Satu Klasis dan Empat Paroki Mapiha Menghayati Makna Kemerdekaan Bangsa Papua

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

11 Hari yang lalu
KABAR PAPUA

Tentang Penulis
ke 58 tahun papua Merdeka, Mapiha sedang menhayati makna kemerdekaan Papua/ Ernest Pugiye.

 


 

Oleh Ernest Pugiye

 

Pada hari minggu 1 Desember 2019. Kondisi Bomomani Mapiha tidak seperti biasanya. Kondisinya nampak unik. Ratusan umat Tuhan dari satu (1) Klasis dan empat (4) Paroki di Tota Mapiha memilih berkumpul di halaman Gerardus Tigi. Mereka datang di lapangan itu setelah sudah mengikuti perayaan hari minggu Adven pertama di Gerejanya masing-masing.

 

Dari Gereja masing-masing, mereka datang dalam satu tali komanda keamanan dan kedamaian menuju di lapangan Gerardus Tigi. Mereka tertip berkumpul di sana tepat jam 0.10.00 pagi. Cuaca dan iklim lingungannya semakin nampak bersahabat. Lintasan matahari dari gunung Hadu menuju Kobouge (dua gunung terbesar milik warga kotekaa-mogee) nampak bersinar tajam panas. Udara segar dari berbagai arah nampak ditemukan ujung pusatnya tepat di lapangan tersebut. Tubuh Umat Tuhan tidak lagi mengalami kepanasan terik matahari yang begitu bersinar tajam dari atas.

 

Sementara itu, para Polisi Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia (Polri dan TNI) menumpangi 4 mobil mereka di depang Koramil Bomomani. Mereka segera turun dari truck Negara dan mengelilingi umat Tuhan. Mereka menjaga umat Tuhan di luar batas garis lapangan Gerarldus Tigi dengan atribut perang yang lengkap. Cuma Kapolsek dan Distrik Mapia Yohanes Butu yang sempat hadir bersama mereka dalam momentum yan paling unik di sana.

 

Tanpa takut dan gentar, yel-yel “Papua….? Merdeka!” ramai diwartakan. Sambil membawa dan mengibarkan bendara perlawanan bangsa West Papua, Gaung “Papua Merdeka”sempat menembus berbagai bentengan gunung Kotekaa-Mogee yang menjulang tinggi itu. Anak-anak SD, SMP dan SMA nampak memimpin nyanyian “Papua Merdeka”. Mama-mama Mogee Papua di sini juga ikut melantungkan lagu ini secara lebih marik. Anak-anak exodus Mahasiswa Papua bersama saudara-saudara KNPB Wilayah Tota Mapiha lagi tetap bernyanyi bersama mereka. Bahkan Bapa-Bapa Koteka dengan membunyikan longceng busur dan panah pun ikut bernyanyinya bersama warga sebangsanya. Itulah tandanya, mereka secara kompak, sehati dan sejiwa mengenang Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Bangsa West Papua dari 1961 hingga  Minggu 1 Desember 2019 berumur 58 tahun dan dengan melakukan doa bersama di tanah adat. 

 

1.Mengenang HUT 1 Desember 2019,                                         

 

Kenangan mereka atas HUT 1 Desember 2019 ini dirayakan dalam suasana kebersamaan dan damai.  Kondisi ini berjalan sampai akhir perayaan pada pukul 12.00 siang waktu Papua Barat. Secara istimewa, suasana kebersamaan dan damainya nampak terlukis dalam doa kemerdekaan bangsa West Papua dari mereka dan untuk West Papua. Doa kemerdekaan ini langsung dipimpin oleh Pdt Derek Tigi. Dalam kotbanya, Pdt.Tigi menegaskan, Allah telah menghadirkan diri dan hidup bersama kita. Menurutnya, karena Allah kita adalah Allah yang bebas, maka Ia menyatakan kemerdekaan-Nya kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa.

 

“Allah sebagai pembebas, Dia telah menyatakan misi kebebasannya dalam diri Musa kepada umat Israel. Musa adalah Sang Pembebas yang membebaskan umat Tuhan di Israel dari perbudakan Mesir menuju tanah kanaan. Demikian juga dengan rakyat bangsa West Papua. Ia melalui para pejuang akan membawa kita dari perbudakan Indonesia menuju kemerdekaan politik. Itu abadi,” tegasnya. 

