Ringkasan Materi Tiga Narasumber Temu BEM Se Tanah Papua Ke II di Unipa

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

1 Bulan yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Tiga Narasumber Temu BEM Se Tanah Papua Ke II di Unipa/KM.

 

 

 

 

MANOKWARI, KABARMAPEGAA.com--Momentum Temu Badan Eksekutif Mahasiswa  Se Tanah Papua  yang diselenggarakan  lebih  dari 12  Universitas Papua dan Papua Barat di Auditorium UNIPA Manukwari, Selasa (23-28/10/2018) diisi dengan seminar seputar isu-isu pembanguna pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, politik, Budaya dan HAM di Papua.

 

Lebih dari 12 Perguruan Tinggi di Papua dan Papua Barat, Gubernur Papua Barat, Perwakikan MRPB, Laurenzus Kadepa Legislator Papua, Natalius Pigai, Aktivis Kemanusian  dan gerakan FIM, PMkRI, GMNI, GMkI, HMI menghadiri Temu Badan Eksekutif Mahasiswa.

 

Temu BEM ke II  yang menghadirkan Narasumber Gubernur Papua Barat Diminggus Mandacan, Legislator Papua Komisi I Provinsi Papua Laurenzus Kadepa,  Mantan Komisioner Natalius Paigai dan Perwakilan MRPB

 

1. Narasumber perama Gubernur PB:

 

Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, mengatakan Temu BEM II ini merupakan pertemuan kelompok ilmiah yang bisa menghasilkan ide-ide pembangunan bagi Tanah Papua.

 

“Saya berharap melalui kegiatan yang bersifat ilmiah ini, kita dapat menunjang dan membackup pihak-pihak yang peduli terhadap kemajuan Tanah Papua, khususnya Papua Barat,” ujarnya saat membuka resmi Temu BEM II di Aula Unipa.

 

Menurutnya, berbagai kekayaan budaya dan Sumber Daya Alam membuat Tanah Papua menjadi pengecualian dalam setiap regulasi dan kebijakan Negara, seperti penerapan Otonomi Khusus (Otsus).

 

2. Narasumber Laurenzus Kadepa

 

Laurenzus Kadepa Anggota DPR Papua yang mebidangi Politik, Hukum, HAm, Pemerintahan, pertahanan hubungan luar Negeri. Mengangkat tema: Pandangan Legislator Papua terhadap Konflik di Tanah Papua.

 

Dalam penyampaian materi mengkupas dengan tipoksi  kerjanya  seperti masalah Ham di Tanah Papua, OTSUS yang gagal membangaun Papua  (Pendidikan, Kesehatan dan infrastuktur).

Program kerja yang diperjuangkan sebagi DPR Papua sesuai dengan  tupoksi kerjanya selama 4 tahun di  komisi 1 DPR Papua, dan Masalah utama: Penjajahaan, Militersme dan  kapitalisme yang begitu merajalela di Tanah Papua.

 

Penghargan:

 

Saya kembali mendapatkan penghargaan "DPR Pro Rakyat" oleh mahasiswa se- Tanah Papua melalui Temu BEM Se- Tanah Papua II di UNIPA Manokwari, 23 Oktober 2018.

 

Terimakasih kepada panitia pelaksana, BEM Universitas Negeri Papua (UNIPA) selaku tuan rumah dan kepada seluruh perwakilan BEM dari setiap Perguruan Tinggi Negeri Swasta se-Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat).

 

3. Narasumber Aktivis kemanusian Natalius Pigai.

 

Mantan Komisioner Natalius Pigai mengkupas survei pelanggaran HAm jadi persoalan terbesar di Papua. Menurutnya  melakukan survei  persepsi publik soal permasalahan di Papua. Tema:"Survei Pelanggaran HAM Jadi Persoalan Terbesar di Papua"

 

Menurutnya menemukan,ada tiga kelompok responden 2 persen warga Papua asli, 3 persen warga Papua non-asli, dan 95 persen warga Indonesia di luar Papua. Sebanyak 5,51 persen warga asli Papua menganggap persoalan Hak Asasi Manusia adalah persoalan terbesar di Papua.

 

Berdasarkan hasil survei, permasalahan di Papua tidak hanya pendidikan, kemiskinan dan miras, namun juga pelanggaran HAM (8 persen),”ujar Natalius Pigai Pamungkas dari  Unipa Manokwari, dalam penyampaian materi, Rabu, 23 Oktober 2018 .

 

Penyelesaian persoalan Papua, menurut Natalius, tidak bisa dilepaskan dari penyelesaian HAM, baik dengan cara pengadilan ataupun rekonsiliasi. Komisioner Natlius juga membenarkan hasil survei tersebut. Menurut dia, pelanggaran HAM di Papua merupakan persoalan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah.

 

 

Natalius menyebutkan, pemerintah seringkali keliru memandang kasus di Papua, seperti kasus Wasior,Paniai dan Wamena sebagai satu-satunya kasus pelanggaran HAM terkait hak sipil dan publik. Menurut Natalius, kasus Wasir juga menyangkut masalah kekerasan dengan dimensi gender, sosial, politik, hingga motif dasar ekonomi yang luas.

 

Kelirunya persepsi pemerintah,kata Natalius, berdampak dalam menerapkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur. “Jadi kalau pemerintah ingin menerapkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur harus hati-hati. Timbul sengketa lahan, pelanggaran hak adat, kerusakan hutan.

 

Natalius menimpulkan diharapan ratusan Mahasiswa Papua dan Papua Barat yakini 1. Pengetahuan.2. Memliki keterampilan. 3. Mentallitasnya.

 

 

Diringkas oleh Komisi HAM &Komsos Paroki KSG Wedaumamo (Yunus Gobai/KM)

 

Baca Juga, Artikel Terkait