Sekitar 612 Warga Pengungsi  Di Timika Tolak Pendataan

Cinque Terre
Kabar Mapegaa

1 Tahun yang lalu
POLITIK DAN PEMERINTAH

Tentang Penulis
Dinas Discapil berkerjasama dengan Kepala  Distrik  Tembagapura, melakukan pendataan pendatataan KTP, Kartu keluarga dan Akta Kelahiran, Senin (9/3). (Foto: Yusus Gobai-Kabarmapega.com)

 

TIMIKA,KABARMAPEGAA.com- Dinas Discapil berkerjasama dengan  Distrik  Tembagapura, melakukan pendataan pendatataan KTP, Kartu keluarga dan Akta Kelahiran terhadap warga sipil yang mengunsi.  Namun kurang-lebih  sebanyak 612  warga  pengunsi  yang beraksal dari tiga kampong: Banti 1, Banti 2, kembali  dari Opitawak, Tembagapura, Papua  menolak pendatataan .

 

Kegiatan pendataan ini diadakan di  halaman Gereja Rehobot, Mile 32, Distrik Kuala Kencana,  Timika Papua. Senin,( 9/3).

 

Rakayat minta KTP dan Kartu Keluarga kembali kasih ke kepala Desa. Mengikuti peraturan. Kami tidak terima mendatakan sesacara paksa. Rakyat tiga kampung kami panik.

 

Dalam aksi ini, Kepala Kampung Obitawak dan Banti tidak menerima Intruksi dari Buapti dan Polda Papua lansung  untuk mendatakan sekaligus memberikan KTP dan Kartu keluarga.

 

“Kami trauma dengan kondiisi, mengapa pemerintah paksa kami mendatakan, berikan kebebasan, tenangkan dan merekan situasi dulu, kemudian bisa laksankan,” jelas salah satu warga yang enggang menyebutkan nama kepada kabarmapega.com.

 

Menurut tanggapan warga, untuk memiliki KTP dan Kartu keluraga, tidak terpaksa  kami rakyat tiga kampung di Tembagapura. “Memiliki dan tidak hak kami. Jangan tipu kami data manual dan online sudah ada  di pemerintah.”

 

Mereka juga menanyakan mengapa pemerintah melakukan pendataan setelah masalah menimpa warga.

 

“Ada masalah baru, pemerintah melaksankan pendataan kami. Sebelumnya kami mau urus KTP dan Kartu Keluarga biasanya menyulitkan kami. Biasanya pake Alasan belangko KTP dan Kartu Keluarga kosong, pembuatan KTP dan Kartu Keluarga saja memakan hari di tempat distrik Tembagapura. Biaya juga kami bayar mahal sejutaaan.  Hal ini yang terjadi di distrkk Tembagapura,” katanya.

 

Pantauan media, melihat dengan pengalaman kerja di tempat kerja di distrik, sehingga semua elemen masyarakat  menolak melalui kesepakatan bersama ditengah pendataan yang dilakukan dinas Duscapil.

 

Semntara itu, pihak pelaksana tidak mau memberikan keterangan terkait kegiatan ini selanjutnya, pihak pelaksana pendatan arahkan awak media  ke kepala dinas. Pihaknya menggaku kami tidak berani memberikan keterangan.

 

"Kami hanya pelaksana di lapangan. Kepala dinas duscapil tidak berada di tempat pelaksanaaan," ujar salah satu peserta pelaksana pendataan ketika diwawancara media ini.

 

Pewarta: Yunus Gobai

Editor: Manfred Kudiai/KM

#Pemerintahan

#Ekonomi, Sosial Budaya dan Pendidikan

Baca Juga, Artikel Terkait