Sembilan Tersangka Rasisme Deiyai: Kejaksaan Negeri Nabire Gelar Sidang Pertama

Cinque Terre
Manfred Kudiai

8 Bulan yang lalu
HUKUM DAN HAM

Tentang Penulis
Pemred Kabar Mapegaa (KM)
Saat pembacaan terdakwan terhadap tersangka MT, di ruang sidang Kejaksaan Negeri Nabire. (Ist).

 

NABIRE, KABARMAPEGAA.COM--Pengadilan Negeri Nabire telah melaksanakan persidangan pertama  terhadap 9 orang  tersangka kasus rasisme di Deiyai, Kamis, (5/12).  Persidangan tersebut sebagai pembacaan terdakwan. Mereka diduga melakukan  penyerangan terhadap aparat keamanan, mengasut dan juga membawa senjata tajam.

 

Jaksa Penuntut Umum (JPU), Arnolda Awom, usai persidangan kepada media mengatakan akan dilakukan pembelaan eksepsi pada hari senin, tanggal 9 desember 2019.

 

 “Dari hakim tetap memberikan kesempatan kepada penasehat hukum untuk  melakukan eksepsi pada hari senin nanti,” bebernya.

 

Kemudian pada kesempatan yang sama, dari halaman kantor Pengadilan Negeri usai sidang, kuasa hukum dari sembilan terdakwa,  Emanuel Gobai dan Oktovianus Tabuni yang juga tergabung dalam Koalisi Penegak Hukum dan HAM  Papua mengatakan, sidang pertama yang dilakukan terhadap  terdakwa 9 orang dalam aksi rasisme di Deiyai di sidang secara terpisah.

 

“Ada sembilan berkas. Enam diantaranya didakwakan dengan pasal  1 dan 2 Undang-undang Darurat no. 12 tahun  1955 dan dijuntokkan dengan  pasal  212 KUHP, kemudian ada juga yang dijuntokan dengan  pasal 213 KUHP. Kemudian tiga diantaranya didakwa dengan  pasal  160 KUHP. Dijuntokkan  pasal 55 ayat (1) KUHP,” jelas Emanuel Gobai kepada kabarmapegaa.com

 

“Dakwaannya, tadi dalam sidang pertama, semua sudah dibacakan  namun kami keberatan dengan  dakwaan tersebut. Untuk itu kami akan melakukan eksepsi. Esepsinya akan dilaksanakan pada sidang Kedua pada hari senin 9 Desember 2019,” bebernya.

 

Bunyi dakwaannya, kata Emanuel, secara garis besar,  yang pertama identitas dari terdakwa; masa penahanan baik dari  kepolisian sampai terakhir di kejaksaan; selanjutnya, dakwaan ke satu dan dakwaan kedua.

 

“Dalam dakwaan itu, mereka menyebutkan tempat kejadian dan  pengadilan yang berhak mengadili mereka,”

 

Kalau sesuai dengan TKP,  9 orang yang ditahan masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Nabire dan memang pengadilan Nabire telah melaksanakan sesuai dengan amanah karena mereka punya kewenangan.

 

“Yang menarik di  sidang tadi, terdapat  berkas yang di siplit. Kalau berkas disiplit seperti itu berarti,  menunjukan kalau  Jaksa kurang alat bukti sehingga dispilit dengan maksud  menempatkan  saksi mata. Jadi nanti lebih ke tersangka di kasus lain, saksi di  dakwaan lain,” katanya.

 

Menurutnya, dalam kronologi, ada ketidaksesuaian dengan yang  fakta. Dimana, kejadian yang terjadi di pagi  hari itu dibawa seakan-akan terjadi di siang hari. “Kemudian secara  yang fakta mereka (9 orang) ini ada di dalam  pagar  kantor Bupati Deiyai, tetapi  dibuat  seakan-akan mereka ada di  tempat kejadian dimana ada salah satu  oknum dianiaya hingga meninggal padahal mereka  tidak di sana.”

 

Kemudian menyangkut pengasutan, pihak Koalisi Bantuan Hukum dan HAM menjelaskan, pernyataan-pernyataan itu dilakukan  di pagi hari. Tidak pernah dilakukan di  siang hari.

