Segera Pindahkan 12 Orang Tahanan Kasus  Expo Dari Rutan Polda Papua Ke Lapas Abepura

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

8 Bulan yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
12 Orang Tahanan Kasus 23 September 2019 Expo.Foto hasil diskusi bersama direktur LBH Papua..

 

 

YOGYAKARTA,KABARMAPEGAA-COM-- Rutan Polda Papua Over Kapasitas, Segera Pindahkan 12 Orang Tahanan Kasus 23 September 2019 Expo Dari Rutan Polda Papua Ke Rutan Lapas Abepura. Hal ini di sampaikan Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua Emanuel Gobay, S.H., MH selaku Kord. Litigasi Komasi Papua melalui via media sosial, Minggu (24/11/2019).

 

Tim Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua selaku penasehat hukum masa aksi tanggal 23 September 2019 di Expo pada tanggal 21 November 2019 mendampingi pelimpahan berkas dan tahanan dari Penyidik Polda Papua ke Kejaksaan Negeri Jayapura.

 

Sejak tanggal 21 November 2019 ke-12 orang tersangka resmi menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Jayapura. Untuk diketahui bahwa nama-nama ke-12 tahanan kasus tanggal 23 September 2019 di Expo yang dilimpahkan adalah : 1). Abraham Dote, 2). Yogi Wenda 3). Jembrif Kogoya Alias Timi, 4). Elimus Bayage Alias Eli, 5). Yandu Kogoya, 6). Maya Kamarigi, 7). Bedira Tabuni, 8). Biko Kogoya Alias Yali Kogoya, 9). Alpon Meku, 10). Pailes Jigibalon Alias Iles, 11). Tenak Waker Alias Despin, 12). Abua Yikwa. Sementara berkas dan tersangka Assa Asso masih belum dilimpahkan. Katanya.

 

Lanjut, Jauh sebelum pelimpahan dilakukan, Tim Koalisi sempat menjumpai 13 orang tersangka kasus tanggal 23 September 2019 di Rutan Polda Papua dan mendapatkan keluhan tentang kondisi Tahanan yang sesak sehingga membuat mereka kesulitan tidur.

 

Kata 13 Tersangka, hanya untuk tidur mereka harus bergiliran dengan cara berganti-gatian dimana beberapa duluan tidur selanjutnya setelah bangun bergantian dengan teman yang belum tidur.

 

Selain itu, mereka juga bercerita tentang kondisi Rutan Polda Papua yang hanya memiliki 6 kamar tidur sementara jumlah tahanannya mencapai 60-an hingga memasuki 70-an lebih.

 

Lanjut, para tahanan di Rutan Polda Papua bukan saja dari kasus-kasus yang terjadi di wilayah hukum Polresta Jayapura saja akan tetapi didatangkan dari Wamena, Pegunungan Bintang dan Mamteng. Selain itu, adapula tahanan jaksa yang masih dititipkan di Rutan Polda Papua.

 

Dengan meilihat kondisi itu, ke-13 orang tersangka kasus 23 September 2019 di Expo meminta kepada Tim Koalisi Penegakl Hukum dan HAM Papua untuk segera dipindahkan ke tempat lain selain di Rutan Polda Papua.  Jelasnya.

 

Permintaan tersebut, rencananya akan disampaikan kepada kejaksaan pada saat pelimpahan berkas dan tersangka.

 

Pada prinsipnya dengan jumlah 60-an hingga 70-an tahanan dalam rutan polda Papua yang hanya memiliki 6 ruang kamar tidur itu pasti akan membuat kondisi Rutan Polda Papua over kapasitas sehingga pantas jika ke-13 orang tersangka kasus 23 September 2019 mengeluh dan mengharapkan untuk segera dipindahkan dari Rutan Polda papua.

 

Jelasnya, Keluhan dan permintaan tersebut jika didiamkan tentunya akan berdampak pada hak atas kesehatan para tahanan khususnya tahanan kasus 23 September 2019 yang saat ini masih ditahan di rutan polda papua, sehingga sudah semestinya pihak polda papua dan kejaksaan negeri jayapura memikirkan alternatifnya agar terhindar dari pelanggaran hak atas kesehatan para tahanan.