 

Konkretnya, Pdt.Tigi dalam kotbanya menyampaikan lima bentuk penindasan. Pertama, adanya tindakan genosida/ penerapan sistem pemusnahan pemerintah Indonesia terhadap ras Melanesia Papua. Kedua, adanya moyaritas penduduk non Papua di Papua yang mendominasi dan merampas hak-hak asasi rakyat asli dan bangsa West Papua. Ketiga, adanya tindakan kekerasan aparat keamanan Indonesia terhadap orang asli West Papua. Keempat, masih adanya tindakan rasisme yang semakin menyebar dalam berbagai aspek, diskriminasi dan pembodohan dari pemerintah Indonesia bagi orang asli West Papua. Kelima, masih adanya kegagalan pemerintah Indonesia dalam membangun pembangunan West Papua. Minimnya pelayanan kesehatan dan pendidikan yang bermuara tingginya kematian generasi bangsa West Papua di tujuh wilayah adat Papua selama ini merupakan wujud konkret dari kegagalan pembangunan pemerintah Indonesia tersebut. 

 

Pdt Derek Tigi yang menyelesaikan studinya di Sekolah Tinggi Teologi di Kupang itu, mendefinisikan kata penindasan Indonesia tersebut. Menurutnya, penindasan yang dialami oleh orang asli West Papua adalah sebuah struktur dan sistem pemusnahan Indonesia terhadap eksistensi bangsa West Papua, ras Melanesia. Jadi, penindasan, kata Pdt Tigi, ialah tindakan pelanggaran HAM berat terhadap hak-hak asasi rakyat bangsa West Papua yang selama ini masih belum diselesaikan secara damai dan bermartabat.

 

“Rakyat asli Papua dalam berbagai aspek telah mengalami eksistensinya. Segala hak-hak termasuk hak dasar mereka (rakyat) untuk menentukan kemerdekaan politik bangsa West Papua menjadi hancur bahkan dimusnahkan oleh pemerintah Indonesia melalui sistem pemusnahan etnis Melanesia. Untuk itu, dirinya mengharapkan agar warga asli dan bangsa West Papua harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara-cara bebas, bersatu dan damai. Cara-cara damai ini secara fokus dimulai dari tungku api keluarga basis, kampung dan masing-masing pribadi sebagai orang asli West Papua.” ajaknya.

 

Sementara itu, Panitia HUT Kemerdekaan bangsa West Papua Yakobus Tagi mengatakan, kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Segala bentuk penindasan dan penjajahan di atas seluruh tanah West Papua harus segera kita hapuskan. Hak kita atas kemerdekaan politik bangsa West Papua ini, menurutnya, tidak diberikan oleh pemerintah Indonesia. Tapi kemerdekaan politik bangsa West Papua merupakan suatu rebuatan dari kesatuan pejuangan bangsa terjajah.

 

Orang-orang asli West Papua yang ingin merdeka ialah bangsa tidak akan pernah bersatu dengan Indonesia seperti yang sudah terlukis dalam sejarah sebelumnya. Sebagai bangsa terjajah, kata Yakobus Tagi, kita tidak akan pernah juga menjadi orang kaya. Kita akan punah dan mati hanya jika memilih hidup bersama pemerintah Indonesia.

 

“Seperti yang sudah dinyatakan ulang sebelumnya, kami tidak mau menjadi bangsa yang budak, monyet dan terjajah. Sambil mengenang penderitaan, diskrimanasi rasial dan berduka atas 47 orang asli West Papua yang ditembak mati oleh Militer Indonesia sejak Agustus-November 2019, kami akan tetap merumuskan generasi bangsa yang damai yakni bangsa West Papua yang memiliki hak asasi untuk merdeka secara politik dan dari berbagai masalah kemanusiaan manusia asli Papua di tanah Leluhur. Jadi, generasi kami adalah generasi yang akan segera memberikan jawaban kemerdekaan abadi bagi bangsa West Papua, tanpa kekerasan,” tandasnya.   

