Riestiyani Manuputty: Pembatasan Akses Harus Dibarengi Perubahan Perilaku

Cinque Terre
Aprila Wayar

1 Tahun yang lalu
KESEHATAN

Tentang Penulis
Freelance Journalist
dr. Riestiyani Manuputty (Foto: dok. pribadi)

 

Yogyakarta, KABARMAPEGAA.com – Pembatasan akses ke Tanah Papua sudah diberlakukan sejak akhir Maret 2020 tidak berarti apabila tidak dibarengi dengan perubahan perilaku menurut dr. Riestiyani Manuputi, dokter fungsional di Puskesmas Abepantai, Dinas Kesehatan Kota Jayapura.

Untuk mengetahui kondisi terakhir kota Jayapura dalam memerangi Covid-19, Aprila Wayar (AW) mewawancarai dr. Riestiyani Manuputi (RM), alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang melalui sambungan seluler pada Jumat (05/06/2020).

AW: Selamat malam dr. Riestiyani Manuputty. Saya ingin bertanya-tanya sedikit tentang kondisi Jayapura, terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19. Bisa dokter jelaskan sedikit kondisi terbaru?

RM: Kota Jayapura memberlakukan pembatasan aktivitas sampai Pkl. 14.00 WIT terkait jumlah kasus positif Covid-19 beberapa waktu lalu. Besok sudah bisa beraktivitas kembali hingga Pkl. 17.00 WIT walaupun jumlah kasus positif tetap bertambah. Anak-anak sekolah diperpanjang masa belajar di rumah sampai tanggal 17 Juni 2020

AW: Dengan bertambahnya pasien Covid-19 di Jayapura, bagaimana fasilitas medis di sana?

RM: Kota Jayapura saat ini belum memiliki rumah sakit. Hanya ada 13 Puskesmas. Untuk sarana dan prasarana masih kapasitas standar Bantuan Hidup Dasar dengan tenaga medis terlatih Basic Life Support. Fasilitas khusus Covid-19 seperti ventilator misalnya tidak ada di Kota Jayapura kalo secara umum. Tidak hanya Covid-19 ada terutama yang dasar.

Alat rapid tes untuk deteksi antibodi virus juga diberikan ke 13 Puskesmas dengan jumlah yang terbatas. Untuk akses swab, Kota Jayapura sementara masih bekerja sama dengan Provinsi Papua dan Litbangkes Kementrian Kesehatan.

AW: Baik. Bagaimana dengan kesiapan tenaga medis di sana menghadapi pandemik ini dokter?

RM: Kalau tentang kesiapan tenaga, saya cuma bisa katakan siap tidak siap harus siap. Kenapa? Tenaga kesehatan di kota Jayapura ini tidak tersebar merata. Sebagai contoh, ada Puskesmas yang memiliki dokter lebih dari tiga, ada yang tidak ada sama sekali. Bahkan harus menyewa dokter magang. Jadi, ya harus siap di segala keadaan.

 

Pelayanan Puskesmas tidak terlalu berdampak langsung karena kita tidak merawat pasien Positif Covid-19 secara langsung. Kita di puskesmas bertugas melakukan skrining dan pemantauan di wilayah kerja masing-masing. Jadi tidak ada yang berubah signifikan selama pandemi ini. Hanya upaya pencegahan penyebaran virus ini lebih ketat seperti menghindari kegiatan berkerumun seperti posyandu, juga pertemuan kader dan penjaringan kesehatan untuk pelayanan primer seperti imunisasi, ibu hamil dan lain-lain tetap seperti biasa, hanya dibatasi jumlah kunjungan.

Sarana dan prasarana, cukup memadai akan tetapi tidak dipergunakan menurut skala prioritas menurut saya, jadi terjadi over used yang tidak perlu terutama bahan habis pakai seperti hazmat dan Alat Pelindung Diri (APD) lain-lain. Padahal petunjuk teknis penanganan Pandemi Covid-19 jelas namun tidak semua tenaga kesehatan (nakes) kompeten.

AW: Terima kasih dokter. Selanjutnya saya ingin tanya tentang tutup akses Papua. Bagaimana dokter melihat ini dan bagaimana dampak  langsung penutupan akses ini terhadap penyebaran Covid-19 di Jayapura kalau dilihat dari kacamata medis?

RM: Menurut saya sebagai tenaga medis, penutupan akses saja seperti yang dilakukan selama ini hanya menutup satu jalur yaitu jalur masuknya virus dari orang yang baru datang dari luar kota atau antar kota. Jadi dampaknya tidak signifikan terhadap kejadian infeksi Covid-19. Malah kasus positif swab merangkak naik.

Seharusnya penutupan akses dibarengi dengan perubahan perilaku pencegahan seperti jaga jarak, memakai masker dan cuci tangan karena mau menutup akses sampai kapan? Virus tidak akan pernah hilang. Ketika akses dibuka nanti, bisa terjadi pandemi lagi karena perilaku pencegahan tidak dibiasakan.

