukan akar masalah Papua adalah persoalan yang berdimensi internasional  bukan masalah internal Indonesia, sejak dulu hingga kini persoalan Irian (Papua) bukan hanya persoalan antara Indonesia dan rakyat Papua melainkan juga persoalan yang menyangkut dunia internasional, Fakta sejarah Papua Barat merupakan akar dan substansi masalah Papua selama ini, berikut fakta sejarah keterlibatan dunia internasional tentang Papua:

 

 

Pertama, Belanda dan Amerika terlibat langsung dalam pembuatan perjanjian New York 15 Agustus 1962;

 

 

Kedua pelaksanaan pepera yang di awasi oleh utusan PBB Dr. Fernando Ortizans dilakukan dengan penuh pelanggaran terhadap mekanisme prinsip-prinsip hukun dan HAM internasional, terutama pasal delapan belas ayat d;

 

 

Ketiga, di forum PBB bulan September 1969 hasil pepera hanya dicatat (take note) karena dalam pelaksanaannya masih mengandung pelanggaran terhadap hukum internasional. Ke tiga, substansi ini ada korelasi dengan dukungan masyarakat internasional terhadap kampanye Benny Wenda dimana didirikannya dua lembaga IPWP dan ILWP, pada tahun 2008 sampai pembukaan kantor OPM 2013 di Inggris hingga penerimaan Oxford Freedom Award pada 17 july 2019.

 

 

Penulis berargumen bahwa respon masyarakat internasional kepada kampanye Benny Wenda melalui ULMWP adalah bersifat korelatif dan kausal (hubungan sebab akibat). Dalam pengertian ini, maka dapat dikatakan bahwa respon dunia internasional tidak serta merta merupakan respon langsung dari terbentuknya ILWP, membuka kantor OPM di oxford serta pembentukan ULMWP tetapi dapat dilihat sebagai sebuah awareness atau kesadaran terhadap isu-isu pelanggaran hak asasi manusia maupun isu hukum dan politik di Papua yang secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh kampanye diplomat Papua Merdeka seperti Herman Wanggai, Jacob Rumbiak, John Anari, Andy Ayamiseba, Okto Mote, Benny Wenda dan lain-lain.

 

 

Penulis adalah alumni Universitas Cenderasih Papua, dan lanjut S-2 di Salah satu Universitas di Australia, progaram studi Hubungan Internasional]*

#Mahasiswa dan Pemuda

Baca Juga, Artikel Terkait