 

Jadi, setiap orang asli Papua dipanggil untuk bersatu menyatakan persatuaan yang permanen dalam merebut kemerdekaan bangsa West Papua. Dengan demikian, misi kemerdekaan politik West Papua akan dapat menjadi hasil rebutan dari perjuagnan kita bersama. Oleh karena itu, ia mengajak kepada semua rakyat bangsa West Papua untuk bersatu dan berama-sama berjuang agenda suci ini, tanpa kekerasan di antara rakyat dan pemerintah Indonesia.

 

2. Menghayati Makna Kemerdekaan West Papua,

Agenda kemerdekaan rakyat bangsa West Papua menyimpan korban nyawa yang tidak sedikit. Berbicara dan berjuang kemerdekaan politik West Papua berarti kita akan diarahkan pada pembongkaran bak-bak kematian nyawa rakyat di masa lalu dan masa depan bangsa yang berpotensi hilang di negerinya sendiri. Sudah adanya kematian para pastor (kematian Pater Neles Kebadabi Tebai Pr, Yulianus Bidau Mote, Natalis Gobai Pr dan Pater Michael Tekege Pr di Keukupan Timika-Jayapura) dan satu Uskup di Papua (Mgr.Uskup John Philip Saklil Pr) dalam dua tahun terakhir adalah bukti konkret adanya korban nyawa dalam sejarah perjuangan kemerdekaan West Papua yang paling panjang itu. Maka, perjuangan kemerdekaan bangsa West Papua adalah perjuangan ideologi kemerdekaan West Papua yang sudah ditolak dan tidak diakui oleh pemerintah Indonesia sejak 1 Desember 1961 hingga sekarang.

 

Kini usia penolakan dan ketidakpengakuan pemerintah Indonesia terhadap status politik kemerdekaan sudah mulai memasuki usia yang ke 58 tahun lamanya. Penolakan atas sejarah ini sudah terbukti menjadi bungkusan luka Papua yang masih sulit disebuhkan. Lukanya parah, membawa sistem kekerasan dan iklim kematian yang sistematis dan tidak pernah dibongkar oleh pihak manapun dengan cara-cara yang damai dan bermartabat. Berdasarkan pengalaman sejarah kemerdekaan, pemerintah Indonesia biasa suka membuat luka baru ats luka lama. Tindakan kekerasan kemanusiaan semacam ini justru memperlihatkan satu benntuk penolakan hak asasi manusia West Papua yang tidak bermartabat. Adanya sistem penindasan, penjajahan dan adanya pelanggaran HAM berat dari pemerintah Indonesia terhadap warga asli bangsa West Papua merupakan sifat dasar dari penolakan tersebut. Sifat-sifat penolakan tersebut berujung pada musnahan ras Melanesia Papua dari pemerintah Indonesia. Maka, rakyat asli bangsa West Papua sudah tidak lagi memiliki masa depan yang damai sejahtera dan bebas dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Agenda kemerdekaan bangsa West Papua sudah merupakan panggilan abadi. Panggilan abadi ini menunjukan kesucian mereka (rakyat asli West Papua). Karena kodrat perjuangan kemerdekaan politik bangsa West Papua ini adalah kudus dan suci adanya. Perjuangan kemerdekaan bansa West Papua itu tidak sama dengan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, ras Melayu. Karena kemerdekaan Indonesia telah direbut melalui jalan kekerasan dan perang antara Indonesia dan pemerintah Belanda. Intinya kemerdekaan Papua Barat tidak harus dan tidak akan pernah direbut dengan jalan kekerasan dan perang. Untuk itu, kemerdekaan bangsa West Papua sudah saatnya hanya dinyatakan melalui jalan pengakuan kembali secara bermartabat, demokratis dan damai atas kedaulatan sejarah masa lalu yang ditolaknya itu (kabarmapegaa.com).

 

Penulis adalah Alumnus Mahasiswa pada STFT “Fajar Timur” Abepura-Papua.

 

#Pemerintahan

#Politik

Baca Juga, Artikel Terkait