 

“Sejak kejadian itu, 9 orang terdakwa ditahan di Polres Paniai,  kemudian setelah mau di P21 dan penumpahan berkas, itu rupanya hanya  6 orang saja,  yang di  hibahkan berkas tersangkanya. Sementara tiganya masih  dilakukan  BHP tambahkan, tapi  BHP tambahan itu dilakukan di  Polres Nabire,” jelas kepada awak media.

 

Kata Emanuel, hal tersebut menjadi keliru, sebab penangan dilakukan di Polres Paniai tetapi  selanjutnya di pindahkan ke Polres Nabire. “Itu telah terjadi kejanggalan pertama. Kejanggalan dimana pemindahan tersangka dari Polres Paniai ke Polres Nabire. Pemindahan tersebut semestinya tidak terjadi. Tapi itu terjadi. “

 

“Berikutnya, setelah 6 terdakwa menjadi tahanan  dan sedang menjalani  tahanan di kejaksaan di kejaksaan negeri Nabire,  dan tiga lainnya sedang menjalani  tahanan di  Polres Nabire, tiba-tiba, 9 tersangka  dibawa ke  Jayapura. Itu dilakukan tanpa sepengetahuan  kita, dan juga pihak keluarga,” pungkas Direktur LBH Papua ini.

 

Pemindahan tersebut, Emanuel mengaku pihaknya sempat  klarifikasi kepada Jaksa dan menanyakan siapa yang memindahkan terdakwa, tetapi menurut  Jaksa  pihaknya diperintahkan.

 

“Kemudian seketika ditanya, siapa yang perintahkan? Jaksa  tidak memberikan keterangan kepada kuasa hukum. Ini lagi-lagi menunjukan dimana,  ada  tindakan yang  tidak sesuai dengan  Kuha,” katanya.

 

Di pasal 85  KUHAP  itu menyebutkan  untuk pemindahan  tersangka dan juga  tempat pemeriksaan pengadilan. “Itu hanya bisa dilakukan  oleh Jaksa  dan juga pengadilan tapi khusus mereka tiga orang masih tahanan polisi kemudian dititipkan di Polres, tetapi  mereka juga dipindahkan. Nah, di sini kita (Kuha) menemukan  kejanggalan yang dilakukan oleh penyidik dan jaksa itu melakukan pelanggaran  pasal 85 Kitab  Undang-undang Acara Pidana.”

 

“Nah, cuma yang terakhir kami Kuha pastikan, semua itu dilakukan  dengan alasan keamanan. Kami juga balik mempertanyakan , siapa sih yang mengatakan alasan keamanan itu. Buktinya ketika  9 orang  itu kembalikan ke Kejaksaan Negeri Nabire, tadi sidang pertama berjalan aman-aman saja.  Itu membuktikan bahwa,  dalil keamanan yang  di sebutkan oleh  pihak tertentu itu  meski dipertanyakan,” tanyanya.

 

Lebih tegas lagi Kuha 9 tersangka menanyakan, pihak mana yang punya analisa  ‘tidak aman’ itu?  Dan  pihak itu bermaksud ‘siapa yang akan melakukan tindakan tidak aman’ karena ini jangan sampai alasan yang  tidak masuk akal. Kami justru mempertanyakan   yang bilang tidak aman  ini tujuannya apa.”

 

“Jangan –jangan dia punya kepentingan,  itu yang menciptakan ketidak nyaman ini, padahal semua proses sidang pertama aman-aman. Sidang jalan semestinya hari ini,” katanya.

 

Walaupun terdapat  kejanggalan-kejanggalan dalam pembacaan dakwaan, pihak Koalisi Hukum dan HAM mengapresiasi kinerja kejaksaan negeri Nabire dengan tegas menarik kembali sembilan orang terdakwa, selanjutnya disidangkan di Nabire.

 

“Hal ini salah satu yang jadi  bukti, bahwa pihak jaksa menjunjung tinggi profesionalisme mereka. Untuk itu, kami juga menghimbau kepada masyarakat agar  bisa mengawal,  proses  ini  dengan aman dan  tertib  sampai akhir putusan nanti,” pintanya mengakhiri

 

Sementara itu, pantauan media, pada sidang pertama, berjalan baik, disaksikan pihak keluarga, Kuha, kepolisian, dan Jaksa.

 

 

Pewarta: Manfred Kudiai/KM

#Politik

#LBH Papua

Baca Juga, Artikel Terkait