Segara Cabut Surat MA, Apa Salahnya Sidang 7 Tahanan Rasisme di Papua? 

Cinque Terre
Admin Kabar Mapegaa

28 Hari yang lalu
TANAH PAPUA

Tentang Penulis
Keterangan Foto: 7 Tahanan Papua di balik papan, Pengacara Papua dan Anggota MRP. (Foto: Dok KM)

 

Oleh: Herodes

Wacana Diselenggarakan Persidangan terhadap tujuh tahanan Rasisme di balik Papan dianggap diskriminatif sismatis. Karena tempat persidangan, bukan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Lalu,  Apa masalahnya, bila persidangan digelar di pengadilan tinggi Jayapura,  Papua.  Dimana letak kesalahannya,  mari kita melihat akar persoalannya. 


***

Wacana demi wacana yang dibangun oleh pihak kepolisian Papua dan kejaksaan Tinggi (Kejati) Jayapura adalah faktor keamanan di Jayapura belum kondusif. Dan bila digelar persidangan di Papua akan terjadi konflik horizontal, itulah kekhwatiran Kepolisian dan kejaksaan Tinggi Jayapura. Sementara,  sejauh ini proses persidangan digelar di jayapura dalam keadaan aman dan nyaman. 


Mahkamah Agung RI telah menunjuk Pengadilan Negeri Balikpapan untuk memeriksa dan memutus perkara ketujuh Tapol itu. Penunjukan itu dinyatakan dalam surat Mahkamah Agung nomor: 179/KMA/SK/X/2019. Berdasarkan sura MA menjadi alasan untuk pihak kejaksaan. Padahal,  surat itu bisa dicabut kembali melihat dengan kondisi Papua aman dan nyaman.  Sejauh ini Papua aman dan kondusif. 


Kejaksaan Papua harus lebih profesional dalam melihat keadaan di Papua.  Baik Kondisi kesehatan  7 Tahanan Papua,  Biaya transportasi dan lain-lain.  Apalagi,  Kejati Papua sudah bertemu dengan DPRP,  MRP, Kapolda Papua dan Gubernur Papua. Menurut Kejati,  Pemindahan 7 Tahanan Papua sudah disetujui oleh Fokopimda Papua dalam hal ini, DPRP,  Gubernur,  MRP dan Pihak kemanan. 


Sebelum pelimpahan berkas di Balik Papan, DPRP mulai angkat bicara untuk pulangkan 7 tahanan Papua untuk sidang di Papua, begitupun juga MRP,  Keluarga Terdakwa, meminta pulangkan 7 tahanan Papua di balik Papan.  Permintaan itu,  karena melihat kondisi Papua sudah aman dan nyaman. Sesungguhnya,  Kejaksaan Tinggi Papua mendengar semua permintaan dari berbagai pihak dan menyurati ke Mahkama Agung RI untuk mencabut surat Persidangan di Balik Papan itu.  


Profesionalisme hukum dan prikemanusiaan perlu ditegakkan dan diutamakan dalam penegakan hukum. Prikemanusiaan adalah mereka yang meminta pulangkan 7 tahanan Papua di Papua. Sehingga,  kejaksaan harus profesioanal melihat  semua sisi,  bukan berpatokan pada Surat Mahkama Agung. 


Jaminan kemanan di Papua pada saat sidang sudah disikapi oleh DPRP,  Keluarga 7 Tahanan Papua. Bahwa mereka akan bersama-sama menjaga kemanana di Papua dan tidak akan ada aksi-aksi horizontal. Sesungguhnya,  Kejaksaan Papua dan Kepolisian menyikapi dengan pernyataan itu. 


Melihat dari hal tersebut, ada beberapa rekomendasi yang akan diberikan kepada beberapa instansi terkait sebagai berikut:


1. Dengan melihat kondisi Papua aman dan nyaman,  maka,  Kejaksaan Papua segera menyurati kepada Mahkama Agung RI untuk mencabut surat MA dan pulangkan 7 Tahanan Papua di balik Papan dan melakukan persidangan di Papua.


2. Polda Papua tidak berhak intervensi pada instansi Kejaksaan Tinggi Papua dalam menangani persoalan penahanan Rasisme. 


3. Gubernur Papua,  DPRP,  MRP segera surati Kejaksaan Tinggi Papua dan Polda Papua untuk berdialog dan segera pulangkan 7 Tahanan Rasisme Untuk melakukan sidang di Papua. 


4. Segera bebaskan 7 Tahanan Rasisme di Balik Papan Tanpa Syarat,  karena sudah lima bulan Tahanan dan hingga kini belum ada jadwal sidang dari pengadilan. 


Mahasiswa Papua

#Budaya

#MRP

#Pemerintahan

#Mahasiswa dan Pemuda

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

#Politik

#Mahasiswa Papua

Baca Juga, Artikel Terkait