Puji Tuhan ada Peraturan Walikota (Perwal) Wajib Masker tetapi siapa yang mengontrol implementasi Perwal ini? Bagaimana Perwal ini berjalan. Jujur sebagai tenaga medis  dan masyarakat saya pesimis. Perda Kota tentang Larangan Merokok saja sampai hari ini belum jelas implementasinya.

AW: Melihat kondisi terakhir dengan penyebaran yang semakin masif, langkah apa yang sebenarnya bisa diambil oleh pemerintah, dimana saat ini sudah ada juga tenaga medis yang dinyatakan terkena Covid-19?

RM: Untuk sebuah pandemi tidak hanya medis yang bertanggung jawab tetapi semua lintas sektor terkait. Nah, komunikasi ini sulit. Secara medis menurut saya harus ada koordinasi. Harus ada tenaga yang kompeten di bidangnya yang duduk di gugus tugas. Mulai dari tahap skrining sampai monitoring dan evaluasi perawatan pasien positif karena ini sebenarnya  harus sudah dilakukan dari dulu di Papua.

Bekerja secara holistil semua sektor. Boomingnya saja di Covid-19 ini tetapi ini bisa jadi momentum untuk berubah. Penyakit infeksi lumayan banyak yang memerlukan perhatian malaria, TB, HIV, Kusta, Frambusia sekarang ada lagi Covid-19.

Nakes itu ada dokter, perawat, bidan, analis (laboratorium), asisten apoteker, apoteker, tenaga administrasi kesehatan, tenaga surveilans, tenaga kesehatan lingkungan, gizi. Semua unsur seharusnya bersatu, bukan jalan sendiri-sendiri. Apalagi selama ini nakes di Papua cenderung berperan ganda. Misalnya dokter jadi kepala puskesmas, jadi surveilans, jadi administrasi kesehatan. Mungkin kordinasi terpadu dan bekerja sesuai kompetensinya bisa jadi wacana kita ke depan untuk mengendalikan Covid-19 juga eliminasi beberapa penyakit infeksi lain seperti malaria, TB, Kusta, Frambusia.

AW: Sebelum masuk ke pertanyaan terakhir, bagaimana dokter melihat isu penyalahgunaan wewenang oleh oknum nakes yang dinilai merugikan pihak keluarga korban Covid-19 seperti pada video viral tentang pemaksaan pemakaman jenazah non Covid-19 dengan protab Covid-19 diiringi pemberian sejumlah dana kepada pihak keluarga. Video ini muncul di berbagai media sosial beberapa hari terakhir. Bagaimana tanggapan dokter?

RM: Entah mengapa saya tidak kaget soal penyalahgunaan wewenang itu, kalau memang betul terjadi karena di negara ajaib. Aturan dibuat hanya untuk dilanggar. Bahkan oleh orang yang buat aturan.

Contoh, segala bentuk tindakan medis termasuk perawatan jenazah pasien Covid-19 harus mendapat persetujuan (informed consent) keluarga dengan komunikasi yang baik saat setiap pasien sejak awal masuk perawatan. Artinya, antisipasi kemungkinan-kemungkinan ini adalah standar operasional prosedur yang seringkali diskip. Entah kenapa. Padahal itu melindungi pasien juga kita tenaga medis, bahkan gugus tugas Covid-19. Masalahnya, pedoman yang dibuat kementrian tidak sepenuhnya dijalani bahkan penentu kebijakan mungkin juga kurang paham. Ya, beginilah jadinya.

Khusus untuk Papua, cukup banyak dana, cukup SDM. Hanya penggunaan dana belum menggunakan skala prioritas dan SDM kompeten tidak ditempatkan di tempat yang semestinya.

AW: Pertanyaan terakhir, dok. Apa harapan dokter kepada semua pihak terkait penanganan Covid-19 agar pandemi ini segera berlalu dari Tanah Papua.

RM: Pertama, koordinasi dan komunikasi yang baik. Kedua, pakai orang yang benar-benar menguasai dan kompeten di bidangnya. Terlebih untuk satuan gugus tugas Covid-19. Ketiga, mari bekerja bersama-sama dan transparan ke masyarakat. Biarkan masyarakat pun punya akses untuk menilai, monitoring plus evaluasi langsung sehingga tidak timbul pertanyaan atau malah menduga salah dan akhirnya jatuh vonis (manajemen konflik). Sebanyak apapun dana tetapi kalau tidak dikelola dengan perencanaan yang baik, tidak akan ada perubahan yang signifikan. 

Dengan bersama kita bisa, dengan bersama kita sehat. Papua bisa!

AW: Ada yang ingin dokter disampaikan untuk pembaca?

RM: Saya kadang sedih dengan Papua. Banyak dokter dan tenaga medis yang disekolahkan dengan biaya Pemda tetapi tidak ada perkembangan berarti. Derajat kesehatan di Papua selalu rendah. contoh kelengkapan laporan malaria nomor lima dari bawah. Padahal kita daerah endemis. Data kacau. Sebagai perbandingan Sumatera Selatan daerah endemis juga dan peringkat pertama dalam kelengkapan data. (*)

#Pandemi Covid-19

Baca Juga, Artikel Terkait