Sahnya RUU Otsus, Gubernur Papua, MRP dan DPRP, Jangan Diam!

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

2 Bulan yang lalu
ARTIKEL

Tentang Penulis
Ilustrasi Sikap Pemerintah Papua tentang Perubahan Otsus Jilid II. (Ist)

 

“MRP ditutup, DPR Papua Jalur Otsus Ditutup, Jalur Afirmatif Otsus ditutup, Pengangkatan berbagai sektor Jalur Otsus Ditutup dan semua sektor jalur Otsus ditutup dan segera dikembalikan ke Jakarta.

 

Oleh : Alexander Gobai

 

Tulisan ini merupakan sebuah tulisan yang mengukir pendek tentang sikap dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Papua (Gubernur Papua, DPRP, dan MRP) tentang perjalanan Otonomi Khusus No 21 Tahun 2001 dari pembahasan hingga pengesahan Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus jilid II di Gedung DPR RI, Senayang, Jakarta, pada 15 Juli 2021.

 

 

Pada prinsipnya Otonomi Khusus No 21 tahun 2001 sebagai bentuk Win-Win Solution meredam isu Papua merdeka pada saat itu, dan perjalannya beralih pada pengembangan Sumber Daya Manusia Papua yang lebih kepada menjadi Tuan diatas Negeri sendiri.

 

Perjalanan Panjang Otonomi Khusus (Otsus) sejak tahun 2001 hinggga 2021 di tanah Papua menjadi perbincangan khusus terhadap orang asli Papua dari masing-masing Lembaga dan prespektifnya. Masyarakat Papua dan elit Politik Papua telah mengalami dan merasakan manfaat Otonomi Khusus di tanah Papua. Sejujurnya, kurang lebih 100 Triliun telah dikucurkan selama 20 tahun di tanah Papua dan telah dihabiskan di tanah Papua. Dalam rangka memproteksi manusia Papua agar menjadi tuan di Negeri sendiri, namun menjadi suram dalam perjalannya. Karena masyarakt Papua belum merasakan dampak dana Otonomi Khusus di atas tanah Papua.

 

Kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, pelanggaran HAM, Isu Papua Merdeka masih terus terjadi, pelurusan sejarah politik belum dibicarakan dan masalah-masalah sosial, ekonomi, kesehatan  dan Pendidikan masih sangat hangat dan dirasakan oleh masyarakat Papua, termasuk elit politik Papua. Pertanyaanya, 20 tahun Otsus berjalan di tanah Papua dimanakan? Siapa yang merasakan dana Otonomi khusus? Apakah orang Jakarta ataukah pejabat Papua ataukah masyarakat Papua. Perluhnya dijelaskan secara detail tentang persoalan ini. Agar semua masyarakat Papua benar-benar memperolah informasi tepat pada sasaran.

 

20 tahun lamanya dana Otsus bergulir diatas permukaan tanah Papua. Kemajuan dan pembanguan belum Nampak sedikit pun di Papua. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) belum cukup, malahan kematian SDM Papua meningkat.  Hasilnya 1 banding 0. Ini kenyataan yang ada di lapangan.

 

Dengan melihat berbagai dinamika itu, tentunya perjalanan Otsus tidak membuahi hasil yang signifikan (berdasarkan hasil kajian Otsus Prepektif Mahasiswa Papua: 2020).

 

Pembahasan Otonomi Khusus

 

Zaman Presiden SBY,   tahun 2013, Gubernur Papua, Lukas Enembe mendorong RUU Otsus Plus ke DPR RI untuk masuk  dalam Prolegnas.  Dorongannya RUU Otsus Plus sebagaimana hasil kesepakatan  Gubernur Papua, Lukas Enembe bersama para bupati  dan walikota. Hanya saja RUU Otsus tak terwujud. Bahkan diakhir  masa kepemipinan SBY tak  ada kejelasan.

 

Pada tahun 2019, Isu Otonomi Khusus (Otsus) membuming dan dibicarakan di berbagai organisasi, komunitas, Lembaga dan lain sebagainya. Hingga tensi  Otsus ini ditanggapi oleh berbagai Lembaga, diantaranya Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Aktivis MAhasiswa, Akademisi dan Aktivis Papua.

 

Pada tahun 2020, Majelis Rakyat Papua membentuk Panitia Khusus (Pansus) Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan DPR Papua juga membentuk Pansus RDP yang sama. Kedua Lembaga itu muncul di tengah isu-isu pembahasan Otsus. Dan kedua Lembagai itu melakukan agenda-agenda guna menjaring aspirasi di lima (5) wilayah Adat tanah Papua tentang 20 tahun Otsus di tanah Papua.

 

Bahkan, sejumlah Lembaga Universitas, Mahasiswa, Organisasi Kepemudaan hadir di tengah permukaan guna menyampaikan aspirasi tentang Otsus di tanah Papua. Dimana MRP sebagai Lembaga Culture Orang Asli Papua tentunya memiliki visi menyelamatkan OAP dan tanah Papua. Visi itu menjadi tepat, karena pada dasarnya MRP dibentuk juga karena adanya UU Otsus.

Tahun  2020 juga, Aktivis Mahasiswa melakukan kajian Otsus prespektif Mahasiswa Papua.  Hal yang sama juga Akademisi Uncen membuat Kajian dan menyerahkan kepada Gubernur Papua. Di tahun yang sama, Aktivis Papua yang tergabung di dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) pun melakukan agenda pengumpulan petisi menolak Otsus.