 

Untuk diketahui bahwa “Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak” sebagaimana diatur pada Pasal 58, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

 

Selain itu, “Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia” sebagaimana diatur pada Pasal 10 ayat (1), UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Politik.

 

Dengan demikian berkaitan dengan kepentingan kesehatan ke-13 orang tersangka menjadi prioritas yang harus di penuhi dalam semua tahapan penahanannya.

 

Sesuai rencana Tim Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua maka pada saat mendampingi pelimpahan berkas dan tahanan kasus 23 September 2019 ke kejaksaan negeri jayapura, Tim Koalisi menyampaikan perihal kondisi Rutan Polda Papua yang over kapasitan dan keluahan klien kami yang tidak bisa tidur dengan nyaman akibat kesesakan sehingga mengharapkan agar dapat dipindahkan dari rutan polda papua kepada Kasipidum Kajari Jayapura.

 

Sebagai jawabannya, Kasipidum Kajari Jayapura mengucapkan terima kasih atas informasi awalnya namun untuk mengambil kebijakan tersebut pihaknya akan berkordinasi dengan pihak Polda Papua. Sangat baik jika pihak Polda Papua khususnya bagian Tahti Polda papua membuat surat agar, pihaknya bisa mengambil langkah kongkrit dengan cara memindahkan 12 orang tahanan yang baru saja dipindahkan dari kepolisian ke kejaksaan, katanya.

 

Dengan mendapatkan keterangan tersebut, tim koalisi penegak hukum dan HAM Papua selaku penasehat hukum ke-12 orang tersangka menunggu dengan harapan informasinya menjadi pertimbangan kongkrit bagi Kasipidum Kajari Jayapura untuk memindahkan ke-12 orang tersangka.

 

Akhirnya, Tim Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua mendapatkan jawaban ke-12 orang tersangka kasus 23 September 2019 di Expo kembali dititipkan di rutan Polda Papua. Tindakan Kejaksaan Negeri Jayapura sebagai pihak yang bertanggungjawab status tahanan atas ke-12 Orang tersangka kasus 23 September 2019 di Expo telah mengabaikan kepentingan kesehatan tersangka dalam Rutan Polda Papua.

 

Berdasarkan sikap Kejaksaan Negeri Jayapura terhadap ke-12 orang tersangka kasus 23 September 2019 menunjukan bahwa dalam proses penahanan terhadap ke-12 Orang tersangka kasus 23 September 2019 pihak Kejaksaan Negeri Jayapura tidak mengedepankan prinsip hak asasi manusia karena hak atas kesehatan juga bagian dari pada hak asasi manusia sebagaimana diatur pada pasal 9 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi manusia.

 

Atas sikap Kejaksaan Negeri Jayapura yang mengabaikan kepentingan kesehatan ke-12 orang tersangka secara langsung menyeret pihak Kejaksaan Negeri Jayapura sebagai pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia khususnya hak atas kesehatan tersangka sebagaimana dijamin pada Pasal 58, UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo Pasal 10 ayat (1), UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Politik. Jelasnya.

 

Akhirnya kami Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua menegaskan kepada :

  1. Kapolda Cq Tahti Polda Papua segera menerbitkan himbauan Rutan Polda Papua over kapasitas;

 

  1. Kajari Jayapura bahwa Status penahanan Ke-12 orang tersangka kasus tanggal 23 September 2019 adalah tanggungjawab Kajari Jayapura

 

  1. Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura segera mengunakan kewenangannya untuk memindahkan Ke-12 orang tersangka kasus 23 September 2019 dari Rutan Polda Papua ke Rutan Lapas Abepura sebagai bentuk perlindungan terhadap hak kesehatan tersangka yang dijamin dalam UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Politik.

 

Demikian siaran pers ini dibuat, semoga bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Jayapura, 24 November 2019. Hormat Kami Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua. Emanuel Gobay, S.H., MH (Kord. Litigasi Komasi Papua) Narahubung : 1. Helmi (081341871962) 2. Emanuel Gobay (082199507613).

 

Pewarta: Anselmus gobai/KM

#Politik

#LBH Papua

Baca Juga, Artikel Terkait