 

Tahun 2021, MRP melakukan RDP di masing-masing Wilayah Adat. Namun tidak berhasil, karena dihalang oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggungjawab, diantaranya Aparat Keamanan (Kepolisian) dengan alasan Covid-19 dan lainnya. Wilayah yang tidak berhasil, diantaranya, Wilayah Laapago, Tabi, Haanimha. Sementara, Meepago dan Saireri telah berhasi, meskipun  tidak maksimal.

 

Posisi ketidakberhasilan RDP dari MRP, dimana amanah UU Otsus pada pasal 77 telah jelas bahwa Evaluasi Otsus kembalikan kepada rakyat Papua. Namun, pasal tersebut tidak berjalan dengan optimal.

 

Pada bulan Mei 2021, Anggota DPR RI melakukan Agenda RDP di tanah Papua dan Papua Barat guna menjaring aspirasi tentang Otonomi Khusus (Otsus) di tanah Papua. Menjaring Aspirasi dari sejumlah para elit politik dan perwakilan organisasi kepemudaan yang  mengatasnamakan Tokoh-Tokoh.

 

Pada bulan Juni MRP beraudiens dengan berbagai pejabat kementrian di Jakarta membicarakan Otsus. Dengan tujuan kembalikan Hak kepada rakyat Papua untuk membicarakan Otsus di tanah Papua. Hingga mendaftarkan persolana Otsus di MK agar digugat.

 

Di bulan yang sama, DPR Papua beraudiens dengan sejumlah Anggota DPR RI Fraksi Demokrat,  menyerahkan aspirasi rakyat Papua untuk dibahas di Jakarta. Dan sikap DPRP, Evaluasi harus melibatkan orang asli Papua.

 

Pada bulan Juli 2021, pembahasan Otonomi Khusus di DPR RI telah finis. Tepat pada tanggal 15 Juli 2021, telah terjadi pengesahan RUU Otsus menjadi Undang-Undang Otsus dengan merubaha 13 pasal.

 

Kecolongan Sikap Gubernur Papua, MRP dan DPRP

 

  • Pada tahap pengangkatan DPRP jalur Otsus dalam situasi pembahasan Otonomi Khusus (Otsus) telah berjalan dengan aman. Dan pada saat pembahasan Otsus pun, pelantikan DPRP Jalur Otsus berjalan dengan aman.
  • Pada pembahasan Otsus, Dibuka Lowongan kerja di berbagai tempat, dapat juga berjalan aman.
  • Pada saat pembahasan Otsus, Majelis Rakyat Papua masih terus melakukan Reses di berbagai daerah. Dan itu berjalan dengan aman.
  • Pada saat pembahasan Otsus, Jalur Afimasi dan jalur Otsus, Pendidikan TNI/Porli, Perguruan Tinggi berjalan aman.
  • Pada saat pembahasan Otsus, kesibukan Pelaksaan PON XX Tahun 2021 berjalan aman. Dan masih banyak kejolongan yang terjadi diatas tanah Papua.
  • Pada saat pengesahan Otsus, Pembahasan Wagub dan pelantikan Sekda yang dibincangkan. Dan pengesahan RUU Otsus berjalan aman.

 

Sikap pejabat Papua dan elit Papua tidak satu suara dan bersatu agar evaluasi otsus diberikan kepada rakyat Papua untuk dibahas secara menyeluruh. Bahkan menyuarakan untuk menjabut Pengesahan RUU Otsus tersebut. 

 

Sikap Gubernur Papua, DPRP dan MRP

 

Pada posisi pasca pengesahan Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) menjadi UU Otsus, belum ada sikap resmi yang dikeluarkan pemerintah Papua guna menanggapi pengesahan Otsus pada tanggal 15 Juli 2021.

 

Sikap gentlman oleh Pemerintah Papua, apakah menerima pengesahan RUU Otsus Jilid II atau menolak Pengesahan Otsus Jilid II, mesti dikeluarkan, agar masyarakat Papua dapat memahami dengan baik.

 

Pada Prinsipnya, rakyat Papua akan tetap bersatu dan melawan sistem Jakarta apalagi pengesahan RUU Otsus yang tidak memberikan dampat positif kepada rakyat Papua.  Dan tentu Rakyat Papua sangat kecewa dengan pengesahan  RUU dari Jakarta, oleh Jakarta dan untuk Jakarta.

 

Gubernur Papua, DPRP dan MRP jangan diam! Sebelum diamandemenkan MK maka, maka perlu memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintah Pusat yang  pengesahan UU Otsus sepihak.

 

Rakyat Papua tetap dan tidak akan diam dan akan terus mendukung kebijakan pemerintah Papua dalam meresponi pengesahan RUU menjadi UU Otsus dengan memberikan mosi tidak percaya kepada Pemerintah Jakarta, dimana pengesahan Otsus yang dilakukan sepihak tanpa melibatkan aspirasi rakyat Papua.

 

Pengesahan RUU Otsus harus dicabut. Sebelum adanya keterlibatan semua pihak, terutama rakyat Papua dalam menentukan UU Otsus. Karena yang akan merasakan Otsus adalah rakyat Papua, bukan rakyat Jakarta!

 

Sikapnya ialah, MRP ditutup, DPR Papua Jalur Otsus Ditutup, Jalur Afirmatif Otsus ditutup, Pengangkatan berbagai sektor Jalur Otsus Ditutup dan semua sektor jalur Otsus ditutup dan segera dikembalikan ke Jakarta.

 

Penulis  Eks Tapol Rasisme dan Aktivis Papua, Tinggal di Jayapura

 

#Pemerintahan

#Mahasiswa dan Pemuda

#Politik

#Komite Nasional Papua Barat (KNPB)

Baca Juga, Artikel Terkait